Dear All,
That's only three alphabet : P-H-K. It's mean : Pemutusan Hubungan Kerja.When it come on some one -may be our selve- so, the future of life will disturb. When Global Crisis has come, many companies take action to reduce their employees. Before, all company said: No Work, No Pay. So, in crisis eara, they will say: No many, No Work.
MAKHLUK apakah yang paling ditakuti para pekerja di masa-masa krisis global seperti sekarang? Jawaban sederhananya: PHK alias Pemutusan Hubungan Kerja. PHK boleh datang dan pergi secara tiba-tiba tanpa terkendali. PHK itu bagaikan maut yang datang tanpa aba-aba. Bisa dibayangkan bagaimana seorang pekerja yang terkena PHK begitu terkejut setengah mati ketika pihak HRD atau personalia perusahaan tempatnya bekerja memberitahu bahwa dirinya termasuk salah seorang yang terkena program rasionalisasi karyawan.
Di masa krisis global sekarang, isu PHK bukan lagi isapan jempol belaka. Perusahaan-perusahaan besar dunia yang sudah jadi mitos bisnis sejak dulu juga tak bisa mengelak dari tindakan tidak popular. Mau tahu, perusahaan apa saja yang sudah ambil ancang-ancang melakukan PHK terhadap karyawannya?
Setidak-tidaknya tercatat lima perusahaan automotif kelas dunia yang bakal mem-PHK para karyawannya. Produsen pesawat Boeing, produsen mesin pesawat Rolls-Royce, produsen automotif PPSA Peugeot-Citroen, Isuzu Motor dan perusahaan perbankan Deutsch Bank secara total bakal mem-PHK 7.800 karyawannya di seluruh dunia. Ditambah pula Citigroup yang memiliki karyawan di seluruh dunia mencapai 53 ribu orang juga bakal melakukan pemangkasan atas karyawan.
Tindakan PHK bagi perusahaan merupakan keniscayaan ketika biaya produksi dan operasional sudah tidak berimbang dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Penurunan permintaan produk yang begitu tajam akibat kesulitan dana secara global mengakibatkan semua industri melakukan pengurangan produksi secara drastis. Bila hal ini tidak dilakukan maka terjadilah pemborosan biaya yang lama-kelamaan akan membawa kebangkrutan perusahaan.
Menjadi karyawan di sebuah perusahaan memang bukanlah pilihan yang cerdas. Apa yang diungkapkan Robert T. Kyosaki, seseorang yang ingin berubah nasibnya harus punya keberanian untuk pindah kuadran posisi dari orang yang makan gaji ke kuadran owner (pemilik) ssuatu usaha betapa pun kecilnya. Namun, menuju ke posisi itu memerlukan talenta dan keberanian akan menghadapi risiko yang dibungkus oleh spirit of entrepreneurship (kewiraswastaan). Betapa banyak orang sudah mencoba menjadi owner suatu usaha namun berakhir dengan kegagagalan.
Menilik kisah sukses banyak pengusaha yang kini mempunyai nama besar perusahaan yang branded, tak ada yang bisa meraih sukses tanpa mengalami ‘jatuh-bangun’ yang tak dikehendaki. Nama besar merupakan modal sosial yang memungkin seseorang dapat membuka lapangan usaha atau bisnis secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.
Banyak karyawan lupa menata diri ketika perusahaan tempatnya bekerja masih berjalan atau beroperasi dengan baik. Hidup menjalani rutinitas dengan tugas dan fungsi yang sudah baku kemudian menerima gaji bulanan sesuatu jadwal yang sudah ditetapkan pihak perusahaan. Kemapanan hidup seperti itu pada hakikatnya tak lebih dari sesuatu yang semu bagaikan fatamorgana yang bisa hilang secara tiba-tiba.
Kisah ‘Who Move My Cheese’ (Siapa yang memindahkan keju saya?) yang banyak beredar di internet bolehlah menjadi renungan siapan saja. Bagaimana sesungguhnya kemamapanan akan status quo –di mana dan kapan pun- sering membuat seseorang tidak kreatif atau berkembang. Dikisahkan, sejumlah tikus menggantungkan makanannya dari keju yang disimpan si pemilik rumah di dalam sebuah lemari. Setiap pagi, tikus-tikus itu menggerogoti potongan keju tanpa berusaha keras mendapatkannya. Begitulah, kejadiannya berlangsung bertahun-tahun. Akibatnya tikus-tikus itu menikmati rezekinya tanpa berpikir banyak karena keju tersebut selalu ada sebagai bekal makanan si pemilik rumah.
Suatu hari, tikus-tikus itu kelimpungan dan kehilangan keseimbangan karena saat akan mengambil potongan keju ternyata keju tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya. Bayangkan bagaimana paniknya tikus-tikus itu karena keju yang biasanya diperoleh dengan mudah ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya. Mereka berdebat dan berdiskusui sambil saling bertanya: siapa yang telah memindahkan potongan keju itu?
Begitulah analogi para karyawan yang bekerja bertahun-tahun di perusahaan tanpa merasa perlu melakukan inovasi selama masa tugasnya. Si karyawan akan terbenam oleh rutinitas yang sudah tidak menantang lagi. Akibatnya, ia hanya bekerja dan bekerja tanpa perlu mengasah talenta yang dimiliki padahal talenta itu bisa memberikan bekal lebih dalam hidupnya.
Prestasi kerja merupakan sesuatu yang harus dikejar dan ditunjukkan karena dunia kerja adalah dunia prestasi. Jangan pernah menyembunyikan potensi yang dimiliki karena hal itu akan merugikan diri sendiri. Boleh jadi atasan tempat bekerja tidak melihat keunggulan yang dimiliki sehingga bakal menghambat karir atau jabatan. Hiduplah apa adanya dengan memperlihatkan sesuatu yang alamiah tanpa perlu direkayasa. Tak ada gunanya memelihara sifat buruk menjilat atau ‘angkat lampah’ pada atasan karenaq sifatnya tidak akan pernah abadai.
Hanya karyawan yang punya keyakinan akan prestasi dan potensi diri saja yang tak akan pernah takut menghadapi segala situasi terburuk termasuk kasus PHK yang mengancam di mana-mana. Jangan-jangan PHK pun merupakan alternative untuk mendapatkan karir baru melalui talenta yang tak pernah diuji atau dimanfaatkan selama ini. Orang-orang yang terkena PHK biasanya akan lebih kreatif memikirkan alternatif kerja yang tak pernah diduga sebelumnya.
Jangan-jangan, potongan keju itu sedang bermain-main di ruang lain sementara panca indera kita tak begitu jeli melihat dan menangkapnya. Mana tahu? ***
Wednesday, February 11, 2009
ORANG-ORANG PILIHAN
Dear Lovely Reader,
All people have a dream to be come selected people during in their life. But,m not all of them can be. We should effort to get it...whenever and whereever..!
IWAN FALS pernah melambungkan lagu ‘Aku Bukan Pilihan’. Padahal, hamper semua orang di dunia ini punya mimpi menjadi orang pilihan. Orang yang mempunyai kelebihan disbanding orang kebanyakan. Orang yang mempunyai keistimewaan. Orang-orang serupa ini tentu boleh berasal dari kalangan mana saja. Tak harus orang kaya, berpangkat atau aristokrat. Orang pilihan boleh muncul dari seleksi alamiah atau hasil tempaan pengalaman yang tak terduga.
Puasa Ramadhan merupakan kawah penempaan keimanan seseorang. Banyak ujian dan cobaan yang disuguhkan melalui aturan-aturan ritual syar’iyah yang tak dapat diganggu-gugat. Ada aturan main yang ketat perlu dijalani bila ingin mendapatkan hasil optimal dari tempaan puasa itu. Sebagaimana janji Allah, orang yang dinyatakan lulus ujian selama tempaan Ramadhan itu tak lain insane yang taqwa (La’allakum tattaquun).
Puasa Ramadhan dapat ditamsilkan sebagai perkuliahan singkat (short course) yang amat menentukan perjalanan keimanan seseorang. Banyak tindakan paradoksal yang diperlihatkan Allah kepada semua umatnya agar benar-benar teruji. Bayangkan, selama sebulan penuh, seorang Muslim harus melakukan ritual puasa dalam arti yang substansial : tak boleh makan, minum dan berhubungan badan dengan pasangannya pada siang hari. Padahal, di luar bulan Ramadhan, justru perbuatan-perbuatan halal itu begitu mudah dan nikmat dilakukan.
Puasa Ramadhan bisa menjadi batu ujian yang hasilnya sangat terukur. Setiap orang benar-benar dibuat mengalami culture shock karena hal-hal yang lazim dilakukan tiba-tiba berubah diharamkan. Ini dimaksudkan agar muncu kesadaran baru untuk menghargai sesuatu yang selama ini begitu mudah diraih. Coba renungkan, bagaimana mungkin orang-orang yang berlimpah harta tiba-tiba dibatasi untuk menikmati sesuatu. Daya tahan untuk mengikuti syariat puasa itulah sebenarnya menjadi dasar ujian keimanan itu. Bagi orang yang kuat menjalaninya dengan dorongan keimanan dan kesabaran, niscaya hasilnya akan sangat menggembirakan.
Tetapi, Allah tidak semata memberikan ancaman-ancaman belaka bagi orang yang mengingkari syariat puasa itu. Sebaliknya, bagi orang yang sungguh-sungguh melaksanakannya selama sebulan penuh, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Sebuah hatits Rasulullah berbunyi: Man shoma ramadahana imanan wahtisaban, ghufirolahu ma taqaddama min zambih..(Barang siapa yang yang bersuka-cita memasuki bulan suci Ramadhan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu). Nikmat apa lagi yang lebih besar dibandingkan adanya pengampunan dosa-dosa yang pernah dilakukan.
Selain itu, Allah juga menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa seseorang bila ikut mendirikan (man qoma) Ramadhan dengan melaksanakan ritual sunnah dengan tetap menjaga kemuliaan bulan Ramadhan itu. Sebutlah, amalan sholat tarawih, witir, tadarus al Quran, dzikir, tahajjud, I’tiqaf di dalam masjid dan sebagainya. Ibarat short course tadi, amalan-amalan itu menjadi analog dengan materi pembelajaran selama kursus berlangsung. Termasuk ketaatan untuk hadir dalam setiap sesi pelajaran yang cukup beragam.
Selama Ramadhan pula, Allah memberikan kelipatan pahala atas setiap amal yang dilakukan. Amalan wajib di bulan biasa mempunyai kelipatan pahala mencapai 70 kali. Amalan sunnah di bulan Ramadhan dinilai setara dengan amalan wajib. Bonus-bonus serupa ini semestinya menjadi daya tarik (magnitude) bagi setiap orang untuk berlomba-lomba berbuat amal-kebajikan. (Fastabiqul khairat). Jadi, Allah benar-benar menerapkan reward and punishment sejati. Artinya, orang yang berprestasi akan diberi penghargaan. Sebaliknya orang yang gagal atau kalah menjalani Ramadhan ini juga akan mendapat kelipatan dosa dan ganjaran yang besar.
Lebih 1,2 miliar orang Muslim di dunia yang menjadi peserta short course Ramadhan selama sebulan penuh itu. Setiap orang tentu saja berharap meraih kelulusan yang paling sempurna (summa cumlaude). Para lulusan sempurna inilah sesungguhnya yang menjadi orang-orang pilihan di mata Allah. Nilai kemuliaan yang dijunjungnya tentu tak hanya sebatas kasat-mata lebih dari itu akan terpancar dari sikap dan perilakunya di bulan-bulan berikutnya.
Sama saja dengan orang yang meraih haji mabrur, jangan pernah diukur dari lilitan sorbannya. Namun, lebih teteroka melalui sikap dan tingkah-lakunya. Sebab, untuk menjadi orang-orang pilihan hasil tempaan Ramadhan atau para haji Mabrur, tidak akan tanda-tanda fisik yang mengukuhkannya.
Orang-orang pilihan Ramadhan hasil tempaan selama sebulan ‘diwisuda’ pada 1 Syawal dengan merayakan Idul Fithri. Betapa indah dan nikmatnya sebuah proses tempaan jiwa dan keimanan yang terstruktur dan terjadwal sehingga mampu memberikan motivasi bagi seseorang untuk meningkatkan amal-kebajikannya. Keyakinan diri akan meraih predikat ‘orang-orang pilihan Ramadhan’ itu tentu tak semudah proses assesment atau fit and proper test yang banyak dilakukan dalam ketatanegaraan kita. Perbedaan yang paling mendasar, pihak penilai dalam menentukan orang-orang pilihan Ramadhan adalah Allah yang mempunyai sifat Maha Adil yang tak ada bandingannya dalam kehidupan umat manusia.
Ketika 1 Syawal datag, lihatlah kumpulan orang-orang pilihan Ramadhan yang patut merayakan kemanangan atas keberhasilannya menaklukkan hawa nafsu yang menggerogoti keimanannya selama ini. Prestasi menaklukkan hawa nafsu yang menjadi esensi puasa Ramadhan memang tak mudah diraih. Apalagi Rasulullah pernah menuturkan di dalam sebuah hadits, begitu usai Perang Badar yang dipandang sebagai perang terbesar dalam perababan umat Islam menaklukkan kaum kafir. Rasulullah bersabda : “sesungguhnya perang yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu.”
Mudah-mudahan, diri kita termasuk salah seorang di antara banyak orang dalam deretan ‘orang-orang pilihan’ di mata Allah. ***
All people have a dream to be come selected people during in their life. But,m not all of them can be. We should effort to get it...whenever and whereever..!
IWAN FALS pernah melambungkan lagu ‘Aku Bukan Pilihan’. Padahal, hamper semua orang di dunia ini punya mimpi menjadi orang pilihan. Orang yang mempunyai kelebihan disbanding orang kebanyakan. Orang yang mempunyai keistimewaan. Orang-orang serupa ini tentu boleh berasal dari kalangan mana saja. Tak harus orang kaya, berpangkat atau aristokrat. Orang pilihan boleh muncul dari seleksi alamiah atau hasil tempaan pengalaman yang tak terduga.
Puasa Ramadhan merupakan kawah penempaan keimanan seseorang. Banyak ujian dan cobaan yang disuguhkan melalui aturan-aturan ritual syar’iyah yang tak dapat diganggu-gugat. Ada aturan main yang ketat perlu dijalani bila ingin mendapatkan hasil optimal dari tempaan puasa itu. Sebagaimana janji Allah, orang yang dinyatakan lulus ujian selama tempaan Ramadhan itu tak lain insane yang taqwa (La’allakum tattaquun).
Puasa Ramadhan dapat ditamsilkan sebagai perkuliahan singkat (short course) yang amat menentukan perjalanan keimanan seseorang. Banyak tindakan paradoksal yang diperlihatkan Allah kepada semua umatnya agar benar-benar teruji. Bayangkan, selama sebulan penuh, seorang Muslim harus melakukan ritual puasa dalam arti yang substansial : tak boleh makan, minum dan berhubungan badan dengan pasangannya pada siang hari. Padahal, di luar bulan Ramadhan, justru perbuatan-perbuatan halal itu begitu mudah dan nikmat dilakukan.
Puasa Ramadhan bisa menjadi batu ujian yang hasilnya sangat terukur. Setiap orang benar-benar dibuat mengalami culture shock karena hal-hal yang lazim dilakukan tiba-tiba berubah diharamkan. Ini dimaksudkan agar muncu kesadaran baru untuk menghargai sesuatu yang selama ini begitu mudah diraih. Coba renungkan, bagaimana mungkin orang-orang yang berlimpah harta tiba-tiba dibatasi untuk menikmati sesuatu. Daya tahan untuk mengikuti syariat puasa itulah sebenarnya menjadi dasar ujian keimanan itu. Bagi orang yang kuat menjalaninya dengan dorongan keimanan dan kesabaran, niscaya hasilnya akan sangat menggembirakan.
Tetapi, Allah tidak semata memberikan ancaman-ancaman belaka bagi orang yang mengingkari syariat puasa itu. Sebaliknya, bagi orang yang sungguh-sungguh melaksanakannya selama sebulan penuh, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Sebuah hatits Rasulullah berbunyi: Man shoma ramadahana imanan wahtisaban, ghufirolahu ma taqaddama min zambih..(Barang siapa yang yang bersuka-cita memasuki bulan suci Ramadhan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu). Nikmat apa lagi yang lebih besar dibandingkan adanya pengampunan dosa-dosa yang pernah dilakukan.
Selain itu, Allah juga menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa seseorang bila ikut mendirikan (man qoma) Ramadhan dengan melaksanakan ritual sunnah dengan tetap menjaga kemuliaan bulan Ramadhan itu. Sebutlah, amalan sholat tarawih, witir, tadarus al Quran, dzikir, tahajjud, I’tiqaf di dalam masjid dan sebagainya. Ibarat short course tadi, amalan-amalan itu menjadi analog dengan materi pembelajaran selama kursus berlangsung. Termasuk ketaatan untuk hadir dalam setiap sesi pelajaran yang cukup beragam.
Selama Ramadhan pula, Allah memberikan kelipatan pahala atas setiap amal yang dilakukan. Amalan wajib di bulan biasa mempunyai kelipatan pahala mencapai 70 kali. Amalan sunnah di bulan Ramadhan dinilai setara dengan amalan wajib. Bonus-bonus serupa ini semestinya menjadi daya tarik (magnitude) bagi setiap orang untuk berlomba-lomba berbuat amal-kebajikan. (Fastabiqul khairat). Jadi, Allah benar-benar menerapkan reward and punishment sejati. Artinya, orang yang berprestasi akan diberi penghargaan. Sebaliknya orang yang gagal atau kalah menjalani Ramadhan ini juga akan mendapat kelipatan dosa dan ganjaran yang besar.
Lebih 1,2 miliar orang Muslim di dunia yang menjadi peserta short course Ramadhan selama sebulan penuh itu. Setiap orang tentu saja berharap meraih kelulusan yang paling sempurna (summa cumlaude). Para lulusan sempurna inilah sesungguhnya yang menjadi orang-orang pilihan di mata Allah. Nilai kemuliaan yang dijunjungnya tentu tak hanya sebatas kasat-mata lebih dari itu akan terpancar dari sikap dan perilakunya di bulan-bulan berikutnya.
Sama saja dengan orang yang meraih haji mabrur, jangan pernah diukur dari lilitan sorbannya. Namun, lebih teteroka melalui sikap dan tingkah-lakunya. Sebab, untuk menjadi orang-orang pilihan hasil tempaan Ramadhan atau para haji Mabrur, tidak akan tanda-tanda fisik yang mengukuhkannya.
Orang-orang pilihan Ramadhan hasil tempaan selama sebulan ‘diwisuda’ pada 1 Syawal dengan merayakan Idul Fithri. Betapa indah dan nikmatnya sebuah proses tempaan jiwa dan keimanan yang terstruktur dan terjadwal sehingga mampu memberikan motivasi bagi seseorang untuk meningkatkan amal-kebajikannya. Keyakinan diri akan meraih predikat ‘orang-orang pilihan Ramadhan’ itu tentu tak semudah proses assesment atau fit and proper test yang banyak dilakukan dalam ketatanegaraan kita. Perbedaan yang paling mendasar, pihak penilai dalam menentukan orang-orang pilihan Ramadhan adalah Allah yang mempunyai sifat Maha Adil yang tak ada bandingannya dalam kehidupan umat manusia.
Ketika 1 Syawal datag, lihatlah kumpulan orang-orang pilihan Ramadhan yang patut merayakan kemanangan atas keberhasilannya menaklukkan hawa nafsu yang menggerogoti keimanannya selama ini. Prestasi menaklukkan hawa nafsu yang menjadi esensi puasa Ramadhan memang tak mudah diraih. Apalagi Rasulullah pernah menuturkan di dalam sebuah hadits, begitu usai Perang Badar yang dipandang sebagai perang terbesar dalam perababan umat Islam menaklukkan kaum kafir. Rasulullah bersabda : “sesungguhnya perang yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu.”
Mudah-mudahan, diri kita termasuk salah seorang di antara banyak orang dalam deretan ‘orang-orang pilihan’ di mata Allah. ***
Wednesday, January 23, 2008
SI JELITA, PENGGODA INVESTOR
Dear Lovely Reader,
Indonesia has seriously problem related for growing up the economical growth and people welfare. One of economical growth factor is investment development. Many business man and institution doubt to come in to our country caused security problem and corruption issue and high risk. All investments want to get the good facilities such as tax holiday and infrastructure. In my mind, any 4 strategic facilities that investment wishing are: jalan (the way access), listrik (electic), telekomunikasi (telecomunication) and air (water). That way will passionate to all investment for coming...
MENYEBUT kata ‘Jelita’ pastilah imaji semua orang tertuju pada sosok seorang perempuan muda yang molek. Perempuan seperti ini bakal jadi tumpuan dan dambaan hati para lelaki. Ibarat kembang yang mekar bakal selalu dikerubungi banyak kumbang. Para kumbang itu sudah pasti tertarik karena ada sari madu yang ditawarkan kembang secara alamiah.
Dalam pembangunan investasi di mana-mana para investor bakal bersedia datang bila ada daya tarik yang ditawarkan berupa isentif0insentif dan ketersdiaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Sebab, pertumbuhan investasi yang tinggi memiliki korelasi terhadap banyak aspek pembangunan yang dapat ditandai melalui tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebijaklan pengembangan investasi yang pas niscaya akan berdampak positif terhadap penekanan angka pengangguran, ketersediaan lapangan kerja dan peluang kerja yang pada gilirannya bermuara pada penekanan angka kemiskinan.
Kebijakan Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal yang sejak awal kepemimpinannya mengusung Program K2i (Pemberantasan Kemiskinan dan Kebodohan serta Pembangunan Infrastruktur) patut diacung-jempolkan. Sebab, semua aspek pembangunan infrastuktur semestinya akan mempermudah aspek seluruh masyarakat untuk hidup dan berusaha sehingga ‘musuh’ semua orang berupa kemiskinan dan kebodohan itu dapat ditekan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau ini semakin bergema dengan motto pembangunan ekonomi yang juga diusung Rusli yakni ‘pro bisnis, pro investasi’. Hal ini begitu menggema ketika digelarnya Riau Investment Summir (RIS), Desember ini.
Apa yang dapat disiratkan dari jargon ‘pro bisnis, pro investasi’ ini tentulah terkait dengan upaya mendatangkan investor sebanyak-banyak dalam membangun Tanah Melayu, Provinsi Riau ini. Riau tentu tak hendak jadi cibiran lirik lagu Kolam Susu-nya Koes Ploes : “..orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat batu dan kayu jadi tanaman..” Sementara, di lopak-lopak bekas pertambangan bukannya kolam susu yang ditemukan melainkan genangan raksasa tempat berkembang-biaknya nyamuk yang mengamukkan malaria dan demam berdarah. Begitu pula, tongkat kayu memang tak bakal jadi tanaman lagi karena kawasan hutan konservasi yang diluluh-lantakkan oleh para penebang liar (illegar logger) yang tak bertanggungjawab karena memang tak punya dokumen perizinan yang sah.
Provinsi Riau memang harus terus dibangun. Trigger yang amat menentukan terkait ketersediaan dukungan modal (investasi) yang besar terkait proyek-proyek besar infrastruktur yang membuka akses dari kawasan-kawasan terisolir selama ini. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang bijak untuk mendatangkan opera investor yang boleh jadi ada di mancanegara atau di dalam negeri sendiri.
Lantas, apa yang dapat menggoda investor datang? Pada hakikatnya, itulah Si Jelita alias jalan, elektrik, telekomunikasi dan air. Ini namanya infrastuktur dasar. Semestinya, para investor datang untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah, tak harus pusing lagi memikirkan infrastuktur dasar itu. Seorang kolega saya bercerita bagaimana Pemerintah Arab Saudi sejak beberapa dasawarsa silam saat mengalokasikan kawasan industri telah mempersiapkannya dengan prasarana dasar tadi. Jalan akses, instalasi sumber air bersih, telekomunikasi dan listrik sudah tersedia jauh-jauh hari. Dengan begitu, barulah para investor akan tertarik untuk datang.
Sementara yang banyak terjadi di Indonesia, para investor disambut dengan penuh keraguan terkait aspek kepastian hukum dan kenyamanan berusaha. Dokumen perizinan yang dimiliki pihak industri selalu dengan mudah dimentahkan oleh kekuatan-kekuatan non-hukum atau tekanan social yang luar biasa. Aksi massa berupa demo dan sejenisnya yang tak terkendali dengan motif-motif yang beragam justru begitu mudahnya menihilkan status hukum sebuah industri. Akibatnya, apa yang terjadi saat pabrik sepatu Nike hengkang dari bumi Indonesia beberapa tahun silam justru meninggalkan trauma mendalam bagi semua pihak. Para tenaga kerja yang jumlahnya puluhan ribu orang maupun trauma bagi para investor lain yang sedang berusaha atau pun yang berniat datang.
Iklim kondusif di bidang sosial dan politik benar-benar menjadi kata kunci untuk membukakan pintu bagi kedatangan para investor. Harus ada jaminan hokum dari pihak pemerintah terkait perikehidupan dalam segala aspek sehingga membuat kalangan dunia usaha menjadi nyaman. Hal ini memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam jangka panjang. Ingat, tak ada suatu daerah pun yang bisa tumbuh dan berkembang tanpa sentuhan investasi. Selanjutnya, tinggal bagaimana menjadikan keberadaan investasi harus berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan dan kebodohan sebagai komitmen nyata dunia usaha mewujudkan ‘tanggungjawab sosial perusahaan’ (corporat social responsibility).
Sekadar membanding, bagaimana negara-negara lain memberikan kemudahaan bagi investor untuk mengembangkan usahanya. Sejumlah negara yang terkatagori sebagai development country seperti Vietnam, Cina dan Brasilia telah menerapkan ‘pro bisnis, pro investasi’ ini secara nyata. Di Vietnam dan Cina, misalnya, para investor diberikan tax holiday selama 6 tahun asal berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja tempatan dalam pengembangan investasinya. Di Brasilia, para pengusaha kehutanan justru diberikan hak memiliki kawasan konsesi hutanan tanaman industri (HTI) dengan status hak milik untuk ukuran luas ratusan ribu hektare. Hal ini mereka lakukan senmata-mata untuk mendapatkan kepastian hyukum bagi para investor.
Kondisi social politik Indonesia yang belum kondusif memang telah menjadikan Indonesia di urutan 128 untuk katagori negara yang memiliki kenyamanan berusaha. Ini bermakna, betapa rendahnya nilai jual Indonesia di mata para investor mancanegara. Apa lagi, amat terasa, di negeri ini dunia investasi itu ditempatkan di ‘wilayah abu-abu’: ada saatnya disayang, ada pula saatnua untuk diganyang..Oh…***
Data Otorita Batam, total nilai investasi secara akumulatif sampai April 2007 sebesar 12,76 miliar USD. Jumlah tenaga kerja di Batam 252.667 orang tahun 2006 dengan jumlah penduduk 713.960 orang. Kontribusi pajak untuk pemerintah pusat sebesar Rp. 1,54 triliun tahun 2006
Indonesia has seriously problem related for growing up the economical growth and people welfare. One of economical growth factor is investment development. Many business man and institution doubt to come in to our country caused security problem and corruption issue and high risk. All investments want to get the good facilities such as tax holiday and infrastructure. In my mind, any 4 strategic facilities that investment wishing are: jalan (the way access), listrik (electic), telekomunikasi (telecomunication) and air (water). That way will passionate to all investment for coming...
MENYEBUT kata ‘Jelita’ pastilah imaji semua orang tertuju pada sosok seorang perempuan muda yang molek. Perempuan seperti ini bakal jadi tumpuan dan dambaan hati para lelaki. Ibarat kembang yang mekar bakal selalu dikerubungi banyak kumbang. Para kumbang itu sudah pasti tertarik karena ada sari madu yang ditawarkan kembang secara alamiah.
Dalam pembangunan investasi di mana-mana para investor bakal bersedia datang bila ada daya tarik yang ditawarkan berupa isentif0insentif dan ketersdiaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Sebab, pertumbuhan investasi yang tinggi memiliki korelasi terhadap banyak aspek pembangunan yang dapat ditandai melalui tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebijaklan pengembangan investasi yang pas niscaya akan berdampak positif terhadap penekanan angka pengangguran, ketersediaan lapangan kerja dan peluang kerja yang pada gilirannya bermuara pada penekanan angka kemiskinan.
Kebijakan Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal yang sejak awal kepemimpinannya mengusung Program K2i (Pemberantasan Kemiskinan dan Kebodohan serta Pembangunan Infrastruktur) patut diacung-jempolkan. Sebab, semua aspek pembangunan infrastuktur semestinya akan mempermudah aspek seluruh masyarakat untuk hidup dan berusaha sehingga ‘musuh’ semua orang berupa kemiskinan dan kebodohan itu dapat ditekan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau ini semakin bergema dengan motto pembangunan ekonomi yang juga diusung Rusli yakni ‘pro bisnis, pro investasi’. Hal ini begitu menggema ketika digelarnya Riau Investment Summir (RIS), Desember ini.
Apa yang dapat disiratkan dari jargon ‘pro bisnis, pro investasi’ ini tentulah terkait dengan upaya mendatangkan investor sebanyak-banyak dalam membangun Tanah Melayu, Provinsi Riau ini. Riau tentu tak hendak jadi cibiran lirik lagu Kolam Susu-nya Koes Ploes : “..orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat batu dan kayu jadi tanaman..” Sementara, di lopak-lopak bekas pertambangan bukannya kolam susu yang ditemukan melainkan genangan raksasa tempat berkembang-biaknya nyamuk yang mengamukkan malaria dan demam berdarah. Begitu pula, tongkat kayu memang tak bakal jadi tanaman lagi karena kawasan hutan konservasi yang diluluh-lantakkan oleh para penebang liar (illegar logger) yang tak bertanggungjawab karena memang tak punya dokumen perizinan yang sah.
Provinsi Riau memang harus terus dibangun. Trigger yang amat menentukan terkait ketersediaan dukungan modal (investasi) yang besar terkait proyek-proyek besar infrastruktur yang membuka akses dari kawasan-kawasan terisolir selama ini. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang bijak untuk mendatangkan opera investor yang boleh jadi ada di mancanegara atau di dalam negeri sendiri.
Lantas, apa yang dapat menggoda investor datang? Pada hakikatnya, itulah Si Jelita alias jalan, elektrik, telekomunikasi dan air. Ini namanya infrastuktur dasar. Semestinya, para investor datang untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah, tak harus pusing lagi memikirkan infrastuktur dasar itu. Seorang kolega saya bercerita bagaimana Pemerintah Arab Saudi sejak beberapa dasawarsa silam saat mengalokasikan kawasan industri telah mempersiapkannya dengan prasarana dasar tadi. Jalan akses, instalasi sumber air bersih, telekomunikasi dan listrik sudah tersedia jauh-jauh hari. Dengan begitu, barulah para investor akan tertarik untuk datang.
Sementara yang banyak terjadi di Indonesia, para investor disambut dengan penuh keraguan terkait aspek kepastian hukum dan kenyamanan berusaha. Dokumen perizinan yang dimiliki pihak industri selalu dengan mudah dimentahkan oleh kekuatan-kekuatan non-hukum atau tekanan social yang luar biasa. Aksi massa berupa demo dan sejenisnya yang tak terkendali dengan motif-motif yang beragam justru begitu mudahnya menihilkan status hukum sebuah industri. Akibatnya, apa yang terjadi saat pabrik sepatu Nike hengkang dari bumi Indonesia beberapa tahun silam justru meninggalkan trauma mendalam bagi semua pihak. Para tenaga kerja yang jumlahnya puluhan ribu orang maupun trauma bagi para investor lain yang sedang berusaha atau pun yang berniat datang.
Iklim kondusif di bidang sosial dan politik benar-benar menjadi kata kunci untuk membukakan pintu bagi kedatangan para investor. Harus ada jaminan hokum dari pihak pemerintah terkait perikehidupan dalam segala aspek sehingga membuat kalangan dunia usaha menjadi nyaman. Hal ini memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam jangka panjang. Ingat, tak ada suatu daerah pun yang bisa tumbuh dan berkembang tanpa sentuhan investasi. Selanjutnya, tinggal bagaimana menjadikan keberadaan investasi harus berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan dan kebodohan sebagai komitmen nyata dunia usaha mewujudkan ‘tanggungjawab sosial perusahaan’ (corporat social responsibility).
Sekadar membanding, bagaimana negara-negara lain memberikan kemudahaan bagi investor untuk mengembangkan usahanya. Sejumlah negara yang terkatagori sebagai development country seperti Vietnam, Cina dan Brasilia telah menerapkan ‘pro bisnis, pro investasi’ ini secara nyata. Di Vietnam dan Cina, misalnya, para investor diberikan tax holiday selama 6 tahun asal berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja tempatan dalam pengembangan investasinya. Di Brasilia, para pengusaha kehutanan justru diberikan hak memiliki kawasan konsesi hutanan tanaman industri (HTI) dengan status hak milik untuk ukuran luas ratusan ribu hektare. Hal ini mereka lakukan senmata-mata untuk mendapatkan kepastian hyukum bagi para investor.
Kondisi social politik Indonesia yang belum kondusif memang telah menjadikan Indonesia di urutan 128 untuk katagori negara yang memiliki kenyamanan berusaha. Ini bermakna, betapa rendahnya nilai jual Indonesia di mata para investor mancanegara. Apa lagi, amat terasa, di negeri ini dunia investasi itu ditempatkan di ‘wilayah abu-abu’: ada saatnya disayang, ada pula saatnua untuk diganyang..Oh…***
Data Otorita Batam, total nilai investasi secara akumulatif sampai April 2007 sebesar 12,76 miliar USD. Jumlah tenaga kerja di Batam 252.667 orang tahun 2006 dengan jumlah penduduk 713.960 orang. Kontribusi pajak untuk pemerintah pusat sebesar Rp. 1,54 triliun tahun 2006
MENZALIMI BANGSA SENDIRI
Dear All Lovely Reader,
There are many tragedy and synicsm situation in our country. A people kill the others by easily caused the light reason. The other side, many people have no appreciation to others. Where is the ethics and norm position which created by religion and custom?
This article is a contemplation about our humanity problem here...
KEGEMARAN MENZALIMI BANGSA SENDIRI
BELASAN tahun silam, saya pernah membaca sebuah berita di suratkabar tentang perkembangan ilmu biologi di AS. Sejumlah ilmuwan berhasil menimbang berat nyawa manusia. Kalau tak salah hanya 0,001 gram. Cara pengujiannya sederhana. Tim peneliti ini menjadikan sebagai obyek. Pasien-pasien itu berada di atas timbangan khusus yang dengan mudah diketahui penurunan berat badannya ketika sudah menghembuskan napas terakhirnya.
Apa makna semua itu? Begitu ringannya berat nyawa seseorang sehingga tragedi kemanusiaan begitu mudah terjadi di mana-mana. Pembunuhan, peperangan, perkelahian atau tindakan saling melenyapkan jnyawa hanya gara-gara persoalan sepele. Sedihnya, pelaku kejahatan kemanusiaan itu tak lain orang-orang terdekat dalam hubungan keluarga atau sekurang-kurangnya bangsa sendiri.
Sudah sejak lama di negeri yang dulunya punya nilai peradaban kemanusiaan yang tinggi tiba-tiba semakin mudah menzalimi bangsa sendiri. Apa yang ditayangan sejumlah TV swasta dari hasil investigasi yang menggunakan hidden camera kamera tersembunyi) tentang pemalsuan berbagai produk makanan, obat-obatan dan komsetika membuat hati menjadi terenyuh dan pilu. Tak ada lagi produk yang tak dapat dipalsukan dengan segala tipu-helah yang tak tanggung-tanggung.
Siapa duga, minuman Aqua dan jenis lainnya yang dijajakan di pinggir jalan besar kemungkinan produk palsu yang tidak higienis sama sekali. Belum lagi, minuman botol atau penganan lainnya yang menggunakan zat pewarna tekstil yang sangat membahayakan kesehatan. Lain lagi, produk kosmetik dan peralatan mandi seperti sampho dan sabun cair yang dibuat serampangan dengan bahan-bahan yang tidak sehat sehingga bukannya makin membersihkan diri tapi justru membuat tubuh kian gatal-gatal.
Belum hilang dari ingatan kita bagaimana penggunakan formalin (zat pengawet mayat) atau zat borax untuk mi basah yang banyak beredar di pasaran. Konon, efek formalin ini terhadap organ-organ tubuh membuat kondisinya menjadi kaku atau berdampak pada munculnya kanker. Belum lagi produk-produk makanan lainnya yang juga disepuh dengan formalin termasuk ikan dan daging yang setiap wkatu di makan secara turun turun-temurun. Akumulasi zat pengawet itu dalam jangka panjang di dalam organ-organ vital tubuh, amat sulit dibayangkan.
Seorang teman sempat berseloroh, kenapa bangsa kita tidak lagi memiliki sensitifitas perasaan yang memberi nilai peradabannya? “Jangan-jangan, hati kita sudah benar-benar membeku karena pengaruh jangka panjang formalin itu. Jangan-jangan pula, hati kita sudah mati alias tak bernyawa lagi karena digerus zat pengawet mayat itu…” kata sang teman.
Dalam beberapa waktu terakhir, negeri kita dihebohkan oleh berita peredaran produk makanan dari Cina yang jelas-jelas mengandung formalin atau zat kimia berbahaya lainnya. Bonbon warna-warni yang biasa dipajang secara menarik di supermarket-supermarket selama ini ternyata ‘monster’ yang setiap saat siap menggerogoti imunitas tubuh terutama anak-anak yang rentang kesehatannya.
Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari hanhya dapat mengimbau agar masyarakat mewaspadai produk Cina. Sebab, dari sekitar 17 ribu produk yang masuk sebagain besar tak punya izin. 70 persen dari bahan baku obat yang masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Sayangnya bahan baku itu tak terkontrol oleh Departemen Kesehatan dan BPOM. Penarikan produk Cina bermasalah itu memerlukan dana yang cukup besar pula.
Pemalsuan yang paling fatal justru terjadi dalam dunia obat-obatan yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya bila disantap dalam dosis yang berlebihan. Hasil investigasi TV swasta menunjukkan obat-obatan yang tak terpakai lagi, saat dibuang ke tong sampah ternyata dipungut oleh para pemulung yang dijual pada agen-agen pemalsu obat. Bayangkan bila obat-obatan yang sudah kadaluwarsa tiba-tiba diminum oleh orang yang sakit. tentulah bukan kesembuhan yang akan didapat melainkan kematian.
Untuk obat-obat palsu begini, kalau pun ingin dibuat iklan publiknya cukup mencantumkan kalimat begini :”Bila sakit berlanjut, hubungi Dinas Pemakaman..” He he.
Siapa pelaku tindak pemalsuan itu? tak lain adalah bangsa sendiri yang tega menzalimi saudara-saudara dan sanak keluarga serta kerabatnya yang tersebar di mana-mana. Andai saja, anak kandung mereka sendiri yang jadi korban, penyesalan apakah yang dapat diungkapkan karena sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian pengeluaran eh, tak berguna.
Masyarakat sebagai konsumen dari produk-produk konsumtif itu benar-benar tak berkuasa untuk mengelak dari kejahatan-kejahatan pemalsuan yang semakin menggila ini. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), institusi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan atas perederan obat dan makanan di negeri, nyaris tak bisa menyaingi kecepatan kerja para pemalsu yang kini jaringannya sudah sampai ke mana-mana. Seperti peredaran narkoba dan obat-obat terlarang yang sudah sampai di ruang-ruang kelas Sekolah Dasar.
Begitu pula, inisiatif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga tak berdaya menghadapi gerakan sporadis para pemalsu obat dan makanan yang tak kunjung berhenti. Sampai kapankah semua ini bisa berakhir? Upaya yang paling nyata hanya dapat dimulai dari rumah tangga. Pengawasan langsung para orangtua amat menentukan untuk mengawasi gerak-gerik yang mencurigakan dari anak-anak yang menjadi korban atau kecanduan obat dan makanan yang berbahaya ini.
Bagaimanakah status hkum dalam agama soal penggunaan bahan pengawet seperti formalin dan sejenisnya? MUI Jateng mengeluarkan fatwa bahwa makanan yang menggunakan formalin, boraks atau pun zat berbahaya haram hukumnya bila dikonsumsi. Kalau sudah merebak ke wilayah spiritual agama ini, dosa sebesar apa lagi yang mesti ditanggung para pemalsu yang menzalimi bangsanya sendiri? ***
There are many tragedy and synicsm situation in our country. A people kill the others by easily caused the light reason. The other side, many people have no appreciation to others. Where is the ethics and norm position which created by religion and custom?
This article is a contemplation about our humanity problem here...
KEGEMARAN MENZALIMI BANGSA SENDIRI
BELASAN tahun silam, saya pernah membaca sebuah berita di suratkabar tentang perkembangan ilmu biologi di AS. Sejumlah ilmuwan berhasil menimbang berat nyawa manusia. Kalau tak salah hanya 0,001 gram. Cara pengujiannya sederhana. Tim peneliti ini menjadikan sebagai obyek. Pasien-pasien itu berada di atas timbangan khusus yang dengan mudah diketahui penurunan berat badannya ketika sudah menghembuskan napas terakhirnya.
Apa makna semua itu? Begitu ringannya berat nyawa seseorang sehingga tragedi kemanusiaan begitu mudah terjadi di mana-mana. Pembunuhan, peperangan, perkelahian atau tindakan saling melenyapkan jnyawa hanya gara-gara persoalan sepele. Sedihnya, pelaku kejahatan kemanusiaan itu tak lain orang-orang terdekat dalam hubungan keluarga atau sekurang-kurangnya bangsa sendiri.
Sudah sejak lama di negeri yang dulunya punya nilai peradaban kemanusiaan yang tinggi tiba-tiba semakin mudah menzalimi bangsa sendiri. Apa yang ditayangan sejumlah TV swasta dari hasil investigasi yang menggunakan hidden camera kamera tersembunyi) tentang pemalsuan berbagai produk makanan, obat-obatan dan komsetika membuat hati menjadi terenyuh dan pilu. Tak ada lagi produk yang tak dapat dipalsukan dengan segala tipu-helah yang tak tanggung-tanggung.
Siapa duga, minuman Aqua dan jenis lainnya yang dijajakan di pinggir jalan besar kemungkinan produk palsu yang tidak higienis sama sekali. Belum lagi, minuman botol atau penganan lainnya yang menggunakan zat pewarna tekstil yang sangat membahayakan kesehatan. Lain lagi, produk kosmetik dan peralatan mandi seperti sampho dan sabun cair yang dibuat serampangan dengan bahan-bahan yang tidak sehat sehingga bukannya makin membersihkan diri tapi justru membuat tubuh kian gatal-gatal.
Belum hilang dari ingatan kita bagaimana penggunakan formalin (zat pengawet mayat) atau zat borax untuk mi basah yang banyak beredar di pasaran. Konon, efek formalin ini terhadap organ-organ tubuh membuat kondisinya menjadi kaku atau berdampak pada munculnya kanker. Belum lagi produk-produk makanan lainnya yang juga disepuh dengan formalin termasuk ikan dan daging yang setiap wkatu di makan secara turun turun-temurun. Akumulasi zat pengawet itu dalam jangka panjang di dalam organ-organ vital tubuh, amat sulit dibayangkan.
Seorang teman sempat berseloroh, kenapa bangsa kita tidak lagi memiliki sensitifitas perasaan yang memberi nilai peradabannya? “Jangan-jangan, hati kita sudah benar-benar membeku karena pengaruh jangka panjang formalin itu. Jangan-jangan pula, hati kita sudah mati alias tak bernyawa lagi karena digerus zat pengawet mayat itu…” kata sang teman.
Dalam beberapa waktu terakhir, negeri kita dihebohkan oleh berita peredaran produk makanan dari Cina yang jelas-jelas mengandung formalin atau zat kimia berbahaya lainnya. Bonbon warna-warni yang biasa dipajang secara menarik di supermarket-supermarket selama ini ternyata ‘monster’ yang setiap saat siap menggerogoti imunitas tubuh terutama anak-anak yang rentang kesehatannya.
Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari hanhya dapat mengimbau agar masyarakat mewaspadai produk Cina. Sebab, dari sekitar 17 ribu produk yang masuk sebagain besar tak punya izin. 70 persen dari bahan baku obat yang masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Sayangnya bahan baku itu tak terkontrol oleh Departemen Kesehatan dan BPOM. Penarikan produk Cina bermasalah itu memerlukan dana yang cukup besar pula.
Pemalsuan yang paling fatal justru terjadi dalam dunia obat-obatan yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya bila disantap dalam dosis yang berlebihan. Hasil investigasi TV swasta menunjukkan obat-obatan yang tak terpakai lagi, saat dibuang ke tong sampah ternyata dipungut oleh para pemulung yang dijual pada agen-agen pemalsu obat. Bayangkan bila obat-obatan yang sudah kadaluwarsa tiba-tiba diminum oleh orang yang sakit. tentulah bukan kesembuhan yang akan didapat melainkan kematian.
Untuk obat-obat palsu begini, kalau pun ingin dibuat iklan publiknya cukup mencantumkan kalimat begini :”Bila sakit berlanjut, hubungi Dinas Pemakaman..” He he.
Siapa pelaku tindak pemalsuan itu? tak lain adalah bangsa sendiri yang tega menzalimi saudara-saudara dan sanak keluarga serta kerabatnya yang tersebar di mana-mana. Andai saja, anak kandung mereka sendiri yang jadi korban, penyesalan apakah yang dapat diungkapkan karena sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian pengeluaran eh, tak berguna.
Masyarakat sebagai konsumen dari produk-produk konsumtif itu benar-benar tak berkuasa untuk mengelak dari kejahatan-kejahatan pemalsuan yang semakin menggila ini. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), institusi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan atas perederan obat dan makanan di negeri, nyaris tak bisa menyaingi kecepatan kerja para pemalsu yang kini jaringannya sudah sampai ke mana-mana. Seperti peredaran narkoba dan obat-obat terlarang yang sudah sampai di ruang-ruang kelas Sekolah Dasar.
Begitu pula, inisiatif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga tak berdaya menghadapi gerakan sporadis para pemalsu obat dan makanan yang tak kunjung berhenti. Sampai kapankah semua ini bisa berakhir? Upaya yang paling nyata hanya dapat dimulai dari rumah tangga. Pengawasan langsung para orangtua amat menentukan untuk mengawasi gerak-gerik yang mencurigakan dari anak-anak yang menjadi korban atau kecanduan obat dan makanan yang berbahaya ini.
Bagaimanakah status hkum dalam agama soal penggunaan bahan pengawet seperti formalin dan sejenisnya? MUI Jateng mengeluarkan fatwa bahwa makanan yang menggunakan formalin, boraks atau pun zat berbahaya haram hukumnya bila dikonsumsi. Kalau sudah merebak ke wilayah spiritual agama ini, dosa sebesar apa lagi yang mesti ditanggung para pemalsu yang menzalimi bangsanya sendiri? ***
Tuesday, January 22, 2008
ROBIN HOOD, HUZRIN HOOD AND ROKHMIN HOOD
Dear Lovely Reader,
Any similar thing between Robin Hood, Huzrin Hood and Rokhmin Hood. Robin was a hero for his people caused his hard co
ROBIN HOOD, HUZRIN HOOD, ROKHMIN HOOD,
MASIH ingat Robin Hood? Tokoh legendaris yang suka mencuri dan menjarah harta orang-orang kaya dan membagi-bagikannya pada orang-orang miskin. Fenomena Robin Hood ini memang sempat ‘meracuni’ paradigma kebajikan yang semestinya harus bersumber dari sesuatu yang bersih dan akuntabel. Manalah mungkin ‘membersihkan’ sesuatu dengan menggunakan air yang kotor. Namun, pendapat yang berbelah itu pun seolah-olah bisa ‘memaafkan’ perangai Robin ‘Si Pangeran Maling’ ini karena dibalik kejahatan yang dilakukannya terkandung niat untuk membantu orang-orang yang tak beruntung dalam hidupnya. Pendapat ini tentu saja ingin menepis anggapan bahwa penjahat pun sebenarnya masih punya hati nurani untuk berbuat baik kepada orang lain.
Di Indonesia, fenomena Robin Hood bak dikait-kaitkan dengan dua tokoh publik yang tersandung kasus hokum tindak korupsi. Tokoh pertama, Huzrin Hood –ini nama yang sebenarnya- mantan Bupati Kepulauan Riau yang berjasa dalam memperjuangkan Provinsi Kepulauan Riau namun didakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan dana bantuan LSM yang nilainya miliaran rupiah. Konon, dana fiktif itu dipergunakan Huzrin untuk membiayai perjuangan mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau. Bila dilihat modus Huzrin ini hampir senada dengan apa yang pernah diperbuat Robin Hood dalam kapasitas dan kualitas yang berbeda.
Tokoh kedua, Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tersandung kasus Dana Non Bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP senilai hampir Rp. 35 miliar. Konon, berdasarkan pengakuan Rokhmin, Dana DKP itu ‘dibagi-bagikan’ kepada sejumlah Capres 2004 atau Tim Suksesnya. Rokhmin justru menyebutkan angka-angka rupiah yang sudah didistribusikan dengan nilai yang bervariasi. Apa yang dilakukan Rokhmin, di mata pendiri Partai Uni Demkrasi Indonesia (PUDI), Sri Bintang Pamungkas punya analogi dengan Robin Hood sehingga patut digelar sebagai ‘Rokhmin Hood’ pula.
Dalam sejarah peradaban umat manusia, memang selalu ada ‘martir’ untuk memperjuangkan nasib rakyat banyak. Para pahlawan bangsa pada hakikatnya merupakan martir yang telah merelakan dirinya untuk eksistensi suatu negara dan bangsa. Martir selalu saja muncul untuk suatu komunitas dalam skala yang berbeda-beda. Kedalaman kualitas martir ini sangat ditentukan oleh ketulusannya dalam berkorban.
Ketulusan Robin Hood sebagaimana selalu digemakan dalam legenda yang diceritakan secara turun-temurun, tentu saja memiliki nilai ketulusan yang luar biasa. Harta benda yang dicuri dan dijarahnya sepenuhnya dia gunakan untuk kepentingan rakyat miskin. Oleh sebab itu, ketokohan Robin Hood secara global dipandang sebagai kepedulian yang tulus dalam mengangkat harkat dan martabat orang-orang tak berpunya. Kebajikan Robin benar-benar mampu menenggelamkan kejahatan yang dilakukannya dalam mendapatkan harta-benda yang disumbangkannya itu.
Huzrin dan Rokhmin memang tak mungkin disamakan dengan Robin Hood. Masih banyak parameter tindakannya yang perlu ditelisik apakah benar semua hasil korupsi yang dituduhkan padanya dipergunakan sepenuhnya untuk perjuangan rakyat banyak. Meski publik semakin tahu bahwa setidak-tidaknya sebagian dari tindak korupsi yang ditengarai dilakukannya telah dipergunakan untuk’bagi-bagi’ rezeki pada pihak lain. Perjuangan keras Huzrin bersama tim suksesnya, misalnya untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau di masa lalu tentulah sangat ditopang oleh dukungan dana yang sangat besar. Boleh jadi, sebagian dana APBD yang dikelolanya telah dialihkan untuk kepentingan perjuangan yang kelak inikmati oleh rakyatnya. Tapi jalan cerita perjuangan menuju Provinsi Kepri ini ternyata menemukan realitas lain: Huzrin dituduh melakukan tindak korupsi dan harus mendekam di dalam penjara. Bagi sebagian rakyat Kepulauan Riau, tentulah Huzrin telah jadi martir yang jasa-jasanya patut dikenang.
Lain pula kasus Rokhmin Dahuri. Rokhmin ditengarai telah melakukan tindakan melawan hokum karena menghimpun dana non-bujeter dari para rekanan yang berurusan melalui departemen yang dipimpinnya. Lebih dari itu, dana non-bujeter tersebut ternyata telah dipergunakan untuk keperluan yang tak terkait langsung dengan misi DKP. Bahkan, secara terus terang, Rokhmin dalam kesaksiannya di pengadilan justru menyatakan sebagian dana itu –antara Rp. 20 juta-400 juta) telah dibagi-bagikan kepada kandidat Capres tahun 2004 baik langsung atau pun tidak langsung mulai dari Amien Rais, Megawati, SBY hingga Solahuddin Wahid.
Bagi sebagian orang, keterus-terangan Rokhmin dalam mendedahkan aliran dana DKP dengan menyebut sejumlah nama besar yang telah menikmatinya dapat dipandang bagaikan jurus ‘drunken master’ (pendekar mabuk). Arah bola yang digelindingkan Rokhmin benar-benar tak menentu. Apa yang ada dalam pikiran Rokhmin boleh jadi amat berbeda dengan wacana publik. Sebab, dalam kasus-kasus suap atau sogok yang melibatkan pemberi dan penerima suap tersebut, selalu sulit mendapatkan barang bukti. Mana ada oknum penerima suap atau hadiah sekali pun yang secara sukarela bersedia menandatangani tanda terima. Semua ini terjadi atas dasar konspirasi besar yang dibungkus oleh kepercayaan semua di antara kedua pihak.
Dalam situasi darurat, distribusi ‘dana haram’ secara konstitutif seperti dana DKP terpaksa dikuak selebar-lebarnya. Maksudnya agar publik menjadi mafhum bahwa uang tersebut justru tidak dinikmati sendiri sehingga trigger kasusnya tak tertuju pada Rokhmin sendiri. Tindak korupsi berjamaah tentulah mempunyai makna sosilogis ketimbang korupsi yang dinikmati sendiri. Mungkin boleh dikatakan, modus membagi-bagi uang korupsi pada banyak pihak sebagai benatuk ’money laundry’ secara sosial.
Betapa pun ada perbedaan-perbedaan antara skandal Robin Hood, Huzrin Hood dan Rokhmin Hood ini, biarlah hukum yang menetapkan kebenarannya dalam konteks duniawi. Sedangkan dari aspek ukhrowi dan spiritual, serahkan jasa pengadilan Tuhan yang akan menetapkan keberadaannya sebagai konsekuensi pertanggungjawaban secara individual. Bukankah setiap pemimpin haus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya pada suatu hari kelak. Robin, Huzrin dan Rokhmin tentulah telah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan orang banyak yang telah memberikan kepercayaan padanya saat mendapatkan amanah jabatan yang diembannya.***
mmitment to help them. Although, he was a thieft
Any similar thing between Robin Hood, Huzrin Hood and Rokhmin Hood. Robin was a hero for his people caused his hard co
ROBIN HOOD, HUZRIN HOOD, ROKHMIN HOOD,
MASIH ingat Robin Hood? Tokoh legendaris yang suka mencuri dan menjarah harta orang-orang kaya dan membagi-bagikannya pada orang-orang miskin. Fenomena Robin Hood ini memang sempat ‘meracuni’ paradigma kebajikan yang semestinya harus bersumber dari sesuatu yang bersih dan akuntabel. Manalah mungkin ‘membersihkan’ sesuatu dengan menggunakan air yang kotor. Namun, pendapat yang berbelah itu pun seolah-olah bisa ‘memaafkan’ perangai Robin ‘Si Pangeran Maling’ ini karena dibalik kejahatan yang dilakukannya terkandung niat untuk membantu orang-orang yang tak beruntung dalam hidupnya. Pendapat ini tentu saja ingin menepis anggapan bahwa penjahat pun sebenarnya masih punya hati nurani untuk berbuat baik kepada orang lain.
Di Indonesia, fenomena Robin Hood bak dikait-kaitkan dengan dua tokoh publik yang tersandung kasus hokum tindak korupsi. Tokoh pertama, Huzrin Hood –ini nama yang sebenarnya- mantan Bupati Kepulauan Riau yang berjasa dalam memperjuangkan Provinsi Kepulauan Riau namun didakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan dana bantuan LSM yang nilainya miliaran rupiah. Konon, dana fiktif itu dipergunakan Huzrin untuk membiayai perjuangan mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau. Bila dilihat modus Huzrin ini hampir senada dengan apa yang pernah diperbuat Robin Hood dalam kapasitas dan kualitas yang berbeda.
Tokoh kedua, Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tersandung kasus Dana Non Bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP senilai hampir Rp. 35 miliar. Konon, berdasarkan pengakuan Rokhmin, Dana DKP itu ‘dibagi-bagikan’ kepada sejumlah Capres 2004 atau Tim Suksesnya. Rokhmin justru menyebutkan angka-angka rupiah yang sudah didistribusikan dengan nilai yang bervariasi. Apa yang dilakukan Rokhmin, di mata pendiri Partai Uni Demkrasi Indonesia (PUDI), Sri Bintang Pamungkas punya analogi dengan Robin Hood sehingga patut digelar sebagai ‘Rokhmin Hood’ pula.
Dalam sejarah peradaban umat manusia, memang selalu ada ‘martir’ untuk memperjuangkan nasib rakyat banyak. Para pahlawan bangsa pada hakikatnya merupakan martir yang telah merelakan dirinya untuk eksistensi suatu negara dan bangsa. Martir selalu saja muncul untuk suatu komunitas dalam skala yang berbeda-beda. Kedalaman kualitas martir ini sangat ditentukan oleh ketulusannya dalam berkorban.
Ketulusan Robin Hood sebagaimana selalu digemakan dalam legenda yang diceritakan secara turun-temurun, tentu saja memiliki nilai ketulusan yang luar biasa. Harta benda yang dicuri dan dijarahnya sepenuhnya dia gunakan untuk kepentingan rakyat miskin. Oleh sebab itu, ketokohan Robin Hood secara global dipandang sebagai kepedulian yang tulus dalam mengangkat harkat dan martabat orang-orang tak berpunya. Kebajikan Robin benar-benar mampu menenggelamkan kejahatan yang dilakukannya dalam mendapatkan harta-benda yang disumbangkannya itu.
Huzrin dan Rokhmin memang tak mungkin disamakan dengan Robin Hood. Masih banyak parameter tindakannya yang perlu ditelisik apakah benar semua hasil korupsi yang dituduhkan padanya dipergunakan sepenuhnya untuk perjuangan rakyat banyak. Meski publik semakin tahu bahwa setidak-tidaknya sebagian dari tindak korupsi yang ditengarai dilakukannya telah dipergunakan untuk’bagi-bagi’ rezeki pada pihak lain. Perjuangan keras Huzrin bersama tim suksesnya, misalnya untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau di masa lalu tentulah sangat ditopang oleh dukungan dana yang sangat besar. Boleh jadi, sebagian dana APBD yang dikelolanya telah dialihkan untuk kepentingan perjuangan yang kelak inikmati oleh rakyatnya. Tapi jalan cerita perjuangan menuju Provinsi Kepri ini ternyata menemukan realitas lain: Huzrin dituduh melakukan tindak korupsi dan harus mendekam di dalam penjara. Bagi sebagian rakyat Kepulauan Riau, tentulah Huzrin telah jadi martir yang jasa-jasanya patut dikenang.
Lain pula kasus Rokhmin Dahuri. Rokhmin ditengarai telah melakukan tindakan melawan hokum karena menghimpun dana non-bujeter dari para rekanan yang berurusan melalui departemen yang dipimpinnya. Lebih dari itu, dana non-bujeter tersebut ternyata telah dipergunakan untuk keperluan yang tak terkait langsung dengan misi DKP. Bahkan, secara terus terang, Rokhmin dalam kesaksiannya di pengadilan justru menyatakan sebagian dana itu –antara Rp. 20 juta-400 juta) telah dibagi-bagikan kepada kandidat Capres tahun 2004 baik langsung atau pun tidak langsung mulai dari Amien Rais, Megawati, SBY hingga Solahuddin Wahid.
Bagi sebagian orang, keterus-terangan Rokhmin dalam mendedahkan aliran dana DKP dengan menyebut sejumlah nama besar yang telah menikmatinya dapat dipandang bagaikan jurus ‘drunken master’ (pendekar mabuk). Arah bola yang digelindingkan Rokhmin benar-benar tak menentu. Apa yang ada dalam pikiran Rokhmin boleh jadi amat berbeda dengan wacana publik. Sebab, dalam kasus-kasus suap atau sogok yang melibatkan pemberi dan penerima suap tersebut, selalu sulit mendapatkan barang bukti. Mana ada oknum penerima suap atau hadiah sekali pun yang secara sukarela bersedia menandatangani tanda terima. Semua ini terjadi atas dasar konspirasi besar yang dibungkus oleh kepercayaan semua di antara kedua pihak.
Dalam situasi darurat, distribusi ‘dana haram’ secara konstitutif seperti dana DKP terpaksa dikuak selebar-lebarnya. Maksudnya agar publik menjadi mafhum bahwa uang tersebut justru tidak dinikmati sendiri sehingga trigger kasusnya tak tertuju pada Rokhmin sendiri. Tindak korupsi berjamaah tentulah mempunyai makna sosilogis ketimbang korupsi yang dinikmati sendiri. Mungkin boleh dikatakan, modus membagi-bagi uang korupsi pada banyak pihak sebagai benatuk ’money laundry’ secara sosial.
Betapa pun ada perbedaan-perbedaan antara skandal Robin Hood, Huzrin Hood dan Rokhmin Hood ini, biarlah hukum yang menetapkan kebenarannya dalam konteks duniawi. Sedangkan dari aspek ukhrowi dan spiritual, serahkan jasa pengadilan Tuhan yang akan menetapkan keberadaannya sebagai konsekuensi pertanggungjawaban secara individual. Bukankah setiap pemimpin haus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya pada suatu hari kelak. Robin, Huzrin dan Rokhmin tentulah telah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan orang banyak yang telah memberikan kepercayaan padanya saat mendapatkan amanah jabatan yang diembannya.***
mmitment to help them. Although, he was a thieft
MELANGKAH PASTI KE DEPAN
Dear All,
Every New Year, all people will make the evaluation with their performance while to show their new commitment to become the best one in next year.
Moving forward...congratulations
Happy New Year 2008
KOLOM
MELANGKAH PASTI KE DEPAN, MENOLEH JUGA KE BELAKANG
PERGANTIAN waktu selalu ditandai dengan perubahan tekad dan semangat. Momentum itu sering pula dijadikan sebagai tonggak baru dalam kehidupan. Bila pergantian tahun dalam seumur hidup kita sudah berlangsung puluhan kali, cobalah hitung sudah berapa banyak tonggak yang sudah dipancang di ranah bermain di taman kehidupan ini.
Tak terasa, dalam beberapa hari terakhir di awal tahun 2008 ini terdapat dua momentumpergantian waktu yang amat penting. Pertama, datangnya Tahun Baru 2008, mulai 1 Januari yang ditandai dengan pesta kembang api dan pendedahan renungan demi renungan yang memberikan penyadaran akan arti penting waktu. Kedua, Tahun Baru Islam, 1 Muharam yang ditandai dengan perayaan dan keramaian yang bernapas Islam dengan semangat kebersamaan, kesederhanaan dan ketulusan.
Betapa pentingnya arti waktu bagi setiap orang. Ajaran Islam sejak lama telah mengingatkan setiap orang bahwa waktu dikiaskan dengan banyak hal. Ada kiasan berbunyi: waktu adalah pedang, siapa yang lengah dengan waktu akan terpancung sendiri. Bahkan dalam Al Quran terdapat sebuah surat tentang waktu yakni Wal Asyri (Demi Masa).
Andai kita hubungkan bekas telapak kaki yang sudah dilangkahkan selama setahun, berapa panjang lintasan yang terbentang di depan kita. Setiap bekas telapak kaki itu menyisakan kenangan demi kenangan yang boleh dicatat atau dibuang begitu saja. Tentulah kenangan yang baik patut dipajang agar menjadi tonggak prestasi yang perlu ditingkatkan di masa depan. Begitu pula,kenangan buruk perlu dijadikan cermin agar di masa depan tidak terulang kembali.
Waktu telah merangkai kenangan demi kenangan di dalam hidup kita. Tak ada seorang pun yang bisa terlepas dari momentum kenangan itu. Berbahagialah orang yang memiliki kenangan manis sepanjang hidupnya. Dan betapa tidak beruntungnya orang yang didominasi oleh kenangan-kenangan buruk belaka.
Namun, Tuhan dengan segala Maha-Adilnya selalu memberikan keseimbangan kenangan baik dan buruk pada diri seseorang. Di antara kenangan seperti itulah semua orang berupaya untuk memperbanyak kenangan baik agar hidupnya bisa lebih bermakna
Kenangan baik biasanya akan memberikan motivasi yang lebih tinggi dalam mencapai prestasi yang gemilang. Ada hal-hal yang kurang tentu perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sebab, tak ada orang yang ingin merugi sepanjang hidupnya karena ketidak beruntungan belaka.
Dalam hal ini, Rasulullah sudah men egaskan bahwa orang yang hari ini nasibnya lebih buruk dari hari kemartin adalah orang-orang yang malang. Sementara orang yang nasibnya hari ini dan kemarin sama, itulah orang-orang yang merugi. Sedangkan orang yang nasibnya hari kemarin lebih baik dari hari ini, itulah orang yang beruntung.
Semua orang pastilah ingin menjadi orang yang beruntung. Dan untuk menjadi orang yang beruntung itu diperlukan tekad dan kerja keras sepanjang masa. Bukankah, hidup ini memang hanya tersedia buat orang-orang yang bekerja keras karena hidup hanya bisa berubah dengan tindak nyata. ***
Every New Year, all people will make the evaluation with their performance while to show their new commitment to become the best one in next year.
Moving forward...congratulations
Happy New Year 2008
KOLOM
MELANGKAH PASTI KE DEPAN, MENOLEH JUGA KE BELAKANG
PERGANTIAN waktu selalu ditandai dengan perubahan tekad dan semangat. Momentum itu sering pula dijadikan sebagai tonggak baru dalam kehidupan. Bila pergantian tahun dalam seumur hidup kita sudah berlangsung puluhan kali, cobalah hitung sudah berapa banyak tonggak yang sudah dipancang di ranah bermain di taman kehidupan ini.
Tak terasa, dalam beberapa hari terakhir di awal tahun 2008 ini terdapat dua momentumpergantian waktu yang amat penting. Pertama, datangnya Tahun Baru 2008, mulai 1 Januari yang ditandai dengan pesta kembang api dan pendedahan renungan demi renungan yang memberikan penyadaran akan arti penting waktu. Kedua, Tahun Baru Islam, 1 Muharam yang ditandai dengan perayaan dan keramaian yang bernapas Islam dengan semangat kebersamaan, kesederhanaan dan ketulusan.
Betapa pentingnya arti waktu bagi setiap orang. Ajaran Islam sejak lama telah mengingatkan setiap orang bahwa waktu dikiaskan dengan banyak hal. Ada kiasan berbunyi: waktu adalah pedang, siapa yang lengah dengan waktu akan terpancung sendiri. Bahkan dalam Al Quran terdapat sebuah surat tentang waktu yakni Wal Asyri (Demi Masa).
Andai kita hubungkan bekas telapak kaki yang sudah dilangkahkan selama setahun, berapa panjang lintasan yang terbentang di depan kita. Setiap bekas telapak kaki itu menyisakan kenangan demi kenangan yang boleh dicatat atau dibuang begitu saja. Tentulah kenangan yang baik patut dipajang agar menjadi tonggak prestasi yang perlu ditingkatkan di masa depan. Begitu pula,kenangan buruk perlu dijadikan cermin agar di masa depan tidak terulang kembali.
Waktu telah merangkai kenangan demi kenangan di dalam hidup kita. Tak ada seorang pun yang bisa terlepas dari momentum kenangan itu. Berbahagialah orang yang memiliki kenangan manis sepanjang hidupnya. Dan betapa tidak beruntungnya orang yang didominasi oleh kenangan-kenangan buruk belaka.
Namun, Tuhan dengan segala Maha-Adilnya selalu memberikan keseimbangan kenangan baik dan buruk pada diri seseorang. Di antara kenangan seperti itulah semua orang berupaya untuk memperbanyak kenangan baik agar hidupnya bisa lebih bermakna
Kenangan baik biasanya akan memberikan motivasi yang lebih tinggi dalam mencapai prestasi yang gemilang. Ada hal-hal yang kurang tentu perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sebab, tak ada orang yang ingin merugi sepanjang hidupnya karena ketidak beruntungan belaka.
Dalam hal ini, Rasulullah sudah men egaskan bahwa orang yang hari ini nasibnya lebih buruk dari hari kemartin adalah orang-orang yang malang. Sementara orang yang nasibnya hari ini dan kemarin sama, itulah orang-orang yang merugi. Sedangkan orang yang nasibnya hari kemarin lebih baik dari hari ini, itulah orang yang beruntung.
Semua orang pastilah ingin menjadi orang yang beruntung. Dan untuk menjadi orang yang beruntung itu diperlukan tekad dan kerja keras sepanjang masa. Bukankah, hidup ini memang hanya tersedia buat orang-orang yang bekerja keras karena hidup hanya bisa berubah dengan tindak nyata. ***
ADA APA DENGAN ILLEGAL LOGGING RIAU?
Dear All,
Suddenly, Illegal Logging issue in Riau became a biggest case related the forestry indsutry in Indonesia. Why?
ADA APA DENGAN
ILLEGAL LOGGING RIAU?
ISU pemberantasan illegal logging di Riau bagaikan banjir bandang yang lambat surut. Banyak pihak yang kini tersadai dan terapung-apung di tengah gelombang ketidakpastian penegakan hukum dalam penyelesaian kasus itu. Semua pihak terkait merasa paling benar karena didukung argumentasi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan. Situasi ini menjadi berlarut-larut karena tak ada persepsi yang sama dalam menengahi kasus yang melebar di tataran dan wacana nasional. Bahkan, isu ini menggelinding jauh bernuansa global di tengah dunia sedang kemaruk memikirkan pemanasan global dan perubahan iklim.
Tentu saja, banyak dampak yang menyertai aksi pemberantasan illegal logging yang banyak memakan waktu, memakan korban dan terganggunya aktifitas kehidupan banyak orang yang selama ini menggantungkan harapan hidupnya pada sumberdaya hutan. Secara nasional, kebelum-jelasan akhir aksi penyelamatan hutan ini akan berdampak langsung terhadap citra negatif Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi, Conference of Party (COP) XIII di Bali yang baru berlangsung bulan Desember tahun lalu benar-benar mengangkat tema Perubahan Iklim dan Pemanasan Global (Climate Change and Global Warming) diikuti 10 ribu orang, justru memerlukan tindak-lanjut butir-butir yang terkandung di dalam Road Map of Bali. Semua isu tersebut menjadi momen menentukan dalam menempatkan Indonesia dalam kontribusi dan konstelasi kerusakan lingkungan dalam skala internasional.
Selain itu, haru-biru aksi pemberantasan illegal logging yang terkesan kurang terkoordinasi secara harmoni ini juga berpengaruh langsung terhadap iklim investasi. Banyak kalangan investor mancanegara yang bakal berpikir dua kali untuk berinvestasi di negeri yang diagungkan sebagai jamrud khatulistiwa atau ‘sepotong surga’ di dunia ini. Investasi jangan hanya dipandang sebagai pemasukan devisa belaka. Lebih dari itu, investasi yang besar akan memiliki multiplier and snow ball effect bagi memacu laju pertumbuhan Indonesia. Secara langsung, investasi juga bakal menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.
Secara holistik, hutan diciptakan Allah Yang Maha Kuasa tentulah untuk kesejahteraan umat manusia. Apa gunanya hutan yang lebat tapi tidak bermanfaat bagi miliaran orang di seluruh belahan dunia. Oleh sebab itu, manusia sebagai 'khalifah fil ard' (pemimpin di muka bumi) yang telah dibekali akal dan pikiran, harus dapat memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam termasuk hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Adanya sistem sosial yang mengatur hubungan antar manusia dengan Maha Pencipta dan lingkungan, memungkinkan alam terkembang ini dibagi secara proporsional agar memberikan manfaat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kawasan hutan yang terbentang luas dengan segala kelengkapan ekosistem flora, fauna, tanah,.air dan udara mestilah dibagi-bagi secara proporsional menurut fungsi dan kegunaannya.
Di Indonesia, kawasan hutan diamanahkan kepada Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar ditata secara bijak yang telah melahirkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) secara nasional. Selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan dan dikoordinasikan melalui Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten(RTRWP/RTRWK). Penanganan masalah ini dilakukan para pejabat yang berkompeten. Semestinya, tiadak ada pihak yang meremehkan kapasitas dan kemampuan para pejabat di Departemen tersebut dalam mengelola kawasan hutan agar tetap lestari bagi masa depan kehidupan manusia Indonesia. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan: serahkanlah segala sesuatu pada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya.
Ketika Dephut mengeluarkan izin pemanfaatan kawasan hutan dengan pola-pola yang sudah dipertimbangkan secara profesional seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan sebagainya, harus dipandang sebagai sebuah keputusan normative yang memiliki kekuatan hukum yang menjadi landasan berpijak semua pihak terkait di bidang industri dan usaha yang berbasis kehutanan.
Munculnya gebrakan pemberantasan illegal logging yang dilakukan pihak aparat hukum kepolisian memang patut diacung-jempolkan. Tapi sayang, pendekatan yang dilakukan tampaknya kurang terkoordinasi dengan institusi yang berkompeten yakni Departemen Kehutanan. Malah, ironisnya, Menteri Kehutanan, MS Kaban yang sangat gencar melakukan aksi pemberantasan illegal logging sejak awal kepemimpinannya justru menghadapi arus balik yang tak terduga-duga. Kaban tiba-tiba jadi sasaran tembak untuk dijadikan sebagai tersangka pelaku illegal logging. Padahal, publik tahu bahwa Kaban sejak awal kepemimpinannya di Dephut amat gencar mempertanyakan kelanjutan proses hukum para tersangka pelaku kejahatan kehutanan yang dilakukan aparat kepolisian namun tak jelas kelanjutannya.
Selanjutnya, Gubernur dan sejumlah bupati di Riau bakal diseret sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan dan keputusan pemanfaatan sumber daya hutan yang patut dijajal ke meja hijau. Muara akhir dari bidikan senjata hukum terhadap isu illegal logging ini tak dapat dielakkan akan melibatkan sejumlah dunia usaha yang bergerak di bidang kehutanan.
Tidak samanya persepsi tentang definisi illegal logging antara pihak kepolisian dan aparat kehutanan, membuat makin runyamnya penuntasan kasus pemberantasan illegal logging ini. Sementara sejumlah industri di bidang kehutanan seperti perusahaan pulp dan kertas yang telah berkontribusi bagi negara berupa devisa, pajak dan retribusi serta menampung ratusan ribu tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung, meski sudah punya legalitas perizinan dan dokumen, tiba-tiba menjadi stagnan karena belum adanya kepastian hukum yang tegas terkait isu yang menjadi salah satu focus pemerintahan Presiden SBY ini.
‘Kebuntuan’ proses hukum pemberantasan illegal logging ini yang padamulanya amat bernuansa teknis tiba-tiba berpindah ke domain politik. Semua orang tahu, bila hukum didekati secara politik dipastikan akan melibatkan kekuasaan yang tak habis-habisnya. Lihatlah, sekarang, Presiden SBY menugaskan Menko Polkam untuk memimpin Tim Pemberantasan Illegal Loggng Riau yang bermakna ada kesan ‘ketidakpercayaan’ atau sikap terlalu berhati-hati terhadap proses hukum yang sudah dilakukan sebelumnya. Bahkan Presiden SBY juga tak tanggung-tanggung telah meminta institusi penting sekaliber Lemhanas utuk mendapatkan 'second opinion' tentang hasil dan masukan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menghimpun data dan informasi terkait fenomena kasus illegal logging Riau.
Apabila pandangan lebih ditukikkan, patut kita bertanya kenapa hanya Riau yang dijadikan 'kelinci percobaan' kasus illegal logging di Indonesia. Sementara, maraknya kasus illegal logging tak kalah serunya dibanding apa yang terjadi di Papua, Kalimantan, Jambi atau Sumut. Sudah begitu 'manis'kah kawasan hutan Riau hingga dikerubuti banyaki 'semut' yang ingin mencicipi rasa manis hutannya?
Tuduhan praktik illegal logging yang ditujukan pada banyak perusahaan dan tuduhan kekeliruan oleh pihak pemerintah melalui departemen teknis terakit dalam mengeluarkan izin pemanfaatan suberdaya hutan, memang harus disikapi secara bijak dan tidak sembrono. Dephut bersama dinas-dinas terkait telah melakukan tugasnya dengan mengedepankan asas normative berpatokan pada peraturan dan perundang-undangan. Kalau pun ditemukan ada cacat celanya mestinya harus dibedah dengan 'pisau' hukum yang berorientasi pada kesalahan tindakan administratif. Lain halnya bila perusahaan kehutanan itu melakukan penebangan hutan di kawasan yang tidak berizin atau kawasan hutan yang peruntukannya bagi kelestarian lingkungan hidup atau konservasi. Bila hal ini tetap dipaksaan dengan pendekatan pidana semata niscaya akan memunculkan polemik hukum saat diajukan ke pihak kejaksaan dan pengadilan baik di PN, PT dan MA.
Kita memang masih harus belajar banyak dalam menyikapi kasus pemberantasan illegal logging ini bila ingin mendapatkan kepastian hukum yang didukung oleh semua pihak . Tak ada keputusan hukum yang bersifat mutlak karena keterbatasan manusiawi para penegak hukum secara personal yang mesti diuji dengan obyektifitas yang paling mendekati kebenaran. Jangan biarkan ironi pemberantasan illegal logging menjadi permainan di mata publik, agar keputusan hukum mempunyai wibawa sebagaimana mestinya.***
Suddenly, Illegal Logging issue in Riau became a biggest case related the forestry indsutry in Indonesia. Why?
ADA APA DENGAN
ILLEGAL LOGGING RIAU?
ISU pemberantasan illegal logging di Riau bagaikan banjir bandang yang lambat surut. Banyak pihak yang kini tersadai dan terapung-apung di tengah gelombang ketidakpastian penegakan hukum dalam penyelesaian kasus itu. Semua pihak terkait merasa paling benar karena didukung argumentasi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan. Situasi ini menjadi berlarut-larut karena tak ada persepsi yang sama dalam menengahi kasus yang melebar di tataran dan wacana nasional. Bahkan, isu ini menggelinding jauh bernuansa global di tengah dunia sedang kemaruk memikirkan pemanasan global dan perubahan iklim.
Tentu saja, banyak dampak yang menyertai aksi pemberantasan illegal logging yang banyak memakan waktu, memakan korban dan terganggunya aktifitas kehidupan banyak orang yang selama ini menggantungkan harapan hidupnya pada sumberdaya hutan. Secara nasional, kebelum-jelasan akhir aksi penyelamatan hutan ini akan berdampak langsung terhadap citra negatif Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi, Conference of Party (COP) XIII di Bali yang baru berlangsung bulan Desember tahun lalu benar-benar mengangkat tema Perubahan Iklim dan Pemanasan Global (Climate Change and Global Warming) diikuti 10 ribu orang, justru memerlukan tindak-lanjut butir-butir yang terkandung di dalam Road Map of Bali. Semua isu tersebut menjadi momen menentukan dalam menempatkan Indonesia dalam kontribusi dan konstelasi kerusakan lingkungan dalam skala internasional.
Selain itu, haru-biru aksi pemberantasan illegal logging yang terkesan kurang terkoordinasi secara harmoni ini juga berpengaruh langsung terhadap iklim investasi. Banyak kalangan investor mancanegara yang bakal berpikir dua kali untuk berinvestasi di negeri yang diagungkan sebagai jamrud khatulistiwa atau ‘sepotong surga’ di dunia ini. Investasi jangan hanya dipandang sebagai pemasukan devisa belaka. Lebih dari itu, investasi yang besar akan memiliki multiplier and snow ball effect bagi memacu laju pertumbuhan Indonesia. Secara langsung, investasi juga bakal menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.
Secara holistik, hutan diciptakan Allah Yang Maha Kuasa tentulah untuk kesejahteraan umat manusia. Apa gunanya hutan yang lebat tapi tidak bermanfaat bagi miliaran orang di seluruh belahan dunia. Oleh sebab itu, manusia sebagai 'khalifah fil ard' (pemimpin di muka bumi) yang telah dibekali akal dan pikiran, harus dapat memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam termasuk hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Adanya sistem sosial yang mengatur hubungan antar manusia dengan Maha Pencipta dan lingkungan, memungkinkan alam terkembang ini dibagi secara proporsional agar memberikan manfaat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kawasan hutan yang terbentang luas dengan segala kelengkapan ekosistem flora, fauna, tanah,.air dan udara mestilah dibagi-bagi secara proporsional menurut fungsi dan kegunaannya.
Di Indonesia, kawasan hutan diamanahkan kepada Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar ditata secara bijak yang telah melahirkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) secara nasional. Selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan dan dikoordinasikan melalui Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten(RTRWP/RTRWK). Penanganan masalah ini dilakukan para pejabat yang berkompeten. Semestinya, tiadak ada pihak yang meremehkan kapasitas dan kemampuan para pejabat di Departemen tersebut dalam mengelola kawasan hutan agar tetap lestari bagi masa depan kehidupan manusia Indonesia. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan: serahkanlah segala sesuatu pada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya.
Ketika Dephut mengeluarkan izin pemanfaatan kawasan hutan dengan pola-pola yang sudah dipertimbangkan secara profesional seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan sebagainya, harus dipandang sebagai sebuah keputusan normative yang memiliki kekuatan hukum yang menjadi landasan berpijak semua pihak terkait di bidang industri dan usaha yang berbasis kehutanan.
Munculnya gebrakan pemberantasan illegal logging yang dilakukan pihak aparat hukum kepolisian memang patut diacung-jempolkan. Tapi sayang, pendekatan yang dilakukan tampaknya kurang terkoordinasi dengan institusi yang berkompeten yakni Departemen Kehutanan. Malah, ironisnya, Menteri Kehutanan, MS Kaban yang sangat gencar melakukan aksi pemberantasan illegal logging sejak awal kepemimpinannya justru menghadapi arus balik yang tak terduga-duga. Kaban tiba-tiba jadi sasaran tembak untuk dijadikan sebagai tersangka pelaku illegal logging. Padahal, publik tahu bahwa Kaban sejak awal kepemimpinannya di Dephut amat gencar mempertanyakan kelanjutan proses hukum para tersangka pelaku kejahatan kehutanan yang dilakukan aparat kepolisian namun tak jelas kelanjutannya.
Selanjutnya, Gubernur dan sejumlah bupati di Riau bakal diseret sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan dan keputusan pemanfaatan sumber daya hutan yang patut dijajal ke meja hijau. Muara akhir dari bidikan senjata hukum terhadap isu illegal logging ini tak dapat dielakkan akan melibatkan sejumlah dunia usaha yang bergerak di bidang kehutanan.
Tidak samanya persepsi tentang definisi illegal logging antara pihak kepolisian dan aparat kehutanan, membuat makin runyamnya penuntasan kasus pemberantasan illegal logging ini. Sementara sejumlah industri di bidang kehutanan seperti perusahaan pulp dan kertas yang telah berkontribusi bagi negara berupa devisa, pajak dan retribusi serta menampung ratusan ribu tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung, meski sudah punya legalitas perizinan dan dokumen, tiba-tiba menjadi stagnan karena belum adanya kepastian hukum yang tegas terkait isu yang menjadi salah satu focus pemerintahan Presiden SBY ini.
‘Kebuntuan’ proses hukum pemberantasan illegal logging ini yang padamulanya amat bernuansa teknis tiba-tiba berpindah ke domain politik. Semua orang tahu, bila hukum didekati secara politik dipastikan akan melibatkan kekuasaan yang tak habis-habisnya. Lihatlah, sekarang, Presiden SBY menugaskan Menko Polkam untuk memimpin Tim Pemberantasan Illegal Loggng Riau yang bermakna ada kesan ‘ketidakpercayaan’ atau sikap terlalu berhati-hati terhadap proses hukum yang sudah dilakukan sebelumnya. Bahkan Presiden SBY juga tak tanggung-tanggung telah meminta institusi penting sekaliber Lemhanas utuk mendapatkan 'second opinion' tentang hasil dan masukan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menghimpun data dan informasi terkait fenomena kasus illegal logging Riau.
Apabila pandangan lebih ditukikkan, patut kita bertanya kenapa hanya Riau yang dijadikan 'kelinci percobaan' kasus illegal logging di Indonesia. Sementara, maraknya kasus illegal logging tak kalah serunya dibanding apa yang terjadi di Papua, Kalimantan, Jambi atau Sumut. Sudah begitu 'manis'kah kawasan hutan Riau hingga dikerubuti banyaki 'semut' yang ingin mencicipi rasa manis hutannya?
Tuduhan praktik illegal logging yang ditujukan pada banyak perusahaan dan tuduhan kekeliruan oleh pihak pemerintah melalui departemen teknis terakit dalam mengeluarkan izin pemanfaatan suberdaya hutan, memang harus disikapi secara bijak dan tidak sembrono. Dephut bersama dinas-dinas terkait telah melakukan tugasnya dengan mengedepankan asas normative berpatokan pada peraturan dan perundang-undangan. Kalau pun ditemukan ada cacat celanya mestinya harus dibedah dengan 'pisau' hukum yang berorientasi pada kesalahan tindakan administratif. Lain halnya bila perusahaan kehutanan itu melakukan penebangan hutan di kawasan yang tidak berizin atau kawasan hutan yang peruntukannya bagi kelestarian lingkungan hidup atau konservasi. Bila hal ini tetap dipaksaan dengan pendekatan pidana semata niscaya akan memunculkan polemik hukum saat diajukan ke pihak kejaksaan dan pengadilan baik di PN, PT dan MA.
Kita memang masih harus belajar banyak dalam menyikapi kasus pemberantasan illegal logging ini bila ingin mendapatkan kepastian hukum yang didukung oleh semua pihak . Tak ada keputusan hukum yang bersifat mutlak karena keterbatasan manusiawi para penegak hukum secara personal yang mesti diuji dengan obyektifitas yang paling mendekati kebenaran. Jangan biarkan ironi pemberantasan illegal logging menjadi permainan di mata publik, agar keputusan hukum mempunyai wibawa sebagaimana mestinya.***
GURU
Dear All Lovely Readers,
Remember the teacher, remember to Omar Bakri of Iwan Fals song. There are many people were be sadly..but a bit people wanna do to grow up their welfare..
GURU, PAHLAWAN TANPA TANDA-TANDA?
SAYA termasuk orang paling sedih apabila ada sahabat atau orang lain memperkenalkan seseorang sebagai "ini bekas guru saya". Pasalnya, dalam soal guru, tak ada bekas guru apalagi guru bekas. Sebab, ilmu yang diajarkan guru sejak masa muda dulu selalu saja dibawa. dikembangkan dan diwariskan dari masa ke masa. Ilmu berhitung yang kita dapatkan dibangku SD dulu tetap saja menjadi titik pangkal yang menjadikan kita pintar menghitung secara matematik atau statistik. Ilmu aerodinamik yang dikembangkan seorang BJ Habibie tetap saja berpangkal pada hitungan dasar 1+1 didapatkannya lewat guru kampung yang diimajinasikan sebagai 'Oemar Bakri',
Persoalannya, sejak dulu hingga kini, nasib guru tak banyak berubah. Sindiran, cacian dan makian tetap ditujukan pada pemerintah sepanjang masa, namun keberadaan guru nyaris 'jalan di tempat'. Kita masih sering membaca di media bagaimana guru yang berprofesi mulia mencerdaskan kehidupan bangsa masih banyak yang bekerja menjadi tukang ojek, supir oplet, kernet angkot petugas cleaning service atau profesi di jalur 'grass root'. Meski sering kerja gambahan itu dapat menjatuhkan kewibawaannya sebagai orang yang terpandang di tengah masyarakat.
Tapi guru memang manusia biasa. Realitas hidup yang mesti dihadapinya untuk menyambung kehidupan keluarga, membuat dirinya harus mampu bertahan. Guru yang tak kuat memghadapi cobaan hidup dapat dipandang sebagai orang yang tak pantas gagal dalam hidupnya .Sebab, semua guru dalam pandangan publik nyatanya dianggap sebagai orang cerdas.
Dalam Puncak Nasional Hari Guru di Pekanbaru, belum lama berselang, yang dihadiri Presiden SBY, ribuan guru dari berbagai daerah di tanah air, boleh terhibur. Sebab, Presiden SBY juga memakai baju seragam guru denganm warna dan corak yang khas. Tapi setelah upacara usai, para guru yang sempat bertepuk ria bersama para petinggi negeri ini, selalu kembali ke habitatnya dengan rasa gundah gulana. Selalu ada kecemasan yang menyelubungi dirinya ketika menghadapi realitas hidup sehari-hari, mulai persoalan kekurangan uang belanja, uang sekolahanak-anak atau utang-piutang yang melilit pinggang. Siapakah yang peduli akan nasib mereka?
Di masa lalu, Presiden Soeharto yang berkuasa di masa Orde Baru selama 32 tahun sempat memberikan gelar kehormatan bagi para guru dengan sebutan 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa'. Gelar ini terkesan amat ironis dan memperlihatkan aroma kurang ikhlas. Bagaimana mungkin,.seorang yang dipandang berjasa tetapi tidak mendapatkan 'balasan' atas sumbangan dan pengorbanannya. Dalam dunia bisnis amat kental prinsip 'reward and punishment' yang selalu menjadi pagar dan morivasi bagi karyawan yang bekerja dengan menjunjung prestasi dan reputasi.
Profesi guru hari ini ternyata tak hanya sekadar 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' tetapi lebih tersuruk lagi sebagai 'Pahlawan Tanpa Tanda-tanda' Profesi guru bagaikan kuburan massal yang tak bertanda apa-apa. Terasa ada tetapi tak jelas sosok bayangnya karena tenggelam dalam lindasan perputaran sejarah zaman.
Padahal, di negeri orang, profesi guru begitu mulianya dan ditempatkan istimewa bersama profesi-profesi lain. Kita masih ingat bagaimana apresiasi Kaisar Tenno Haika di Jepang,.saat bom atom di Nagasaki dan Hoiroshima dijatuhkan pihak sekutu pada Perang Dunia II, di saat genting masih mencoba bertanya berapa jumlah guru yang masih tersisa? Begitu pula di negeri jiran, Malaysia, profesi guru justru memperoleh pendapatan dan penghasilan yang tinggi sebagai apresiasi pemerintah terhadap tugas mulia guru.
Di Indonesia, nasib guru masih menimbulkan tanda tanya. Tak banyak kisah sukses para guru di negeri ini yang dapat memberi motivasi pada generasi berikutnya agar bercita-cta jadi guru. Akibatnya, profesi guru di negeri ini belum punya nilai jual yang tinggi. Anehnya, kebijakan pemerintah yang membuka-tutup-buka Fakultasd Keguruan dan Ilmu Pendidikan, makin memurukkan posisi guru.Banyak ironi yang muncul, satu sisi, kita mengalami kekurangan tenaga guru tapi di sisi lain para guru honor di desa-desa tak jelas status dan nasibnya.
Lantas, terjadilah pemandangan yang tak menarik pandangan mata: di mana-mana para guru berdemo, turun ke jalan untuk memperjuangkan nasib hidup mereka. Semakin lama demo berlangsung maka semakin berkurang pula penmghargaan puib;lik atas profesi guru yang semestinya dipandang mulia itu.
Guru yang miskin secara materialistis dipastikan akan berpengaruh pada kualitas keguruannya. Tak mungkin seorang guru yang masih bergulat memenuhi 'basic need'nya akan dapat membuat satuan acara pelajaran (SAP) sebagai bahan persiapan mengajar, pemenuhan syarat silabus dan penyiapan alat peraga dengan baik.
Akibatnya, guru tak lebih dari sebuah profesi yang serba bekekurangan dalam hidupnya. Jangan heran bila minat anak-anak muda menjadi guru terus menurun dari waktu ke waktu. Bila hal ini terus berlangsunmg lama maka niscaya di suatu saat nanti akan terjadi 'krisis guru'. Sulit dibayangkan apabila kaderisasi guru akan mengalami stagnasi.
Mari tenungkan lirik lagu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang terasa manis dikumandangkan, sejak dinyanyikan tapi sakit bila direfleksikan pada realitas hidup:
terpujilah wahai engkau, para guru kami
Dirgahayu Hari Guru.+++
Remember the teacher, remember to Omar Bakri of Iwan Fals song. There are many people were be sadly..but a bit people wanna do to grow up their welfare..
GURU, PAHLAWAN TANPA TANDA-TANDA?
SAYA termasuk orang paling sedih apabila ada sahabat atau orang lain memperkenalkan seseorang sebagai "ini bekas guru saya". Pasalnya, dalam soal guru, tak ada bekas guru apalagi guru bekas. Sebab, ilmu yang diajarkan guru sejak masa muda dulu selalu saja dibawa. dikembangkan dan diwariskan dari masa ke masa. Ilmu berhitung yang kita dapatkan dibangku SD dulu tetap saja menjadi titik pangkal yang menjadikan kita pintar menghitung secara matematik atau statistik. Ilmu aerodinamik yang dikembangkan seorang BJ Habibie tetap saja berpangkal pada hitungan dasar 1+1 didapatkannya lewat guru kampung yang diimajinasikan sebagai 'Oemar Bakri',
Persoalannya, sejak dulu hingga kini, nasib guru tak banyak berubah. Sindiran, cacian dan makian tetap ditujukan pada pemerintah sepanjang masa, namun keberadaan guru nyaris 'jalan di tempat'. Kita masih sering membaca di media bagaimana guru yang berprofesi mulia mencerdaskan kehidupan bangsa masih banyak yang bekerja menjadi tukang ojek, supir oplet, kernet angkot petugas cleaning service atau profesi di jalur 'grass root'. Meski sering kerja gambahan itu dapat menjatuhkan kewibawaannya sebagai orang yang terpandang di tengah masyarakat.
Tapi guru memang manusia biasa. Realitas hidup yang mesti dihadapinya untuk menyambung kehidupan keluarga, membuat dirinya harus mampu bertahan. Guru yang tak kuat memghadapi cobaan hidup dapat dipandang sebagai orang yang tak pantas gagal dalam hidupnya .Sebab, semua guru dalam pandangan publik nyatanya dianggap sebagai orang cerdas.
Dalam Puncak Nasional Hari Guru di Pekanbaru, belum lama berselang, yang dihadiri Presiden SBY, ribuan guru dari berbagai daerah di tanah air, boleh terhibur. Sebab, Presiden SBY juga memakai baju seragam guru denganm warna dan corak yang khas. Tapi setelah upacara usai, para guru yang sempat bertepuk ria bersama para petinggi negeri ini, selalu kembali ke habitatnya dengan rasa gundah gulana. Selalu ada kecemasan yang menyelubungi dirinya ketika menghadapi realitas hidup sehari-hari, mulai persoalan kekurangan uang belanja, uang sekolahanak-anak atau utang-piutang yang melilit pinggang. Siapakah yang peduli akan nasib mereka?
Di masa lalu, Presiden Soeharto yang berkuasa di masa Orde Baru selama 32 tahun sempat memberikan gelar kehormatan bagi para guru dengan sebutan 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa'. Gelar ini terkesan amat ironis dan memperlihatkan aroma kurang ikhlas. Bagaimana mungkin,.seorang yang dipandang berjasa tetapi tidak mendapatkan 'balasan' atas sumbangan dan pengorbanannya. Dalam dunia bisnis amat kental prinsip 'reward and punishment' yang selalu menjadi pagar dan morivasi bagi karyawan yang bekerja dengan menjunjung prestasi dan reputasi.
Profesi guru hari ini ternyata tak hanya sekadar 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' tetapi lebih tersuruk lagi sebagai 'Pahlawan Tanpa Tanda-tanda' Profesi guru bagaikan kuburan massal yang tak bertanda apa-apa. Terasa ada tetapi tak jelas sosok bayangnya karena tenggelam dalam lindasan perputaran sejarah zaman.
Padahal, di negeri orang, profesi guru begitu mulianya dan ditempatkan istimewa bersama profesi-profesi lain. Kita masih ingat bagaimana apresiasi Kaisar Tenno Haika di Jepang,.saat bom atom di Nagasaki dan Hoiroshima dijatuhkan pihak sekutu pada Perang Dunia II, di saat genting masih mencoba bertanya berapa jumlah guru yang masih tersisa? Begitu pula di negeri jiran, Malaysia, profesi guru justru memperoleh pendapatan dan penghasilan yang tinggi sebagai apresiasi pemerintah terhadap tugas mulia guru.
Di Indonesia, nasib guru masih menimbulkan tanda tanya. Tak banyak kisah sukses para guru di negeri ini yang dapat memberi motivasi pada generasi berikutnya agar bercita-cta jadi guru. Akibatnya, profesi guru di negeri ini belum punya nilai jual yang tinggi. Anehnya, kebijakan pemerintah yang membuka-tutup-buka Fakultasd Keguruan dan Ilmu Pendidikan, makin memurukkan posisi guru.Banyak ironi yang muncul, satu sisi, kita mengalami kekurangan tenaga guru tapi di sisi lain para guru honor di desa-desa tak jelas status dan nasibnya.
Lantas, terjadilah pemandangan yang tak menarik pandangan mata: di mana-mana para guru berdemo, turun ke jalan untuk memperjuangkan nasib hidup mereka. Semakin lama demo berlangsung maka semakin berkurang pula penmghargaan puib;lik atas profesi guru yang semestinya dipandang mulia itu.
Guru yang miskin secara materialistis dipastikan akan berpengaruh pada kualitas keguruannya. Tak mungkin seorang guru yang masih bergulat memenuhi 'basic need'nya akan dapat membuat satuan acara pelajaran (SAP) sebagai bahan persiapan mengajar, pemenuhan syarat silabus dan penyiapan alat peraga dengan baik.
Akibatnya, guru tak lebih dari sebuah profesi yang serba bekekurangan dalam hidupnya. Jangan heran bila minat anak-anak muda menjadi guru terus menurun dari waktu ke waktu. Bila hal ini terus berlangsunmg lama maka niscaya di suatu saat nanti akan terjadi 'krisis guru'. Sulit dibayangkan apabila kaderisasi guru akan mengalami stagnasi.
Mari tenungkan lirik lagu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang terasa manis dikumandangkan, sejak dinyanyikan tapi sakit bila direfleksikan pada realitas hidup:
terpujilah wahai engkau, para guru kami
Dirgahayu Hari Guru.+++
DONGENG RAKYAT
Dear Lovely Reader,
Once more, the biggest hope for our legislative member...
KOLOM
DONGENG RAKYAT
Oleh Fakhrunnas MA Jabbar
Di Kerajaan Barantaka hiduplah ribuan rakyat di bawah kepemimpinan seorang raja yang suka berkuasa sewenang-wenang. Merasa diperlakukan tidak adil, maka pemuka-pemuka rakyat berhimpun dan akhirnya membentuk lembaga Rakjat Jelata (Raje) yang bertugas menyalurkan aspirasi dan perjuangan rakyat. Padamulanya Sang Raja tidak menerima kehadiran lembaga tersebut, namun setelah adanya masukan-masukan dari para stafnya, keberadaan lembaga tersebut diakui juga. Mulanya, Laraje sangat kritis dan tajam dalam menyikapi kebijakan-kebijakan kerajaan. Beberapa tahun kemudian, Laraje mulai kehilangan taring setelah raja menemukan ‘formula baru’ dengan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi petinggi dan anggota BPR.
Selain itu, Raja pun membuat tradisi baru dengan menghadiahkan minuman khas organik bagi semua anggota Laraje yang katanya berfungsi meningkatkan stamina tubuh dan vitalitas kerja. Minuman khas itu sengaja diciptakan oleh Kepala Tabib Kerajaan yang sangat piawai. Bertahun-tahun hal itu berlangsung sehingga semua anggota Laraje benar-benar tersugesti dan memperlihatkan stamina tubuh yang luar biasa. Ajaib, semenjak tradisi baru itu berlangsung, para anggota Laraje memang semakin kehilangan sikap kritisnya.
Rakyat mencium adanya kolusi terselubung antara raja dengan Laraje sehingga terjadilah unjuk-rasa rakyat secara besar-besaran. Unjuk rasa yang berujung pada amuk massa itu menguasai dan merusakkan Istana Raja dan gedung perkantoran termasuk gedung Laraje. Sebagian anggota Laraje ada yang tewas terinjak-injak namun masih ada pula yang melarikan diri. Kemarahan dahsyat rakyat itu telah menumbuhkan sifat kanibalis dalam diri mereka sehingga tubuh anggota Laraje yang mati itu dirobek untuk mengambil bagian hatinya. Alangkah terkejutnya merka ketika akan mengunyahnya, hati itu begitu keras sekali Hampir semua hati para anggota Laraje benar-benar mengeras bak batu.
Usai amuk-massa itu, pergunjingan pun berkembang di seluruh keajaan soal ‘hati batu’ para anggota Laraje. Ketika kasus ini ditanyakan pada Kepala Tabib Kerajaan, diperoleh jawaban yang menggelikan. “Tepat sekali., hati yang membantu itu memang disebabkan minuman hasil ramuan khas yang bertahun-tahun diminum oleh para anggota Laraje. Raja menginginkan agar mereka benar-benar kebal perasaan…” kata Kepala Tabib Kerajaan.
Seluruh rakyat di Kerajaan Barantaka itu benar-benar tersulut marah kembali setelah menyadari betapa para anggota Laraje sudah kehilangan sensitivitas atas setiap kebijakan yang dibuat Raja. Kepercayaan yang semula begitu penuh diberikan kepada perwakilan mereka serta-merta dicabut secara sepihak. Laraje pun dibubarkan dan tak diakui lagi.
Dongeng rakyat ini boleh terjadi di mana dan kapan saja. Wakil rakyat yang dipilih secara demokratis-langsung semestinya benar-benar mengemban amanah rakyat yang diwakilinya agar selalu mendapat dukungan dan simpati. Apabila amanah itu telah dilencengkan, niscara dukungan itu akan tercabut sendiri dan mereka tak akan dihargai lagi.
Ramai-ramai soal PP 37/ 2006 yang terlalu berpihak pada kepentingan para wakil rakyat di negeri ini mencerminkan kekurang-arifan baik pihak eksekutif maupun legislatif. PP tersebut jelas merupakan produk pemerintah dan manfaatnya bagi para wakil rakyat. Secara kasat-mata, semua orang bisa melihat adanya upaya ‘main mata’ atau kolaborasi antara kedua pihak agar tidak saling mengkritisi. Padahal, pemerintah tahu persis banyak kejanggalan atau kekurang-patutan atas diterbitkannya PP tersebut. Misalnya, pemberian rapel tunjangan protokoler dan komunikasi sebagai konsekuensi berlaku surutnya PP. Ini tak lazim dilakukan untuk urusan begini. Belum lagi, tudingan banyak pihak, PP tersebut seolah-olah melegalkan tindakan korups bagi kalangan legislatif di tengah suasana negeri ini ingin berbenah diri dan ‘bersih-bersih’ dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih dari itu, PP tersebut muncul ketika rakyat kecil sedang merintih menahan perih atas derita kehidupan yang kian susah.
Akibatnya, reaksi rakyat atas ‘pesta pora’ para wakil rakyat di daerah itu begitu sangat negatif. Tudingan pada wakil rakyat pun tak tanggung-tanggung sebagai tindakan ‘melukai hati rakyat’ seperti diungkapkan Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani, Ismet Hasan Putro. Selain itu, tak sedikit pula rakyat yang mencaci-maki para wakilnya sebagai ‘sudah kebal perasaan’ atau ‘mengidap penyakit mati rasa’. Tak cukup kata-kata untuk melukiskan kekecewaan rakyat atas perolehan rezeki nomplok bagi para wakil rakyat yang rata-rata bisa memperoleh Rp. 60 juta – 200 juta. Bila dijumlahkan seluruhnyabisa mencapai Rp. 14 triliun. Suatu jumlah yang tak sedikit bila dibandingkan kebutuhan dana untuk pembangunan negeri yang kian porak-poranda ini.
Syukurlah, pemerintah akhirnya menyadari reaksi keras rakyat atas pemberlakuan PP 37/2006 yang kontroversial itu. Revisi pun dilakukan secara seksama. Belum jelas hasil revisi itu dibuat, rakyat pun dikejutkan oleh reaksi balik para wakil rakyat melalui sejumlah institusi perwakilan mereka dengan berunjuk-rasa mendatangi Pimpinan MPR/ DPR RI untuk mengadukan keluh-kesah mereka. Susana ini benar-benar terasa kontras di tengah sebagian besar rakyat yang tinggal di ibukota Jakarta sedang menghadapi musibah banjir atau membenahi harta-benda mereka pasca-banjir. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian di dalam setiap hati rakyat kecil tak lain: bagaimanakah detak suara hati-nurani sesungguhnya?
Wakil rakyat di negeri ini sejak dulu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia dan terhormat. Perhatikan saja dalam setiap pertemuan atau perjumpaan, rakyat akan menyebut sapaan lembut dan penuh kepercayaan : ‘para wakil rakyat yang terhormat’. Penekanan kata ‘terhormat’ itu menunjukkan adanya titipan amanah dari rakyat yang diwakili agar bnar-benar bisa mengemban kepercayaan sesuai dengan hati nurani rakyat. Bincang-bincang soal kata ‘terhormat’ ini mengingatkan saya pada sebuah cerpen ‘Bapak Wakil Rakyat Yth di Jakarta’ karya sastrawan Hamid Jabbar (Alm). Saya beruntung sekali bertemu Hamid dan menjelaskan maksud cerpen itu. “Saya hanya ingin memperjelas ahwa Bapak-bapak Wakil Rakyat itu hanya terhormat di Jakarta saja. Di luar daerah itu, entahlah…” ucap Hamid sambil terbahak-bahak. Entah serius, entah main-main…Mana kutahu!.****
Once more, the biggest hope for our legislative member...
KOLOM
DONGENG RAKYAT
Oleh Fakhrunnas MA Jabbar
Di Kerajaan Barantaka hiduplah ribuan rakyat di bawah kepemimpinan seorang raja yang suka berkuasa sewenang-wenang. Merasa diperlakukan tidak adil, maka pemuka-pemuka rakyat berhimpun dan akhirnya membentuk lembaga Rakjat Jelata (Raje) yang bertugas menyalurkan aspirasi dan perjuangan rakyat. Padamulanya Sang Raja tidak menerima kehadiran lembaga tersebut, namun setelah adanya masukan-masukan dari para stafnya, keberadaan lembaga tersebut diakui juga. Mulanya, Laraje sangat kritis dan tajam dalam menyikapi kebijakan-kebijakan kerajaan. Beberapa tahun kemudian, Laraje mulai kehilangan taring setelah raja menemukan ‘formula baru’ dengan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi petinggi dan anggota BPR.
Selain itu, Raja pun membuat tradisi baru dengan menghadiahkan minuman khas organik bagi semua anggota Laraje yang katanya berfungsi meningkatkan stamina tubuh dan vitalitas kerja. Minuman khas itu sengaja diciptakan oleh Kepala Tabib Kerajaan yang sangat piawai. Bertahun-tahun hal itu berlangsung sehingga semua anggota Laraje benar-benar tersugesti dan memperlihatkan stamina tubuh yang luar biasa. Ajaib, semenjak tradisi baru itu berlangsung, para anggota Laraje memang semakin kehilangan sikap kritisnya.
Rakyat mencium adanya kolusi terselubung antara raja dengan Laraje sehingga terjadilah unjuk-rasa rakyat secara besar-besaran. Unjuk rasa yang berujung pada amuk massa itu menguasai dan merusakkan Istana Raja dan gedung perkantoran termasuk gedung Laraje. Sebagian anggota Laraje ada yang tewas terinjak-injak namun masih ada pula yang melarikan diri. Kemarahan dahsyat rakyat itu telah menumbuhkan sifat kanibalis dalam diri mereka sehingga tubuh anggota Laraje yang mati itu dirobek untuk mengambil bagian hatinya. Alangkah terkejutnya merka ketika akan mengunyahnya, hati itu begitu keras sekali Hampir semua hati para anggota Laraje benar-benar mengeras bak batu.
Usai amuk-massa itu, pergunjingan pun berkembang di seluruh keajaan soal ‘hati batu’ para anggota Laraje. Ketika kasus ini ditanyakan pada Kepala Tabib Kerajaan, diperoleh jawaban yang menggelikan. “Tepat sekali., hati yang membantu itu memang disebabkan minuman hasil ramuan khas yang bertahun-tahun diminum oleh para anggota Laraje. Raja menginginkan agar mereka benar-benar kebal perasaan…” kata Kepala Tabib Kerajaan.
Seluruh rakyat di Kerajaan Barantaka itu benar-benar tersulut marah kembali setelah menyadari betapa para anggota Laraje sudah kehilangan sensitivitas atas setiap kebijakan yang dibuat Raja. Kepercayaan yang semula begitu penuh diberikan kepada perwakilan mereka serta-merta dicabut secara sepihak. Laraje pun dibubarkan dan tak diakui lagi.
Dongeng rakyat ini boleh terjadi di mana dan kapan saja. Wakil rakyat yang dipilih secara demokratis-langsung semestinya benar-benar mengemban amanah rakyat yang diwakilinya agar selalu mendapat dukungan dan simpati. Apabila amanah itu telah dilencengkan, niscara dukungan itu akan tercabut sendiri dan mereka tak akan dihargai lagi.
Ramai-ramai soal PP 37/ 2006 yang terlalu berpihak pada kepentingan para wakil rakyat di negeri ini mencerminkan kekurang-arifan baik pihak eksekutif maupun legislatif. PP tersebut jelas merupakan produk pemerintah dan manfaatnya bagi para wakil rakyat. Secara kasat-mata, semua orang bisa melihat adanya upaya ‘main mata’ atau kolaborasi antara kedua pihak agar tidak saling mengkritisi. Padahal, pemerintah tahu persis banyak kejanggalan atau kekurang-patutan atas diterbitkannya PP tersebut. Misalnya, pemberian rapel tunjangan protokoler dan komunikasi sebagai konsekuensi berlaku surutnya PP. Ini tak lazim dilakukan untuk urusan begini. Belum lagi, tudingan banyak pihak, PP tersebut seolah-olah melegalkan tindakan korups bagi kalangan legislatif di tengah suasana negeri ini ingin berbenah diri dan ‘bersih-bersih’ dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih dari itu, PP tersebut muncul ketika rakyat kecil sedang merintih menahan perih atas derita kehidupan yang kian susah.
Akibatnya, reaksi rakyat atas ‘pesta pora’ para wakil rakyat di daerah itu begitu sangat negatif. Tudingan pada wakil rakyat pun tak tanggung-tanggung sebagai tindakan ‘melukai hati rakyat’ seperti diungkapkan Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani, Ismet Hasan Putro. Selain itu, tak sedikit pula rakyat yang mencaci-maki para wakilnya sebagai ‘sudah kebal perasaan’ atau ‘mengidap penyakit mati rasa’. Tak cukup kata-kata untuk melukiskan kekecewaan rakyat atas perolehan rezeki nomplok bagi para wakil rakyat yang rata-rata bisa memperoleh Rp. 60 juta – 200 juta. Bila dijumlahkan seluruhnyabisa mencapai Rp. 14 triliun. Suatu jumlah yang tak sedikit bila dibandingkan kebutuhan dana untuk pembangunan negeri yang kian porak-poranda ini.
Syukurlah, pemerintah akhirnya menyadari reaksi keras rakyat atas pemberlakuan PP 37/2006 yang kontroversial itu. Revisi pun dilakukan secara seksama. Belum jelas hasil revisi itu dibuat, rakyat pun dikejutkan oleh reaksi balik para wakil rakyat melalui sejumlah institusi perwakilan mereka dengan berunjuk-rasa mendatangi Pimpinan MPR/ DPR RI untuk mengadukan keluh-kesah mereka. Susana ini benar-benar terasa kontras di tengah sebagian besar rakyat yang tinggal di ibukota Jakarta sedang menghadapi musibah banjir atau membenahi harta-benda mereka pasca-banjir. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian di dalam setiap hati rakyat kecil tak lain: bagaimanakah detak suara hati-nurani sesungguhnya?
Wakil rakyat di negeri ini sejak dulu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia dan terhormat. Perhatikan saja dalam setiap pertemuan atau perjumpaan, rakyat akan menyebut sapaan lembut dan penuh kepercayaan : ‘para wakil rakyat yang terhormat’. Penekanan kata ‘terhormat’ itu menunjukkan adanya titipan amanah dari rakyat yang diwakili agar bnar-benar bisa mengemban kepercayaan sesuai dengan hati nurani rakyat. Bincang-bincang soal kata ‘terhormat’ ini mengingatkan saya pada sebuah cerpen ‘Bapak Wakil Rakyat Yth di Jakarta’ karya sastrawan Hamid Jabbar (Alm). Saya beruntung sekali bertemu Hamid dan menjelaskan maksud cerpen itu. “Saya hanya ingin memperjelas ahwa Bapak-bapak Wakil Rakyat itu hanya terhormat di Jakarta saja. Di luar daerah itu, entahlah…” ucap Hamid sambil terbahak-bahak. Entah serius, entah main-main…Mana kutahu!.****
PAK PEJABAT, TAK ELOK BERTELAGAH
Dear Lovely Reader,
Everey day, we got an disharmony between our leader in the country. While, according to Stpehen R. Covey, the founder of 7th and 8th Habit, the leader should be a model of their people.
PAK PEJABAT, TAK ELOK BERTELAGAH
PEJABAT itu laksana gajah. Rakyat itu ibarat pelanduk. Kata pepatah bila gajah bertelagah, pelanduk pasti mati terjepit Inilah kiasan yang molek bagaimana situasi yang terjadi bila para pemimpin asyik bertelagah justru akan menimbulkan kebingungan di kalangan rakyat. Bila rakyat sudah bingung karena sulit mencari pemimpin panutannya maka situasinya ibarat : anak ayam kehilangan induk. Akibatnya, rakyat pun berkecai-kecai. Konflik horisontal dan vertikal pun tak bisa dihindari.
Pejabat publik di jajaran birokrasi pada hakikatnya adalah pemimpin. Ia ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah dari rakyat yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, pejabat semestinya menjadi panutan pula bagi rakyat. Hal ini senapas dengan konsep ulil amril minkum dalam Islam yang menempatkan pemimpin sebagai sumber tauladan. Keteladanan itulah yang memberikan ketajaman aura kharisma yang terpancar dari dirinya
Apa pun gerak dan tindak para pejabat kita tentulah selalu menjadi sorotan rakyat atau publik yang dipimpinnya. Pantas bila rakyat mkenaruh harapan besar pada semua pejabat yang diberi kewenangan mengatur birokrasi pemerintahan. Sebab muara keberhasilan kepemimpinannya mestinya dinikmati oleh rakyat. Sebab, dana pembangunan yang dikelola oleh para birokrat memang berasal dari kekayaan sumberdaya alam yang sepenuhnya milik rakyat. Filosofi itu amat penting dijiwai oleh jajaran birokrat untuk menghindari munculnya kesombongan kekuasaan. Bahkan kekuasaan yang berada di tangan para birokrat tak lebih dari titipan sementara yang diamanatkan oleh rakyat melalui prosedur birokrasi dan konstitusional.
Mencermati perjalanan birokrasi kita di era reformasi yang ditandai banyak perubahan mendasar -kebebasan dalam arti luas, penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah secara langsung- makin membuka terjadinya pertelagahan antara para pejabat publik. Motifnya tak lain berebut soal kekuasaan dan kesempatan untuk memperlihatkan siapakah yang paling eksis. Bius kekuasaan memang sudah menjadi sesuatu yang dominan dalan kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, siapa pun akan mempertaruhkan segala daya dan upaya untuk meraihnya. Tak mustahil melalui cara-cara yang tak halal sekali pun sebagaimana pernah ditengarai oleh Machiavelli.
Inilah tak moleknya persaingan hidup sesama manusia. Kalau tak dahsyat, manalah ada ungkapan Latin : homo homini lupus (yang kuat memakan yang lemah) bak hukum rimba saja. Begitu pun, pepatah Arab menyebutkan : al insanun hayawanun natiqah (manusia itu tak lebih dari hewan yang berakal). Oleh sebab itu, jangan heran bila persaingan antar umat manusia sedekat apa pun hubungannya bisa berakhir dengan cara-cara yang sangat tidak terhormat. Tragedi pertelegahan para pejabat yang semula berada dalam satu tim untuk merebyut sebuah posisi jabatan, boleh jadi berakhir secara tragis.
Dalam filem lama, The Great Wall -informasi ini saya peroleh dari Pak Syarwan Hamid- dikisahkan bagaimana seorang Raja yang baru menduduki singgasana berkat dukungan para orang-orang dekatnya. Namun, ketika struktur kekuasaan disusun, ternyata Sang Raja membuat keputusan yang mencengangkan. Raja itu tiba-tiba berubah pikiran sehingga langsung memerintahkan agar orang-orang dekatnya sesama berjuang agar dibunuh. Alasannya? Justru orang-orang dekat yang sudah banyak tahu ‘rahasia’ kehidupan dan perjuangan Sang Raja, suatu saat akan menjadi orang pertama yang akan menggulingkan atau membuka borok-boroknya.
Pertelagahan yang terjadi di antara pejabat publik penting kita memang bisa bermula dari hal-hal kecil belaka. Tapi yang pasti, dalam kekuasaan melalui sistem parpol di negeri kita, persaingan mengibarkan bendera parpol masing-masing tak dapat disembunyikan. Sebutlah SBY yang bernaung di bawah bendera Partai Demokrat dan JK di bawah Partai Golkar, amat sulit dipastikan apakah masih berduet dalam menghadapi Pemilu 2009 mendatang? Kekuatan parpol yang sangat ditentukan oleh konstituen parpol masing-masing tak mungkin bisa dihadapi oleh sosok seorang pimpinan tertinggi parpol. Itulah namanya suara rakyat.
Terlepas dari latar apa pun soal terjadinya pertelegahan itu, namun yang pasti dibingungkan adalah rakyat. Sebab, sudah sangat lama rakyat menantikan perubahan-perubahan mendasar terkait peningkatan kesejahteraan. Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan negara menjamin kesejehteraan rakyat, kian terasa hanya sebagai lips service yang tak kering-keringnya diulang-ulang. Angka kemiskinan yang tak menurun secara signifikan menunjukkan secara nyata hasil-hasil pembangunan yang terus dilaksanakan menggunakan uang rakyat melalui APBN dan APBD, belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat. Banyak janji dan harapan sudah ditebar dalam rangkaian kampanye dan pidato-pidato kenegaraan dan pemerintahan di segala jenjang kekuasaan secara bertikal dan horisontal, namun kata-kata ‘makmur dan sejahtera’ bagaikan kata-kata hambar yang tak bermakna.
Oleh sebab itu, di tengah penantian panjang rakyat akan menikmati hidup yang lebih sejahtera, justru para pejabat yang mestinya bersatu-padu dalam memikirkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, malah bercekau pula sesamanya. Analogi ini bagaikan membangun istana pasir di tepi pantai. Sekali ombak menyibak, hancur leburlah istana pasir itu. Ombak garang memang terlalu banyak di negeri kita sehingga gerak pembangunan itu menjadi tidak efektif karena dikhianati oleh orang-orang yang berada sebarisan dalam kekuasaan yang sedang berjalan.
Pertelagahan dalam sejarah hidup umat manusia memang sudah berumur lama. Kisah Habil dan Qabil yang akhirnya saling berbunuhan hanya karena memperebutkan seorang perempuan yang bakal dijadikan isteri, memperlihatkan persaingan sudah menjadi fitrah alamiah. Tinggal, bagaimana membuat keseimbangan dalam menghadapi persaingan itu agar berjalan secara fair. Persoalannya persaingan yang muncul dalam banyak kasus di negeri kita justru sarat oleh motif-motif yang bersifat pribadi. Bahkan ada rasa sakit hati seseorang terhadap kesuksesan orang lain hanya karena rasa sinis dan prasangka buruk belaka (apriori).
Apriori? Cara-cara ini memang sangat tidak obyektif dan sangat dikendalikan oleh nafsu syaithaniyah belaka. Peristiwa kecil yang diwarnai oleh sikap apriori dapat terjadi dalam kisah berikut: Dalam sebuah pertandingan sepakbola di kampung, Ahmad, penyerang handal kesebelasan kampung tuan rumah berusaha memperlihatkan kehebatannya. Meski belum berhasil menggolkan gawang lawan, Ahmad terus mendapat teriakan dan dukungan penonton. Tapi di antara penonton itu terdapat Basrul, yang sejak awal permainan mencemooh diri Ahmad, dengan sangat sinis. Bila Ahmad tak berhasil menendang bola dengan baik, Basrul langsung berkomentar. “Suailah…rambut aja kribo,,hidung pesek..mana bisa menendang dengan baik..!” teriak Basrul. Apa hubungan rambut kribo dan hidung pesek dengan kepiawaian menendang bola? Bukan itu persoalannya. Ternyata Basrul sudah apriori sejak lama karena Masni, isteri Ahmad dulunya adalah kekasih Basrul. Masih apriori lagi? ***
Everey day, we got an disharmony between our leader in the country. While, according to Stpehen R. Covey, the founder of 7th and 8th Habit, the leader should be a model of their people.
PAK PEJABAT, TAK ELOK BERTELAGAH
PEJABAT itu laksana gajah. Rakyat itu ibarat pelanduk. Kata pepatah bila gajah bertelagah, pelanduk pasti mati terjepit Inilah kiasan yang molek bagaimana situasi yang terjadi bila para pemimpin asyik bertelagah justru akan menimbulkan kebingungan di kalangan rakyat. Bila rakyat sudah bingung karena sulit mencari pemimpin panutannya maka situasinya ibarat : anak ayam kehilangan induk. Akibatnya, rakyat pun berkecai-kecai. Konflik horisontal dan vertikal pun tak bisa dihindari.
Pejabat publik di jajaran birokrasi pada hakikatnya adalah pemimpin. Ia ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah dari rakyat yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, pejabat semestinya menjadi panutan pula bagi rakyat. Hal ini senapas dengan konsep ulil amril minkum dalam Islam yang menempatkan pemimpin sebagai sumber tauladan. Keteladanan itulah yang memberikan ketajaman aura kharisma yang terpancar dari dirinya
Apa pun gerak dan tindak para pejabat kita tentulah selalu menjadi sorotan rakyat atau publik yang dipimpinnya. Pantas bila rakyat mkenaruh harapan besar pada semua pejabat yang diberi kewenangan mengatur birokrasi pemerintahan. Sebab muara keberhasilan kepemimpinannya mestinya dinikmati oleh rakyat. Sebab, dana pembangunan yang dikelola oleh para birokrat memang berasal dari kekayaan sumberdaya alam yang sepenuhnya milik rakyat. Filosofi itu amat penting dijiwai oleh jajaran birokrat untuk menghindari munculnya kesombongan kekuasaan. Bahkan kekuasaan yang berada di tangan para birokrat tak lebih dari titipan sementara yang diamanatkan oleh rakyat melalui prosedur birokrasi dan konstitusional.
Mencermati perjalanan birokrasi kita di era reformasi yang ditandai banyak perubahan mendasar -kebebasan dalam arti luas, penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah secara langsung- makin membuka terjadinya pertelagahan antara para pejabat publik. Motifnya tak lain berebut soal kekuasaan dan kesempatan untuk memperlihatkan siapakah yang paling eksis. Bius kekuasaan memang sudah menjadi sesuatu yang dominan dalan kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, siapa pun akan mempertaruhkan segala daya dan upaya untuk meraihnya. Tak mustahil melalui cara-cara yang tak halal sekali pun sebagaimana pernah ditengarai oleh Machiavelli.
Inilah tak moleknya persaingan hidup sesama manusia. Kalau tak dahsyat, manalah ada ungkapan Latin : homo homini lupus (yang kuat memakan yang lemah) bak hukum rimba saja. Begitu pun, pepatah Arab menyebutkan : al insanun hayawanun natiqah (manusia itu tak lebih dari hewan yang berakal). Oleh sebab itu, jangan heran bila persaingan antar umat manusia sedekat apa pun hubungannya bisa berakhir dengan cara-cara yang sangat tidak terhormat. Tragedi pertelegahan para pejabat yang semula berada dalam satu tim untuk merebyut sebuah posisi jabatan, boleh jadi berakhir secara tragis.
Dalam filem lama, The Great Wall -informasi ini saya peroleh dari Pak Syarwan Hamid- dikisahkan bagaimana seorang Raja yang baru menduduki singgasana berkat dukungan para orang-orang dekatnya. Namun, ketika struktur kekuasaan disusun, ternyata Sang Raja membuat keputusan yang mencengangkan. Raja itu tiba-tiba berubah pikiran sehingga langsung memerintahkan agar orang-orang dekatnya sesama berjuang agar dibunuh. Alasannya? Justru orang-orang dekat yang sudah banyak tahu ‘rahasia’ kehidupan dan perjuangan Sang Raja, suatu saat akan menjadi orang pertama yang akan menggulingkan atau membuka borok-boroknya.
Pertelagahan yang terjadi di antara pejabat publik penting kita memang bisa bermula dari hal-hal kecil belaka. Tapi yang pasti, dalam kekuasaan melalui sistem parpol di negeri kita, persaingan mengibarkan bendera parpol masing-masing tak dapat disembunyikan. Sebutlah SBY yang bernaung di bawah bendera Partai Demokrat dan JK di bawah Partai Golkar, amat sulit dipastikan apakah masih berduet dalam menghadapi Pemilu 2009 mendatang? Kekuatan parpol yang sangat ditentukan oleh konstituen parpol masing-masing tak mungkin bisa dihadapi oleh sosok seorang pimpinan tertinggi parpol. Itulah namanya suara rakyat.
Terlepas dari latar apa pun soal terjadinya pertelegahan itu, namun yang pasti dibingungkan adalah rakyat. Sebab, sudah sangat lama rakyat menantikan perubahan-perubahan mendasar terkait peningkatan kesejahteraan. Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan negara menjamin kesejehteraan rakyat, kian terasa hanya sebagai lips service yang tak kering-keringnya diulang-ulang. Angka kemiskinan yang tak menurun secara signifikan menunjukkan secara nyata hasil-hasil pembangunan yang terus dilaksanakan menggunakan uang rakyat melalui APBN dan APBD, belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat. Banyak janji dan harapan sudah ditebar dalam rangkaian kampanye dan pidato-pidato kenegaraan dan pemerintahan di segala jenjang kekuasaan secara bertikal dan horisontal, namun kata-kata ‘makmur dan sejahtera’ bagaikan kata-kata hambar yang tak bermakna.
Oleh sebab itu, di tengah penantian panjang rakyat akan menikmati hidup yang lebih sejahtera, justru para pejabat yang mestinya bersatu-padu dalam memikirkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, malah bercekau pula sesamanya. Analogi ini bagaikan membangun istana pasir di tepi pantai. Sekali ombak menyibak, hancur leburlah istana pasir itu. Ombak garang memang terlalu banyak di negeri kita sehingga gerak pembangunan itu menjadi tidak efektif karena dikhianati oleh orang-orang yang berada sebarisan dalam kekuasaan yang sedang berjalan.
Pertelagahan dalam sejarah hidup umat manusia memang sudah berumur lama. Kisah Habil dan Qabil yang akhirnya saling berbunuhan hanya karena memperebutkan seorang perempuan yang bakal dijadikan isteri, memperlihatkan persaingan sudah menjadi fitrah alamiah. Tinggal, bagaimana membuat keseimbangan dalam menghadapi persaingan itu agar berjalan secara fair. Persoalannya persaingan yang muncul dalam banyak kasus di negeri kita justru sarat oleh motif-motif yang bersifat pribadi. Bahkan ada rasa sakit hati seseorang terhadap kesuksesan orang lain hanya karena rasa sinis dan prasangka buruk belaka (apriori).
Apriori? Cara-cara ini memang sangat tidak obyektif dan sangat dikendalikan oleh nafsu syaithaniyah belaka. Peristiwa kecil yang diwarnai oleh sikap apriori dapat terjadi dalam kisah berikut: Dalam sebuah pertandingan sepakbola di kampung, Ahmad, penyerang handal kesebelasan kampung tuan rumah berusaha memperlihatkan kehebatannya. Meski belum berhasil menggolkan gawang lawan, Ahmad terus mendapat teriakan dan dukungan penonton. Tapi di antara penonton itu terdapat Basrul, yang sejak awal permainan mencemooh diri Ahmad, dengan sangat sinis. Bila Ahmad tak berhasil menendang bola dengan baik, Basrul langsung berkomentar. “Suailah…rambut aja kribo,,hidung pesek..mana bisa menendang dengan baik..!” teriak Basrul. Apa hubungan rambut kribo dan hidung pesek dengan kepiawaian menendang bola? Bukan itu persoalannya. Ternyata Basrul sudah apriori sejak lama karena Masni, isteri Ahmad dulunya adalah kekasih Basrul. Masih apriori lagi? ***
THE NATION WITHOUT COMPETITIVENESS
Dear All,
One day, this year, i read a news about the list out of countries that have competitiveness in the world. One of criteria related with their security and safely for growing the investment value. Where is Indonesia position? Sorry to say, Indonesia in -around- 124 level to be investment address...I am remember with a joke of Pak Chaidir (Ketua DPRD Riau). Any 4 country group in the world based on their people basic character. First, the country that a lot speaking, but a bit doing. Second, the country that a bit speaking, a lot doing. Third, the country that a lot speaking, a lot doing. Fourth, the country that a bit speaking, a bit doing. Where is Indonesia position? Really, Indonesia is not include in all criteria. Why? Caused, Indonesia have special character: other thinking but other doing...
NEGERI TAK BERDAYA SAING
MALANG benar negeri kita. Dari waktu ke waktu setelah berganti pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain, bak jalan di tempat belaka. Tak ada tanda-tanda yang menggembirakan. Baru ada sekelabat cahaya di angkasa, tiba-tiba pudar pula seketika. Ketika nilai tukar rupiah ke dolar AS mulai merambah ke wilayah di bawah Rp. 9000, bukannya fenomena ini serta-merta menggembirakan semua pihak. Sebab, nilai rupiah menguat ternyata menggelisahkan bagi para eksportir namun menggembirakan para importir.
Oleh sebab itu, muncul anekdot. Doa para eksportir berbunyi begini: “Ya Tuhan, perlemahlah terus nilai rupiah agar kami bisa terus melakukan ekspor dengan nyaman.” Tapi lain lagi doa para importir :”Ya Tuhan, perkuatlah nilai rupiah agar impor yang kami lakukan berjalan lancar…” Hukum kausalitas erupa ini tak akan pernah berklahir karena semua orang ada dan bekerja sesuai kepentingan dan misinya masing-masing. Para dokter tentu akan merasa produktif apabila banyak pasien yang sakit. Para rentenir akan nyaman bekerja apabila makin banyak orang yang miskin sebagai nasabah yang akan berutang. Para aparat hukum akan tertantang bekerja apabila para pelaku kejahatan masih selalu ada.
Laporan International Institute for Management Development (IMD) yang berpusat di Lausianne, Swis pertengahan Mei 2007 ini mjengeluarkan Buku Tahunan daya Saing Dunia (World Competitiveness Yearbook) yang membentangkan nilai rating daya saing 55 negara di dunia. Survei IMD ini memakai 323 kriteria dari empat kelompok indikator yakni kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis dan ketersediaan infrastruktur. Untuk indikator ekonomi, rata-rata negara yang disurvei memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% per tahun.
Mau tahu di mana posisi negeri kesayangan kita, Indonesia? IMD menempatkan Indonesia di urutan ke-54 dari 55 negara yang disurvei. Bahkan di jajaran 13 negara Asia saja, Indonesia justru menempati urutan nomor buncit. Ini bermakna Indonesia berada di bawah negara Filipina dan Thailand. Sementara yang menempati posisi teratas di tingkat Asia adalah Singapura. Sedangkan untuk peringkat 20 top dunia negara yang mempunyai daya saing tertinggi adalah Amerika Serikat, Singapura dan Hongkong. Negara China berada di urutan ke-15.
Siapa pun yang memiliki kesadaran nasional yang tinggi akan terkesima menyaksikan kinerja negara kita di antara negara-negara dunia. Kinerja ini selalu memiliki kedekatan dengan business ethic dan good governance (pemerintah yang bersih dan berwibawa). Bercerita soal korupsi di Indonesia, barangkali bakal jadi ‘never ending story’. Selalu saja ada kisah yang mengejutkan bila kasus-kasus baru tindak korupsi terungkap ke permukaan. Siapa duga, kasus non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dimpimpin oleh Menteri Rokhmin Dahuri -masa itu- senilai 35 milyar -kira-kira- justru telah meluber ke mana terutama kalangan para politisi.
Realitas posisi Indonesia di antara negara-negara dunia yang mempunyai daya saing baik tentu saja semakin menyurutkan hati kita untuk mendapatkan investasi yang sebesar-besarnya dalam membangun negeri ini. Investasi memang tetap menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, baik Presiden maupun para Kepala Daerah setingkat Gubernur dan Bupati/ Walikota selalu berdalih mencari investor lantas bepergian ke luar negeri dengan serombongan tim yang ‘kebesaran’. Padahal hampir semua provinsi dan kabupaten/ kota itu sudah membuat website yang memuat informasi peluang investasi dan prosedur yang harus dilakukan dengan biaya yang amat besar pula. Bahkan ada pemerintah daerah yang mengalokasikan sampai belasan miliar rupiah untuk menubuhkan website dimaksud. Maklumlah, untuk teknologi informasi yang canggih seperti itu harus menyewa tenaga ahli IT dan pembelian peralatan hardware dan software yang selalu dikesankan amat mahal-hal-hal….
Padahal enggannya investor datang ke negeri ini selain terkait basic need of investment yakni prasarana jalan sebagai akses, listrik, telekomunikasi dan fasilitas air bersih melainkan hak mendasar yakni jaminan keamanan dan kenyamanan. Sudah lazim di negeri ini, untuk suatu urusan perizinan selain memerlukan waktu yang berbulan-bulan juga ‘keseraman’ menghadapi banyak meja birokrasi. Masing-masing meja birokrasi itu tegak dengan keangkuhan kekuasaannya yang cenderung bisa dijinakkan dengan ‘uang pelicin’. Saya masih ingat, di era Orde Baru dulu, seorang nelayan kapal motor yang ingin menangkap ikan di laut dalam proses pengurusan izin usahanya harus melewati 15 mata rantai birokrasi mulai dari RT hingga Dinas Perikanan dan Adpel.
Syukurlah, hampir semua pemerintah daerah termasuk Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal segera memberlakukan pelayanan satu atap dalam proses perizinan-perizinan investasi. Hal ini diungkapkan Rusli Zainal di depan 20 Duta Besar negara-negara sahabat di Departemen Luar Negeri belum lama ini saat memberikan presentasi tentang peluang bisnis dan investasi di Provinsi Riau.
Sejak terjadinya huru-hara awal reformasi di negeri ini, Mei 1998 silam, memang kegerahan para investor yang sudah mengembangkan usaha dan bisnisnya di Indonesia amat terkait soal kenyamanan dan keamanan. Aset yang bernilai triliunan rupiah di negeri ini bagai tak terlindungi saat kekuatan massa hendak merebut atau merusaknya. Inilah biang persoalan yang selalu membuat para calon investor merasa was-was untuk menanamkan modalnya meskipun Indonesia pernah digemakan ke masyarakat dunia sebagai ‘negeri zamrud khatulistiwa yang indah dan penduduknya ramah-ramah pula.’ Keramahan itulah yang kini terasa kian mahal karena hari-hari kita seperti ditayangkan lewat TV dan halaman suratkabar banyak berlalu dengan unjuk-rasa dan huru-hara.
Oleh sebab itu, tahun lalu, Indonesia pernah ditempatkan di urutan ke 135 dari 179 negara di dunia sebagai negara tujuan investasi. Andaikan posisi ini tak berubah lebih baik lagi, apalah maknanya road show yang dilakukan oleh para birokrat kita ke mencanegara untuk menjajakan peluang dan daya tarik investasi di mancanegara itu? Ibarat seorang pedagang obat keliling yang menjajakan obat pembasmi penyakit panu sementara di sekujur tubuh penjual itu dipenuhi panu berbagai ukuran seperti Kepulauan Indonesia. He he….***
Fakhrunnas MA Jabbar adalah budayawan, tinggal di Pekanbaru.
Komentar : klik www.fakhrunnasjabbar.blogspot.com atau email: fakhrunnas_jabbar@aprilasia.com
One day, this year, i read a news about the list out of countries that have competitiveness in the world. One of criteria related with their security and safely for growing the investment value. Where is Indonesia position? Sorry to say, Indonesia in -around- 124 level to be investment address...I am remember with a joke of Pak Chaidir (Ketua DPRD Riau). Any 4 country group in the world based on their people basic character. First, the country that a lot speaking, but a bit doing. Second, the country that a bit speaking, a lot doing. Third, the country that a lot speaking, a lot doing. Fourth, the country that a bit speaking, a bit doing. Where is Indonesia position? Really, Indonesia is not include in all criteria. Why? Caused, Indonesia have special character: other thinking but other doing...
NEGERI TAK BERDAYA SAING
MALANG benar negeri kita. Dari waktu ke waktu setelah berganti pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain, bak jalan di tempat belaka. Tak ada tanda-tanda yang menggembirakan. Baru ada sekelabat cahaya di angkasa, tiba-tiba pudar pula seketika. Ketika nilai tukar rupiah ke dolar AS mulai merambah ke wilayah di bawah Rp. 9000, bukannya fenomena ini serta-merta menggembirakan semua pihak. Sebab, nilai rupiah menguat ternyata menggelisahkan bagi para eksportir namun menggembirakan para importir.
Oleh sebab itu, muncul anekdot. Doa para eksportir berbunyi begini: “Ya Tuhan, perlemahlah terus nilai rupiah agar kami bisa terus melakukan ekspor dengan nyaman.” Tapi lain lagi doa para importir :”Ya Tuhan, perkuatlah nilai rupiah agar impor yang kami lakukan berjalan lancar…” Hukum kausalitas erupa ini tak akan pernah berklahir karena semua orang ada dan bekerja sesuai kepentingan dan misinya masing-masing. Para dokter tentu akan merasa produktif apabila banyak pasien yang sakit. Para rentenir akan nyaman bekerja apabila makin banyak orang yang miskin sebagai nasabah yang akan berutang. Para aparat hukum akan tertantang bekerja apabila para pelaku kejahatan masih selalu ada.
Laporan International Institute for Management Development (IMD) yang berpusat di Lausianne, Swis pertengahan Mei 2007 ini mjengeluarkan Buku Tahunan daya Saing Dunia (World Competitiveness Yearbook) yang membentangkan nilai rating daya saing 55 negara di dunia. Survei IMD ini memakai 323 kriteria dari empat kelompok indikator yakni kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis dan ketersediaan infrastruktur. Untuk indikator ekonomi, rata-rata negara yang disurvei memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% per tahun.
Mau tahu di mana posisi negeri kesayangan kita, Indonesia? IMD menempatkan Indonesia di urutan ke-54 dari 55 negara yang disurvei. Bahkan di jajaran 13 negara Asia saja, Indonesia justru menempati urutan nomor buncit. Ini bermakna Indonesia berada di bawah negara Filipina dan Thailand. Sementara yang menempati posisi teratas di tingkat Asia adalah Singapura. Sedangkan untuk peringkat 20 top dunia negara yang mempunyai daya saing tertinggi adalah Amerika Serikat, Singapura dan Hongkong. Negara China berada di urutan ke-15.
Siapa pun yang memiliki kesadaran nasional yang tinggi akan terkesima menyaksikan kinerja negara kita di antara negara-negara dunia. Kinerja ini selalu memiliki kedekatan dengan business ethic dan good governance (pemerintah yang bersih dan berwibawa). Bercerita soal korupsi di Indonesia, barangkali bakal jadi ‘never ending story’. Selalu saja ada kisah yang mengejutkan bila kasus-kasus baru tindak korupsi terungkap ke permukaan. Siapa duga, kasus non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dimpimpin oleh Menteri Rokhmin Dahuri -masa itu- senilai 35 milyar -kira-kira- justru telah meluber ke mana terutama kalangan para politisi.
Realitas posisi Indonesia di antara negara-negara dunia yang mempunyai daya saing baik tentu saja semakin menyurutkan hati kita untuk mendapatkan investasi yang sebesar-besarnya dalam membangun negeri ini. Investasi memang tetap menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, baik Presiden maupun para Kepala Daerah setingkat Gubernur dan Bupati/ Walikota selalu berdalih mencari investor lantas bepergian ke luar negeri dengan serombongan tim yang ‘kebesaran’. Padahal hampir semua provinsi dan kabupaten/ kota itu sudah membuat website yang memuat informasi peluang investasi dan prosedur yang harus dilakukan dengan biaya yang amat besar pula. Bahkan ada pemerintah daerah yang mengalokasikan sampai belasan miliar rupiah untuk menubuhkan website dimaksud. Maklumlah, untuk teknologi informasi yang canggih seperti itu harus menyewa tenaga ahli IT dan pembelian peralatan hardware dan software yang selalu dikesankan amat mahal-hal-hal….
Padahal enggannya investor datang ke negeri ini selain terkait basic need of investment yakni prasarana jalan sebagai akses, listrik, telekomunikasi dan fasilitas air bersih melainkan hak mendasar yakni jaminan keamanan dan kenyamanan. Sudah lazim di negeri ini, untuk suatu urusan perizinan selain memerlukan waktu yang berbulan-bulan juga ‘keseraman’ menghadapi banyak meja birokrasi. Masing-masing meja birokrasi itu tegak dengan keangkuhan kekuasaannya yang cenderung bisa dijinakkan dengan ‘uang pelicin’. Saya masih ingat, di era Orde Baru dulu, seorang nelayan kapal motor yang ingin menangkap ikan di laut dalam proses pengurusan izin usahanya harus melewati 15 mata rantai birokrasi mulai dari RT hingga Dinas Perikanan dan Adpel.
Syukurlah, hampir semua pemerintah daerah termasuk Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal segera memberlakukan pelayanan satu atap dalam proses perizinan-perizinan investasi. Hal ini diungkapkan Rusli Zainal di depan 20 Duta Besar negara-negara sahabat di Departemen Luar Negeri belum lama ini saat memberikan presentasi tentang peluang bisnis dan investasi di Provinsi Riau.
Sejak terjadinya huru-hara awal reformasi di negeri ini, Mei 1998 silam, memang kegerahan para investor yang sudah mengembangkan usaha dan bisnisnya di Indonesia amat terkait soal kenyamanan dan keamanan. Aset yang bernilai triliunan rupiah di negeri ini bagai tak terlindungi saat kekuatan massa hendak merebut atau merusaknya. Inilah biang persoalan yang selalu membuat para calon investor merasa was-was untuk menanamkan modalnya meskipun Indonesia pernah digemakan ke masyarakat dunia sebagai ‘negeri zamrud khatulistiwa yang indah dan penduduknya ramah-ramah pula.’ Keramahan itulah yang kini terasa kian mahal karena hari-hari kita seperti ditayangkan lewat TV dan halaman suratkabar banyak berlalu dengan unjuk-rasa dan huru-hara.
Oleh sebab itu, tahun lalu, Indonesia pernah ditempatkan di urutan ke 135 dari 179 negara di dunia sebagai negara tujuan investasi. Andaikan posisi ini tak berubah lebih baik lagi, apalah maknanya road show yang dilakukan oleh para birokrat kita ke mencanegara untuk menjajakan peluang dan daya tarik investasi di mancanegara itu? Ibarat seorang pedagang obat keliling yang menjajakan obat pembasmi penyakit panu sementara di sekujur tubuh penjual itu dipenuhi panu berbagai ukuran seperti Kepulauan Indonesia. He he….***
Fakhrunnas MA Jabbar adalah budayawan, tinggal di Pekanbaru.
Komentar : klik www.fakhrunnasjabbar.blogspot.com atau email: fakhrunnas_jabbar@aprilasia.com
Monday, August 20, 2007
Dear All,
On August, 17, 2007 is our Independent Day. This is my opinion abt the meaning of independent for people.
Enjoy it!
KOPI PAGI
Fakhrunnas MA Jabbar
MENJADI MANUSIA MERDEKA
ADA hal menarik ketika rombongan Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal saat beranjangsana ke Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru. Di depan Rusli pula, Ruskin Har, mantan Sekretaris DPRD Riau tiba-tiba berucap :”Meski saya berada di sini, tapi saya merasa merdeka!” Sebuah pernyataan yang kaya makna dan bisa jadi memantulkan kesadaran pada banyak orang tentang batasan kata ‘merdeka’ itu, Sejak lama telah diperbincangkan, seperti apakah arti kemerdekaan itu yang sebenarnya?
Tafsiran merdeka boleh dilakukan semua orang sesuai pemahamannya yang paling akrab dengan keberadaannya di tengah kosmik kehidupan. Seorang petani akan berkata bahwa merdeka baginya ketika hasil tanamannya dapat dipanen sesuai musim dan mendatangkan uang banyak kala dipasarkan. Seorang nelayan akan merasa merdeka apabila dia bias melaut menangkap ikan tanpa gangguan badai dan gelombang. Setelah semalaman, nelayan itu pulang bawa hasil tangkapan yang banyak untuk dijual guna mendapatkan uang untuk belanja sehari-hari dan keperluan rumahtangga lainnya. Seorang pedagang baru merasa metrdeka apabila usaha dagangnya memperoleh untung yang besar tanpa adanya pungutan kanan-kiri yang tidak resmi. Seorang pegawai menyebutkan makna merdeka sebagai situasi kerja yang nyaman dengan keseimbangan tugas dan kewajiban hingga awal bulan menerima gaji beserta tunjangan-tunjangan lainnya.
Semua orang terlahir ke dunia untuk menjemput sesuatu yang asasi dalam wujud merdeka itu. Bayi yang baru keluar dari rahim ibundanya langsung meronta dalam berlumuran darah sebagai pernyataan sikap dan perasannya ingin merdeka. Berada dalam kandungan ibunda selama 9 bulan 10 hari –usia kandungan normal rata-rata- dirasakan para bayi sebagai belenggu yang sangat membatasi dirinya. Saat bayi dibedung dengan potongan-potongan kain perlengkapan bayi agar terhindar dari rasa dingin, tetap saja meronta-ronta ingin dilepaskan dari bedungan kain itu. Perjalanan hidup manusia di rumah tangga memang tak terlepas dari upaya pembebasan dirinya dari satu keadaan yang membelenggu ke keadaan merdeka lainnya.
Masa kanak-kanak kala dikenang di usia remaja alangkah indahnya. Tapi, tanyailah semua anak-anak –termasuk diri kita- ketika menjalani masa kanak-kanak tersebut betapa tersiksanya karena dipasung oleh peraturan-peraturan yang dilontarkan para orangtua. Pasungan aturan itulah sesungguhnya menjadi proses alamiah penanaman nilai moral, agamis dan sosial yang harus tumbuh mekar hingga usia tua. Anak-anak yang tidak mengalami proses ini niscaya akan tampil dalam sosok yang kering dan kurang mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Perasaan seperti ini juga terjadi kala seorang remaja cenderung memberontak di batas usia pubertas sebagai pernyataan diri yang merasa sudah dewasa. Pemberontakan jiwa semacam itu sesungguhnya tak lain dari implementasi ingin meraih kemerdekaan jiwa.
Dalam segala hal, merdeka hanya akan muncul apabila seseorang padamulanya merasa tertekan, terjajah atau terbatas ruang geraknya oleh faktor-faktor eksternal di luar dirinya. Seseorang yang hidup tanpa adanya tantangan sesungguhnya akan merasa tidak merdeka. Sebab, tak bakal ada pemberontakan atau nyali untuk merebut sesuatu yang bebas. Kemerdekaan anak-anak di ceruk kampung saat memperebutkn layang-layang terasa lebih bermakna dibanding anak-anak yang terlahir dalam sebuah keluarga kaya-raya yang beroleh segalanya tanpa ada perjuangan sama sekali.
Situasi memperebutkan kemerdekaan dalam wujud kepuasan sangat dirasakan oleh para pemburu satwa atau para petualang alam seperti pendaki gunung, penyelam atau penikmat terjun payung. Apa enaknya bila seorang pemburu melakukan perburuannya di dalam kebun binatang. Atau, seorang penyelam hanya dibolehkan menyelam di akuarium raksasa. Atau pula, seorang penerjun payung tidak dibiarkan terjun bebas tanpa ikatan tali. Konon pula, di usia remaja, anak-anak muda akan merasa tertantang untuk merebut cinta kasihnya dari lawan jenis yang juga diperebutkan para pesaing lain.
Cerita Romeo dan Juliet yang ditulis oleh William Shakespeare tidak akan pernah jadi kenangan banyak orang apabila kisah-kasih di antara keduanya bagai garis datar belaka. Begitu pula, roman Siti Nurbaya karya Marah Roesli yang legendaries itu tidak akan menarik sama sekali apabila Samsul Bahri secara mudah mendapatkan citi Siti. Keberadaan Datuk Maringgih, lelaki tua yang menjadikan Siti sebagai ‘pembebas’ ikatan utang-utang orangtuanya justru menjadi penting untuk mempertegas komitmen perjuangan Samsul Bahri. Siti akan menikmati kemerdekaannya ketika mampu mempersembahkan cintanya yang agung buat Samsul Bahri.
Semua bentuk tekanan atau penjajahan baik secara fisik maupun mental merupakan blessing in disguese (hikmah tersembunyi) yang melahirkan semangat perjuangan untuk merebut sesuatu yang bermakna merdeka. Indonesia yang kini genap berusia 62 tahun sebagai negeri merdeka harus menghadapi tekanan luar biasa saat dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Kekaisaran Jepang. Nikmat kemerdekaan terasa lebih bermakna bila dibanding tiba-tiba dihadiahkan begitu saja tanpa tumpahan adrenalin dan semangat berjuang.
Tanpa adanya penjajahan Belanda dan Jepang, boleh jadi perjalanan bangsa Indonesia menjadi amat berbeda. Jangan-jangan, adrenalin kaum muda Indonesia masa itu justru akan banyak tercurah untuk menghadapi bangsa sendiri. Jangan-jangan perang saudara akan menjadi solusi untuk menunjukkan bahwa kita punya energi lebih yang terbungkus dalam semangat perjuangan sebagaimana dialami suku-suku asli di pedalaman rimba hingga kini.
Saatnya kita merenung ketika kemerdekaan bangsa dapat diarih dengan segala bentuk pengorbanan namun secara pribadi, boleh jadi, masih ada di antara kita yang belum merasa benar-benar merdeka. Masih ada sekatan psikis yang membelenggunya dan tak pernah dapat ditepis dengan mudah. Sudahkah kita benar-benar menjadi manusia merdeka? Renungkanlah…! ***
On August, 17, 2007 is our Independent Day. This is my opinion abt the meaning of independent for people.
Enjoy it!
KOPI PAGI
Fakhrunnas MA Jabbar
MENJADI MANUSIA MERDEKA
ADA hal menarik ketika rombongan Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal saat beranjangsana ke Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru. Di depan Rusli pula, Ruskin Har, mantan Sekretaris DPRD Riau tiba-tiba berucap :”Meski saya berada di sini, tapi saya merasa merdeka!” Sebuah pernyataan yang kaya makna dan bisa jadi memantulkan kesadaran pada banyak orang tentang batasan kata ‘merdeka’ itu, Sejak lama telah diperbincangkan, seperti apakah arti kemerdekaan itu yang sebenarnya?
Tafsiran merdeka boleh dilakukan semua orang sesuai pemahamannya yang paling akrab dengan keberadaannya di tengah kosmik kehidupan. Seorang petani akan berkata bahwa merdeka baginya ketika hasil tanamannya dapat dipanen sesuai musim dan mendatangkan uang banyak kala dipasarkan. Seorang nelayan akan merasa merdeka apabila dia bias melaut menangkap ikan tanpa gangguan badai dan gelombang. Setelah semalaman, nelayan itu pulang bawa hasil tangkapan yang banyak untuk dijual guna mendapatkan uang untuk belanja sehari-hari dan keperluan rumahtangga lainnya. Seorang pedagang baru merasa metrdeka apabila usaha dagangnya memperoleh untung yang besar tanpa adanya pungutan kanan-kiri yang tidak resmi. Seorang pegawai menyebutkan makna merdeka sebagai situasi kerja yang nyaman dengan keseimbangan tugas dan kewajiban hingga awal bulan menerima gaji beserta tunjangan-tunjangan lainnya.
Semua orang terlahir ke dunia untuk menjemput sesuatu yang asasi dalam wujud merdeka itu. Bayi yang baru keluar dari rahim ibundanya langsung meronta dalam berlumuran darah sebagai pernyataan sikap dan perasannya ingin merdeka. Berada dalam kandungan ibunda selama 9 bulan 10 hari –usia kandungan normal rata-rata- dirasakan para bayi sebagai belenggu yang sangat membatasi dirinya. Saat bayi dibedung dengan potongan-potongan kain perlengkapan bayi agar terhindar dari rasa dingin, tetap saja meronta-ronta ingin dilepaskan dari bedungan kain itu. Perjalanan hidup manusia di rumah tangga memang tak terlepas dari upaya pembebasan dirinya dari satu keadaan yang membelenggu ke keadaan merdeka lainnya.
Masa kanak-kanak kala dikenang di usia remaja alangkah indahnya. Tapi, tanyailah semua anak-anak –termasuk diri kita- ketika menjalani masa kanak-kanak tersebut betapa tersiksanya karena dipasung oleh peraturan-peraturan yang dilontarkan para orangtua. Pasungan aturan itulah sesungguhnya menjadi proses alamiah penanaman nilai moral, agamis dan sosial yang harus tumbuh mekar hingga usia tua. Anak-anak yang tidak mengalami proses ini niscaya akan tampil dalam sosok yang kering dan kurang mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Perasaan seperti ini juga terjadi kala seorang remaja cenderung memberontak di batas usia pubertas sebagai pernyataan diri yang merasa sudah dewasa. Pemberontakan jiwa semacam itu sesungguhnya tak lain dari implementasi ingin meraih kemerdekaan jiwa.
Dalam segala hal, merdeka hanya akan muncul apabila seseorang padamulanya merasa tertekan, terjajah atau terbatas ruang geraknya oleh faktor-faktor eksternal di luar dirinya. Seseorang yang hidup tanpa adanya tantangan sesungguhnya akan merasa tidak merdeka. Sebab, tak bakal ada pemberontakan atau nyali untuk merebut sesuatu yang bebas. Kemerdekaan anak-anak di ceruk kampung saat memperebutkn layang-layang terasa lebih bermakna dibanding anak-anak yang terlahir dalam sebuah keluarga kaya-raya yang beroleh segalanya tanpa ada perjuangan sama sekali.
Situasi memperebutkan kemerdekaan dalam wujud kepuasan sangat dirasakan oleh para pemburu satwa atau para petualang alam seperti pendaki gunung, penyelam atau penikmat terjun payung. Apa enaknya bila seorang pemburu melakukan perburuannya di dalam kebun binatang. Atau, seorang penyelam hanya dibolehkan menyelam di akuarium raksasa. Atau pula, seorang penerjun payung tidak dibiarkan terjun bebas tanpa ikatan tali. Konon pula, di usia remaja, anak-anak muda akan merasa tertantang untuk merebut cinta kasihnya dari lawan jenis yang juga diperebutkan para pesaing lain.
Cerita Romeo dan Juliet yang ditulis oleh William Shakespeare tidak akan pernah jadi kenangan banyak orang apabila kisah-kasih di antara keduanya bagai garis datar belaka. Begitu pula, roman Siti Nurbaya karya Marah Roesli yang legendaries itu tidak akan menarik sama sekali apabila Samsul Bahri secara mudah mendapatkan citi Siti. Keberadaan Datuk Maringgih, lelaki tua yang menjadikan Siti sebagai ‘pembebas’ ikatan utang-utang orangtuanya justru menjadi penting untuk mempertegas komitmen perjuangan Samsul Bahri. Siti akan menikmati kemerdekaannya ketika mampu mempersembahkan cintanya yang agung buat Samsul Bahri.
Semua bentuk tekanan atau penjajahan baik secara fisik maupun mental merupakan blessing in disguese (hikmah tersembunyi) yang melahirkan semangat perjuangan untuk merebut sesuatu yang bermakna merdeka. Indonesia yang kini genap berusia 62 tahun sebagai negeri merdeka harus menghadapi tekanan luar biasa saat dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Kekaisaran Jepang. Nikmat kemerdekaan terasa lebih bermakna bila dibanding tiba-tiba dihadiahkan begitu saja tanpa tumpahan adrenalin dan semangat berjuang.
Tanpa adanya penjajahan Belanda dan Jepang, boleh jadi perjalanan bangsa Indonesia menjadi amat berbeda. Jangan-jangan, adrenalin kaum muda Indonesia masa itu justru akan banyak tercurah untuk menghadapi bangsa sendiri. Jangan-jangan perang saudara akan menjadi solusi untuk menunjukkan bahwa kita punya energi lebih yang terbungkus dalam semangat perjuangan sebagaimana dialami suku-suku asli di pedalaman rimba hingga kini.
Saatnya kita merenung ketika kemerdekaan bangsa dapat diarih dengan segala bentuk pengorbanan namun secara pribadi, boleh jadi, masih ada di antara kita yang belum merasa benar-benar merdeka. Masih ada sekatan psikis yang membelenggunya dan tak pernah dapat ditepis dengan mudah. Sudahkah kita benar-benar menjadi manusia merdeka? Renungkanlah…! ***
Tuesday, July 31, 2007
MENONTON (PENONTON) SEPAK BOLA INDONESIA
Dear All,
Some time, we will be ashame to get a dream abour our soccer pretigous. Want to be the winner of world cup? Asian cup? SEA Games? More than that, can we become a good host for world class game? I and my oldest son, Fariz, have bad experience when we want to watch the soccer game in Asian Cup at Gelora Bung Karno on June this year. How did we get the expensive ticket by crowded process at the ticket box. So, I just like to tell you about my experience to watch the supporter...
regards
KETIKA pertarungan awal kesebelasan Indonesia melawan Bahrain dalam ajang Piala Asia 2007 di GOR Bung Karno, Senayan, Jakarta, 11 Juli lalu, saya bersama anak saya, Fariz yang sudah mahasiswa dan hobi sepakbola, merasa beruntung ikut menyaksikan pertandingan itu. Meskipun kemenangan pasukan yang dikapteni Bambang Pamungkas itu berhasil menekuk Bahrain 2:1 patut dikenang, namun perjuangan kami mendapatkan dua potong tiket masing-masing senilai Rp. 200 ribu masih membekas dalam ingatan. Sampai-sampai, Fariz kalang-kabut mencari potongan tiket yang sudah terbuang ke dalam tong sampah kamar hotel untuk disimpan guna mengenang getirnya meraih kedua tiket yang disebutnya diperoleh ‘dengan pertarungan nyawa’. Ah, masak?
Fariz sudah antri di depan loket GOR Bung Karno sejak pukul 12.00 setelah menelepon pengurus GOR menginformasikan penjualan tiket dimulai pukul 13.00. Waktu itu, sudah ada dua baris antrian panjang. Perbincangan selama antrian menyibakkan banyak cerita. Bahkan ada di antara pengantri yang datang jauh-jauh dari Bandung dan antri sejak pukul 10.00 pagi. Namun, ada pula yang sudah miondar-mandir dari Gambir-Senen mendatangi toko Nike yang katanya juga mendistribusikan tiket. Namun, tidak mendapatkan apa-apa di sana karena petugas toko bilang bahwa tiket tersebut belum tersedia.
Kerumunan calon penonton sepakbola yang berjumlah ratusan orang itu semakin tak karuan. Baris antrian tiba-tiba hancur-lebur dan desak-desakan pun semakin keras. Caci-maki yang ditujukan pada pihak panitia dan PSSI saling bersahutan. Botol-botol minuman air mineral pun mulai berterbangan. Suasana semakin tak menentu ketika loket baru dibuka sekitar pukul 15.30 -sementara pertandingan antara kesebelasan Indonesia: Bahrain dimulai pukul 17.00.
Terjadilah tontonan yang mengenaskan mata dan memilukan hati. Setiap pembeli yang sudah mengantongi tiket terpaksa mengigit potongan tiket itu di mulut lalu menaiki pagar besi pembatas untuk merayap memanjati atap bangunan loket yang tingginya sekitar 1,5 meter. Sedihnya lagi, sejumlah calon penonton perempuan juga harus melewati prosesi semacam itu. Sesampai di atap bangunan loket yang lancip, para pembeli harus memeras keringat dan keberanian untuk bisa turun melewati pagar GOR Bung Karno yang dihiasi tiang besi yang runcing menganga.
Merasa miris dan gamang, saya sampai melaporkan kejadian yang sedang berlangsung pada beberapa petugas polisi. Saya hanya meminta mereka agar turun tangan memberi jalan keluar bagi pembeli yang sudah memperoleh tiket. Tapi, para polisi itu langsung buang badan. “Kami tahu persoalan ini. Tapi kami sudah bagi-bagi tugas dengan panitia. Mereka yang menjaga keamanan di sekitar loket. Kami tidak boleh mencampuri tugas mereka,” kata seorang polisi yang menjadi pimpinan regu patroli di kawasan jalan di luar pagar GOR Bung Karno. Saya sangat kecewa sambil terus menonton geliat (calon) penonton sepak bola petang itu. Apalagi Fariz masih terkepung di dalam kerumunan yang saling sikut dan bermandikan keringat. Sementara beberapa bule yang sejak siangnya melihat-lihat kerumunan itu dari jarak agak jauh, kian tak bergeming. Saya tak dapat membayangkan bagaimana Fariz dan para bule itu juga harus memanjati atap bangunan loket yang seumur-umurnya tak pernah dilakukannya.
Selanjutnya, saya hanya bisa berkirim kabar via SMS dengan beberapa redaktur suratkabar nasional yang sudah saya kenal baik. “Ada liputan menarik. Saya lagi menonton para penonton sepakbola petang ini yang harus memanjat bangunan loket untuk mendapatkan sepotong tiket. Luar biasa!” tulis saya,
Tepat pukul 17.00, tiket kelas murah masing-masing Rp. 15.000 dan Rp. 25.000 sudah habis. Sementara pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain sudah dimulai yang ditandai teriakan riuh penonton dari dalam GOR Bung Karno. Situasi ini agak mengurangi kerumunan. Ditambah pula, desakan para penonton yang tidak kebagian tiket ternyata merangsek ke pintu masuk dan berhasil membobolnya. Alhasil, saya dan Fariz baru bisa menyaksikan pertandingan sepakbola petang itu setelah 40 menit berlalu.
Persoalan sepakbola Indonesia memang tidak semata urusan teknis dan prestasi bermain. Iklim persepakbolaan harus ditumbuhkan dari budaya para penontonnya. Apa yang selama ini sudah jadi hapalan kita tentang nekatnya para ‘bonek’ -terutama asal Surabaya dan beberapa kota lainnya- telah ikut mempertaruhkan nama baik bangsa dalam dunia persepakbolaan. Belum lagi, huru-hara saat pertandingan berlangsung yang mengakibatkan sejumlah stadion sepakbola tidak diperbolehkan menjadi tuan rumah karena dinilai tidak aman.
Distribusi penjualan tiket yang tidak profesional ini memang makin menjauhkan harapan bagaimana mungkin Indonesia menjadi tuan rumah pesta sepakbola yang lebih besar semisal Piala Dunia atau Olimpiade. Sekadar membanding, saat SEA Games di Chiang Mai, Thailand belasan tahun silam, saya punya sedikit pengalaman untuk mendapatkan tiket. Ternyata, antrian yang teratur di bawah pengawalan ketat para petugas keamanan cukup memberi jaminan bagi penonton untuk menyaksikan banyak pertandingan waktu itu. Semestinya, di depan loket penjualan tiket harus ada petugas keamanan yang menjamin arus pembelian tiket. Tidak dibiarkan serabutan sehingga jalan keluar dari loket harus memanjati tembok dan atap bangunan loket.
Bila suasana seperti ini dibiarkan terus berlangsung, bagaimana mungkin menjadikan stadion sepakbola sebagai sumber pendapatan yang dapat menghidupi klub-klub sepakbola profesional seperti yang sudah diterapkan di Eropa dan Amerika Serikat. Klub-klub sepakbola bergengsi bisa dihidupi dari hasil penjualan tiket setiap pertandingan yang dikelola dengan manajemen dagang yang teruji. Bagaimana pun penonton adalah aset dan pundi-pundi para pengelola stadion di samping iklan dan sponsorship dari perusahaan-perusahaan dan industri besar. Bila penonton tak bisa dimanjakan dalam mendapatkan kemudahan meraih tiket, niscaya tontonan sepakbola yang santun hanya ada dalam mimpi. Jangan-jangan kelak, menonton para penonton sepakbola kita merebut lembaran tiket menjadi jauh lebih menarik dibanding tontonan sepakbola itu sendiri. ***
Some time, we will be ashame to get a dream abour our soccer pretigous. Want to be the winner of world cup? Asian cup? SEA Games? More than that, can we become a good host for world class game? I and my oldest son, Fariz, have bad experience when we want to watch the soccer game in Asian Cup at Gelora Bung Karno on June this year. How did we get the expensive ticket by crowded process at the ticket box. So, I just like to tell you about my experience to watch the supporter...
regards
KETIKA pertarungan awal kesebelasan Indonesia melawan Bahrain dalam ajang Piala Asia 2007 di GOR Bung Karno, Senayan, Jakarta, 11 Juli lalu, saya bersama anak saya, Fariz yang sudah mahasiswa dan hobi sepakbola, merasa beruntung ikut menyaksikan pertandingan itu. Meskipun kemenangan pasukan yang dikapteni Bambang Pamungkas itu berhasil menekuk Bahrain 2:1 patut dikenang, namun perjuangan kami mendapatkan dua potong tiket masing-masing senilai Rp. 200 ribu masih membekas dalam ingatan. Sampai-sampai, Fariz kalang-kabut mencari potongan tiket yang sudah terbuang ke dalam tong sampah kamar hotel untuk disimpan guna mengenang getirnya meraih kedua tiket yang disebutnya diperoleh ‘dengan pertarungan nyawa’. Ah, masak?
Fariz sudah antri di depan loket GOR Bung Karno sejak pukul 12.00 setelah menelepon pengurus GOR menginformasikan penjualan tiket dimulai pukul 13.00. Waktu itu, sudah ada dua baris antrian panjang. Perbincangan selama antrian menyibakkan banyak cerita. Bahkan ada di antara pengantri yang datang jauh-jauh dari Bandung dan antri sejak pukul 10.00 pagi. Namun, ada pula yang sudah miondar-mandir dari Gambir-Senen mendatangi toko Nike yang katanya juga mendistribusikan tiket. Namun, tidak mendapatkan apa-apa di sana karena petugas toko bilang bahwa tiket tersebut belum tersedia.
Kerumunan calon penonton sepakbola yang berjumlah ratusan orang itu semakin tak karuan. Baris antrian tiba-tiba hancur-lebur dan desak-desakan pun semakin keras. Caci-maki yang ditujukan pada pihak panitia dan PSSI saling bersahutan. Botol-botol minuman air mineral pun mulai berterbangan. Suasana semakin tak menentu ketika loket baru dibuka sekitar pukul 15.30 -sementara pertandingan antara kesebelasan Indonesia: Bahrain dimulai pukul 17.00.
Terjadilah tontonan yang mengenaskan mata dan memilukan hati. Setiap pembeli yang sudah mengantongi tiket terpaksa mengigit potongan tiket itu di mulut lalu menaiki pagar besi pembatas untuk merayap memanjati atap bangunan loket yang tingginya sekitar 1,5 meter. Sedihnya lagi, sejumlah calon penonton perempuan juga harus melewati prosesi semacam itu. Sesampai di atap bangunan loket yang lancip, para pembeli harus memeras keringat dan keberanian untuk bisa turun melewati pagar GOR Bung Karno yang dihiasi tiang besi yang runcing menganga.
Merasa miris dan gamang, saya sampai melaporkan kejadian yang sedang berlangsung pada beberapa petugas polisi. Saya hanya meminta mereka agar turun tangan memberi jalan keluar bagi pembeli yang sudah memperoleh tiket. Tapi, para polisi itu langsung buang badan. “Kami tahu persoalan ini. Tapi kami sudah bagi-bagi tugas dengan panitia. Mereka yang menjaga keamanan di sekitar loket. Kami tidak boleh mencampuri tugas mereka,” kata seorang polisi yang menjadi pimpinan regu patroli di kawasan jalan di luar pagar GOR Bung Karno. Saya sangat kecewa sambil terus menonton geliat (calon) penonton sepak bola petang itu. Apalagi Fariz masih terkepung di dalam kerumunan yang saling sikut dan bermandikan keringat. Sementara beberapa bule yang sejak siangnya melihat-lihat kerumunan itu dari jarak agak jauh, kian tak bergeming. Saya tak dapat membayangkan bagaimana Fariz dan para bule itu juga harus memanjati atap bangunan loket yang seumur-umurnya tak pernah dilakukannya.
Selanjutnya, saya hanya bisa berkirim kabar via SMS dengan beberapa redaktur suratkabar nasional yang sudah saya kenal baik. “Ada liputan menarik. Saya lagi menonton para penonton sepakbola petang ini yang harus memanjat bangunan loket untuk mendapatkan sepotong tiket. Luar biasa!” tulis saya,
Tepat pukul 17.00, tiket kelas murah masing-masing Rp. 15.000 dan Rp. 25.000 sudah habis. Sementara pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain sudah dimulai yang ditandai teriakan riuh penonton dari dalam GOR Bung Karno. Situasi ini agak mengurangi kerumunan. Ditambah pula, desakan para penonton yang tidak kebagian tiket ternyata merangsek ke pintu masuk dan berhasil membobolnya. Alhasil, saya dan Fariz baru bisa menyaksikan pertandingan sepakbola petang itu setelah 40 menit berlalu.
Persoalan sepakbola Indonesia memang tidak semata urusan teknis dan prestasi bermain. Iklim persepakbolaan harus ditumbuhkan dari budaya para penontonnya. Apa yang selama ini sudah jadi hapalan kita tentang nekatnya para ‘bonek’ -terutama asal Surabaya dan beberapa kota lainnya- telah ikut mempertaruhkan nama baik bangsa dalam dunia persepakbolaan. Belum lagi, huru-hara saat pertandingan berlangsung yang mengakibatkan sejumlah stadion sepakbola tidak diperbolehkan menjadi tuan rumah karena dinilai tidak aman.
Distribusi penjualan tiket yang tidak profesional ini memang makin menjauhkan harapan bagaimana mungkin Indonesia menjadi tuan rumah pesta sepakbola yang lebih besar semisal Piala Dunia atau Olimpiade. Sekadar membanding, saat SEA Games di Chiang Mai, Thailand belasan tahun silam, saya punya sedikit pengalaman untuk mendapatkan tiket. Ternyata, antrian yang teratur di bawah pengawalan ketat para petugas keamanan cukup memberi jaminan bagi penonton untuk menyaksikan banyak pertandingan waktu itu. Semestinya, di depan loket penjualan tiket harus ada petugas keamanan yang menjamin arus pembelian tiket. Tidak dibiarkan serabutan sehingga jalan keluar dari loket harus memanjati tembok dan atap bangunan loket.
Bila suasana seperti ini dibiarkan terus berlangsung, bagaimana mungkin menjadikan stadion sepakbola sebagai sumber pendapatan yang dapat menghidupi klub-klub sepakbola profesional seperti yang sudah diterapkan di Eropa dan Amerika Serikat. Klub-klub sepakbola bergengsi bisa dihidupi dari hasil penjualan tiket setiap pertandingan yang dikelola dengan manajemen dagang yang teruji. Bagaimana pun penonton adalah aset dan pundi-pundi para pengelola stadion di samping iklan dan sponsorship dari perusahaan-perusahaan dan industri besar. Bila penonton tak bisa dimanjakan dalam mendapatkan kemudahan meraih tiket, niscaya tontonan sepakbola yang santun hanya ada dalam mimpi. Jangan-jangan kelak, menonton para penonton sepakbola kita merebut lembaran tiket menjadi jauh lebih menarik dibanding tontonan sepakbola itu sendiri. ***
SENYUMAN TKW DAN PELECEHAN MAJIKAN
Dear All,
Hundred cases of Indonesian workers in abroad especially for woman workers. They got bad experiences with their boss at home and work-place. Really, i was very sadly. This insident must be stop earlier. We need the good regulation of government and good monitoring by Worker Affair Department...We should learn from Philippine Authority to cover their workers in abroad.
SAAT melakukan sa’I dalam perjalanan ritual umroh di Tanah Suci beberapa tahun silam, saya menyaksikan pemandangan yang ganjil namun menarik perhatian. Seorang lelaki Arab yang bertubuh kekar dengan pakaian ihram tiba-tiba memukul dan menendang isterinya di tengah lalu-lalang orang yang beribadah. Sang isteri terpelanting dan terjerembab sambil meraungkan tangisnya. Bayi mereka yang baru berusia kira-kira 2 tahun langsung dirampas lelaki itu dan meninggalkan isterinya begitu saja. Untunglah, sekejap berselang, dua polisi Arab dengan sigap meringkus lelaki dan mengamankan isteri dan bayinya. Tak tahulah bagaimana proses selanjutnya.
Juga tak banyak yang tahu, apa yang menyebabkan lelaki Arab itu bertindak brutal di tengah keramaian dan kekhusyukan orang-orang beribadah. Tapi, Ustadz Roslan pembimbing ibadah umroh kami, yang sudah delapan tahun bermastautin di Arab Saudi, langsung berkomentar singkat: ”Begitulah cara tak terpuji sebagian orang Arab memperlakukan perempuan. Terkesan kasar dan brutal.” Seketika terbayang di benak saya, masa-masa jahiliyah yang tidak beradab, sampai-sampai anak perempuan dikubur hidup-hidup atau disiksa dan dinista lainnya.
Lebih dari itu, kisah nestapa para TKW kita yang berada di mancanegara –termasuk Arab Saudi- ter-refleksi tiba-tiba. Berbagai perlakuan memilukan atas TKW kita menjadi hiasan berita yang tak habis-habisnya. Mulai dari siksaan majikan –disiram air panas, disetrika, tak diberi makan dan minum, kerja paksa, disuruh memakan sisa makanan anjing, tak dibayar upah dan masih banyak modus lagi- hingga perkosaan, pelecehan seksual, dijadikan pelacur atau pemuas nafsu suami atau anak lelaki Sang Majikan. Masya Allah.
Munculnya berbagai kasus yang menimpa para TKW kita cenderung disebabkan faktor personal majikan sendiri. Namun tak kalah pentingnya, faktor kultural yang berkaitan dengan tradisi, adat dan kebiasaan yang berlaku di negara tempat bekerja. Dalam memahami kultur dan antropologi ini akan banyak terkait soal yang sepele. Sebutlah cara duduk, menghidang makanan dan minuman, tersenyum, keramah-tamahan, bertutur-sapa atau menegur majikan yang berlawanan jenis. Kesemua itu amat berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi (communication skill) yang sangat ditentukan oleh pemahaman bahasa. Cross-culture memang selalu membuahkan cultural gap (kesenjangan budaya).
Ustadz Roslan yang memahami benar sistem nilai dan kultur kehidupan orang Arab atas pengamatan dan pengalaman keseharian. Ia langsung menceritakan bagaimana lemahnya pemahaman budaya (kultural) para TKW kita di Arab Saudi. Sebutlah, soal senyuman yang diajarkan di negeri asal sebagai keramah-tamahan. Padahal, di Arab Saudi sendiri, seorang perempuan yang secara mudah memberikan senyuman pada lelaki bisa ditafsirkan punya perhatian. Teori libido seksual Freud langsung secara mudah teraplikasi. Realitas yang banyak ditemukan, betapa banyak TKW kita yang diperkosa atau mengalami pelecehan seksual dari pihak keluarga majikan laki-laki.
Realitas para TKW kita selama ini memang sangat lemah dalam komunikasi khususnya bahasa Inggris yang dijadikan standar internasional. Setiap kali berkesempatan berkunjung di Singapura, saya selalu menyaksikan di pusat perbelanjaan di kawasan Orchard Road, betapa dominannya para TKW asal Filipina yang begitu lancar berbahasa Inggris. Sebaliknya, pada suatu kesempatan chatting di Indonesia Room, saya beberapa kali bertemu para TKW kita di Hongkong dan Taiwan. Waktu diajak ngomong dalam bahasa Inggris langsung mengaku tak bisa berbahasa Inggris. Lalu saya tanya, bagaimana komunikasi dengan majikan? “Ya, pakai bahasa isyarat,” jawab mereka. Saya benar-benar termenung karena bagaimana mungkin mereka bisa bekerja efektif dan berprestasi di mata majikan bila tak mampu menjelaskan secara rinci dalam bahasa verbal.
Kemampuan berbahasa Inggris bisa jadi menjadi faktor penentu dasar bagi para TKW untuk bersaing di luar negeri. Akan lebih baik lagi bila penguasaan bahasa asing milik negara tujuan dapat membekali mereka. Tapi, sulit berharap terlalu banyak dalam soal ini. Sebab, rata-rata TKW kita memang berpendidikan SMA ditambah ketrampilan yang diperlukan saat bekerja di rumah majikan seperti menjadi babby sitter, pembantu rumah tangga atau pelayan toko.
Pengalaman para TKW kita yang dikirim ke negara jiran, Malaysia dengan perlakuan yang memilukan, justru tak hanya menanggung beban perlakuan para majikan. Tapi, oknum pengerah tenaga kerja di tanah air sendiri dengan segala jaringan sindikatnya tak henti-hentinya melakukan pemerasan dan penipuan. Mulai pungutan uang dengan berbagai dalih hingga pemerasan saat dalam perjalanan pergi dan pulang atau dijerumuskan menjadi pelayan seks di tempat-tempat hiburan baik di negeri sendiri maupun di negara tetangga itu.
Pertumbuhan tempat-tempat hiburan di sepanjang pantai timur Sumatera –terutama Batam, Bintan, Karimun, Selatpanjang – dan perbatasan Malaysia-Kalimantan selaras dengan meningkatnya aktifitas trafficking. Sebagian besar para pelayan hiburan di kawasan-kawasan itu mengaku ditipu dengan dalih padamulanya akan dipekerjakan di Malaysia atau Singapura.
Jeritan para TKW kita di perantauan seperti yang dialami Nirmala Bonat di negeri jiran memang tak akan berhenti sepanjang communications skill dan cultural gap tidak dibenahi secara gradual dan sistematik. Kita masih bangga dapat ‘mengeskpor’ TKW dengan pertimbangan punya pasar dan menjadi sumber devisa. Tapi, kurang berkaca dalam hal kerugian im-material yang jauh lebih mahal yakni kehormatan dan harga diri.***
Hundred cases of Indonesian workers in abroad especially for woman workers. They got bad experiences with their boss at home and work-place. Really, i was very sadly. This insident must be stop earlier. We need the good regulation of government and good monitoring by Worker Affair Department...We should learn from Philippine Authority to cover their workers in abroad.
SAAT melakukan sa’I dalam perjalanan ritual umroh di Tanah Suci beberapa tahun silam, saya menyaksikan pemandangan yang ganjil namun menarik perhatian. Seorang lelaki Arab yang bertubuh kekar dengan pakaian ihram tiba-tiba memukul dan menendang isterinya di tengah lalu-lalang orang yang beribadah. Sang isteri terpelanting dan terjerembab sambil meraungkan tangisnya. Bayi mereka yang baru berusia kira-kira 2 tahun langsung dirampas lelaki itu dan meninggalkan isterinya begitu saja. Untunglah, sekejap berselang, dua polisi Arab dengan sigap meringkus lelaki dan mengamankan isteri dan bayinya. Tak tahulah bagaimana proses selanjutnya.
Juga tak banyak yang tahu, apa yang menyebabkan lelaki Arab itu bertindak brutal di tengah keramaian dan kekhusyukan orang-orang beribadah. Tapi, Ustadz Roslan pembimbing ibadah umroh kami, yang sudah delapan tahun bermastautin di Arab Saudi, langsung berkomentar singkat: ”Begitulah cara tak terpuji sebagian orang Arab memperlakukan perempuan. Terkesan kasar dan brutal.” Seketika terbayang di benak saya, masa-masa jahiliyah yang tidak beradab, sampai-sampai anak perempuan dikubur hidup-hidup atau disiksa dan dinista lainnya.
Lebih dari itu, kisah nestapa para TKW kita yang berada di mancanegara –termasuk Arab Saudi- ter-refleksi tiba-tiba. Berbagai perlakuan memilukan atas TKW kita menjadi hiasan berita yang tak habis-habisnya. Mulai dari siksaan majikan –disiram air panas, disetrika, tak diberi makan dan minum, kerja paksa, disuruh memakan sisa makanan anjing, tak dibayar upah dan masih banyak modus lagi- hingga perkosaan, pelecehan seksual, dijadikan pelacur atau pemuas nafsu suami atau anak lelaki Sang Majikan. Masya Allah.
Munculnya berbagai kasus yang menimpa para TKW kita cenderung disebabkan faktor personal majikan sendiri. Namun tak kalah pentingnya, faktor kultural yang berkaitan dengan tradisi, adat dan kebiasaan yang berlaku di negara tempat bekerja. Dalam memahami kultur dan antropologi ini akan banyak terkait soal yang sepele. Sebutlah cara duduk, menghidang makanan dan minuman, tersenyum, keramah-tamahan, bertutur-sapa atau menegur majikan yang berlawanan jenis. Kesemua itu amat berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi (communication skill) yang sangat ditentukan oleh pemahaman bahasa. Cross-culture memang selalu membuahkan cultural gap (kesenjangan budaya).
Ustadz Roslan yang memahami benar sistem nilai dan kultur kehidupan orang Arab atas pengamatan dan pengalaman keseharian. Ia langsung menceritakan bagaimana lemahnya pemahaman budaya (kultural) para TKW kita di Arab Saudi. Sebutlah, soal senyuman yang diajarkan di negeri asal sebagai keramah-tamahan. Padahal, di Arab Saudi sendiri, seorang perempuan yang secara mudah memberikan senyuman pada lelaki bisa ditafsirkan punya perhatian. Teori libido seksual Freud langsung secara mudah teraplikasi. Realitas yang banyak ditemukan, betapa banyak TKW kita yang diperkosa atau mengalami pelecehan seksual dari pihak keluarga majikan laki-laki.
Realitas para TKW kita selama ini memang sangat lemah dalam komunikasi khususnya bahasa Inggris yang dijadikan standar internasional. Setiap kali berkesempatan berkunjung di Singapura, saya selalu menyaksikan di pusat perbelanjaan di kawasan Orchard Road, betapa dominannya para TKW asal Filipina yang begitu lancar berbahasa Inggris. Sebaliknya, pada suatu kesempatan chatting di Indonesia Room, saya beberapa kali bertemu para TKW kita di Hongkong dan Taiwan. Waktu diajak ngomong dalam bahasa Inggris langsung mengaku tak bisa berbahasa Inggris. Lalu saya tanya, bagaimana komunikasi dengan majikan? “Ya, pakai bahasa isyarat,” jawab mereka. Saya benar-benar termenung karena bagaimana mungkin mereka bisa bekerja efektif dan berprestasi di mata majikan bila tak mampu menjelaskan secara rinci dalam bahasa verbal.
Kemampuan berbahasa Inggris bisa jadi menjadi faktor penentu dasar bagi para TKW untuk bersaing di luar negeri. Akan lebih baik lagi bila penguasaan bahasa asing milik negara tujuan dapat membekali mereka. Tapi, sulit berharap terlalu banyak dalam soal ini. Sebab, rata-rata TKW kita memang berpendidikan SMA ditambah ketrampilan yang diperlukan saat bekerja di rumah majikan seperti menjadi babby sitter, pembantu rumah tangga atau pelayan toko.
Pengalaman para TKW kita yang dikirim ke negara jiran, Malaysia dengan perlakuan yang memilukan, justru tak hanya menanggung beban perlakuan para majikan. Tapi, oknum pengerah tenaga kerja di tanah air sendiri dengan segala jaringan sindikatnya tak henti-hentinya melakukan pemerasan dan penipuan. Mulai pungutan uang dengan berbagai dalih hingga pemerasan saat dalam perjalanan pergi dan pulang atau dijerumuskan menjadi pelayan seks di tempat-tempat hiburan baik di negeri sendiri maupun di negara tetangga itu.
Pertumbuhan tempat-tempat hiburan di sepanjang pantai timur Sumatera –terutama Batam, Bintan, Karimun, Selatpanjang – dan perbatasan Malaysia-Kalimantan selaras dengan meningkatnya aktifitas trafficking. Sebagian besar para pelayan hiburan di kawasan-kawasan itu mengaku ditipu dengan dalih padamulanya akan dipekerjakan di Malaysia atau Singapura.
Jeritan para TKW kita di perantauan seperti yang dialami Nirmala Bonat di negeri jiran memang tak akan berhenti sepanjang communications skill dan cultural gap tidak dibenahi secara gradual dan sistematik. Kita masih bangga dapat ‘mengeskpor’ TKW dengan pertimbangan punya pasar dan menjadi sumber devisa. Tapi, kurang berkaca dalam hal kerugian im-material yang jauh lebih mahal yakni kehormatan dan harga diri.***
‘SAPI PERAH’ DI KANDANG PENDIDIKAN KITA
Dear All,
Every year, milion people face the critical problem for their children education. Finising the school or class has succesfull story but in same time they come to a big problem especially for the poor family. How do they to choose a good school for their children. I was interest with a controversial book : Orang Miskin Dilarang Sekolah. So, tha'ts seriously problem in our country. The government wish realize the school no charge but the other side, the school authority still take the illegal fee from the parent of students. I just say, there are many bandits in our school authority...Enjoy this article:
RAMAINYA kutip-mengutip illegal di negeri kita bagai sudah menjadi budaya yang sulit dihapus. Kebiasaan itu berlangsung sejak lama dan kini terus diwariskan sebagaimana pola pewarisan. Orang yang pernah dikutip untuk suatu urusan, dipastikan akan mengutip pula saat urusan tersebut berada di tangannya. Tentu saja, soal besaran dan modus kian beragam karena selalu dipikirkan secara pragmatis. Namun yang pasti, kecenderungan meningkat tak dapat dielakkan.
Kutipan-kutipan ilegal itu berlangsung di hampir semua tempat aktifitas kehidupan. Mulai di sepanjang jalan raya, pertokoan, parkir, perkantoran, terminal hingga sekolah, lembaga yang mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bila tindakan kutip-mengutip secara illegal ini berlangsung seru dalam dunia pendidikan, tentu amat membuat gerah hati. Sebab, pendidikan itu memang tugas mulia baik secara sosial-budaya, lebih-lebih lagi menurut agama. Orang yang mendapat sentuhan pendidikan yang sempurna dipercaya dapat menimba ilmu pengetahuan sehingga terhindar dari kebodohan. Dan kebodohan (kefakiran) amat dekat dengan kekufuran (mengingkari keberadaan Allah). Bukankah ajaran agama menyatakan bahwa orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding orang yang tak berilmu?
Indonesia sudah mencanangkan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Artinya, setiap anak-anak Indonesia harus melewati jenjang pendidikan SMP meski di banyak negara sudah mencapai jenjang SMA. Oleh sebab itu, tugas dan kewajiban pemerintah memberikan fasilitas pendidikan murah -layaknya digratiskan- bagi setiap anak-anak Indonesia usia sekolah. Keterbatasan dana pemerintah membangunan sekolah-sekolah negeri mulai dari SD hingga SMA tersebut merangsang munculnya keswadayaan masyarakat untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta. Tentu saja, dalam praktiknya, biaya pendidikan di sekolah negeri dan swasta mempunyai perbedaan yang signifikan.
Apalagi, Indonesia yang menjadi bagian dalam program Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan PBB mengharuskan semua anak usia SD dapat menyelesaikan pendidikan dasar universal hingga tahun 2015 mendatang. Program Wajar 9 tahun ini akan mencakup populasi yang cukup besar yakni 40 juta orang anak Indonesia.
Saat-saat penerimaan siswa baru (PSB), tradisi kutip-mengutip ini memang tak terhindarkan. Pengutipan uang dalam jumlah tertentu dengan dalih untuk uang pendaftaran, uang pembangunan, uang bangku dan uang lain-lain seolah-olah dipandang sebagai ‘gengsi’ untuk menaikkan pamor sekolah. Walaupun pada hakikatnya tetap saja untuk meraup dana illegal untuk meningkatkan kesejahteraan pihak sekolah baik secara institusi maupun individual.
Selama musim penerimaan siswa baru (PSB) tahun 2007 ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Monitoring menemukan 131 kasus pungutan liar (pungli) di sejumlah kota di Indonesia. Penyebabnya sederhana: tidak ada aturan resmi dari pemerintah yang mengatur PSB. Besaran pungli itu antara Rop. 250 ribu - Rp. 7 juta dengan dalih untuk pakaian seragam, formulir pendaftaran, pembangunan dan lembaran kerja siswa.
Menurut Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, pungutan loiar umumnya dilakukan setelah dua bulan proses oleh sekolah. Pasalnya bila dilakukan dalam tahap proses seleksi pengawasan umunya masih ketat. Ternyata, sekolah telah membuat list, daftar besaran biaya yang harus ditanggung murid dan harganya bisa ditawarCelakanya lagi, ada di antara sekolah negeri yang memberlakukan biaya pendaftaran ulang. Seperti yang terjadi di SMAN 61 Jakarta Timur yang mewajiubkan biaya lapor diri sebesar Rp. 409 ribu (iuran bulan Juli Rp. 295 ribu, iuran OSIS Rp. 90 ribu dan koperasi siswa Rp. 24 ribu). Lain pula di SMAN 68 Jakarta Pusat yang mewajibkan siswa saat lapor diri membayar yang Komite untuk bulan juli sebesar Rp. 150 ribu. Di SMAN 1 Bengkulu, wali murid diminta pihak sekolah membayar sumbangan sebesar Rp. 1,35 juta (sumbangan awal Rp. 500 ribu, biaya praktik 3 bulan Rp. 285 ribu, iuran Komite Sekolah 3 bulan Rp. 105.000, OSIS 1 tahun Rp. 90 ribu dan pakaian batik Rp. 130 ribu dan pakaian jurusan Rp. 125 ribu serta pakaian olahraga Rp. 80 ribu). .(Suara Pembaruan, 18/7).
Di SMAN 2 Tambun, Bekasi, wali murid diwajibkan membayar uang pembangunan sebesar Rp. 500 ribu. SMAN 4 Harapan Jaya dikenakan tarif sebesar Rp. 1.598 ribu untuk iuran BP3, buku LKS dan seragam. Lain lagi di SDN Mangunjaya VI yang mengenakan pungutan karena usia anak yang kurang satu bulan dari batas usia minimun dengan besaaran Rp. 100 ribu. Begitu pula di SMAN 8 Karawaci, RAPBS dikenakan Rp. 3 juta. Hal senada diberlakukan di SMN 1 Rp. 750 ribu, SMAN 1 Rp. 2,4 juta, SMAN 2 Rp. 2,4 juta dan SMAN 7 Rp. 1,8 juta.
Di Riau, kutip-mengutip PSB ini tak kalah seru. Sebuah SD Negeri di Tangkerang, Pekanbaru mewajibkan biaya masuk sekolah swebesar Rp. 500 ribu. Sementara di SD Negeri 033 Tampan mewajibkan biaya daftar ulang sebesar Rp. 600 ribu (biaya seragam, buku tulis, peralatan tulis- kotak pensil, penghapus, penggaris dll) serta buku Lembar Kerja Siswa. Uang ini harus dilunasi dalam waktu 20 hari. (Riau Pos,10/7).
Gubernur Riau, HM Rusli Zainal memerintah Kadis Diknas untuk menindaklanjuti informasi adanya pungutan yang dibebankan pada siswa baru.”Jangan ada pungutan apa pun jika tidak ada ketentuan yang mengaturnya,” tegas Rusli.
Hiruk-pikut pungutan liar saat PSB ini bukannya tidak direspons oleh otoritas terkait. Di Surabaya, Komisi D DPRD setempat memanggil tiga Kepala Sekolah masing-masing SMK 8, SMPN 38 dan SMAN 17 untuk mengklarifikasi informasi adanya pungutan liar di sekolah-sekolah tersebut. Sementara di Manado, tiga Kepala Sekolah dari sekolah favorit dicopot oleh Walikota Manado karena terbukti melakukan pungli saat PSB tahun ini. Ketiganya pimpinan SMAN 1, SMK Negeri dan SMPN 8.
Adanya kutipan liar di sekolah-sekolah negeri ini sangat mengiris perasaan karena pemerintah sejak tahun 2005 silam sudah berbaik hati mengucurkan dana Bantuan Opersaional Sekolah (BOS) untuk mengurangi beban orang tua siswa. Bila tahun 2006, besaran dana BOS total mencapai Rp. 10,2 triliun mencakup 41,3 juta anak maka pada tahun 2007 ini meningkat menjadi Rp. 11,8 triliun bagi 41,9 juta anak. Dasar perhitungan dana BOS per siswa per tahun tersebut untuk jenjang SD/ Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 235 ribu dan jenjang SMP/ Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 324 ribu.
Berdasarkan kebijakan Depdiknas, dana BOS tersebut digunakan untuk komponen biaya alat tulis, daya dan jasa, perbaikan dan pemeliharaan, pembinaan siswa, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, peralatan, bahan praktek dan keperluan lain-lain seperti rapat pengurus dan kegiatan Komite Sekolah.
Sekolah gratis? Tampaknya hanya bakal jadi lip service saat kampanye-kampanye Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Begitulah praktik ‘sapi perah’ di kandang pendidikan kita yang tak akan cepat berakhir. ***
Every year, milion people face the critical problem for their children education. Finising the school or class has succesfull story but in same time they come to a big problem especially for the poor family. How do they to choose a good school for their children. I was interest with a controversial book : Orang Miskin Dilarang Sekolah. So, tha'ts seriously problem in our country. The government wish realize the school no charge but the other side, the school authority still take the illegal fee from the parent of students. I just say, there are many bandits in our school authority...Enjoy this article:
RAMAINYA kutip-mengutip illegal di negeri kita bagai sudah menjadi budaya yang sulit dihapus. Kebiasaan itu berlangsung sejak lama dan kini terus diwariskan sebagaimana pola pewarisan. Orang yang pernah dikutip untuk suatu urusan, dipastikan akan mengutip pula saat urusan tersebut berada di tangannya. Tentu saja, soal besaran dan modus kian beragam karena selalu dipikirkan secara pragmatis. Namun yang pasti, kecenderungan meningkat tak dapat dielakkan.
Kutipan-kutipan ilegal itu berlangsung di hampir semua tempat aktifitas kehidupan. Mulai di sepanjang jalan raya, pertokoan, parkir, perkantoran, terminal hingga sekolah, lembaga yang mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bila tindakan kutip-mengutip secara illegal ini berlangsung seru dalam dunia pendidikan, tentu amat membuat gerah hati. Sebab, pendidikan itu memang tugas mulia baik secara sosial-budaya, lebih-lebih lagi menurut agama. Orang yang mendapat sentuhan pendidikan yang sempurna dipercaya dapat menimba ilmu pengetahuan sehingga terhindar dari kebodohan. Dan kebodohan (kefakiran) amat dekat dengan kekufuran (mengingkari keberadaan Allah). Bukankah ajaran agama menyatakan bahwa orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding orang yang tak berilmu?
Indonesia sudah mencanangkan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Artinya, setiap anak-anak Indonesia harus melewati jenjang pendidikan SMP meski di banyak negara sudah mencapai jenjang SMA. Oleh sebab itu, tugas dan kewajiban pemerintah memberikan fasilitas pendidikan murah -layaknya digratiskan- bagi setiap anak-anak Indonesia usia sekolah. Keterbatasan dana pemerintah membangunan sekolah-sekolah negeri mulai dari SD hingga SMA tersebut merangsang munculnya keswadayaan masyarakat untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta. Tentu saja, dalam praktiknya, biaya pendidikan di sekolah negeri dan swasta mempunyai perbedaan yang signifikan.
Apalagi, Indonesia yang menjadi bagian dalam program Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan PBB mengharuskan semua anak usia SD dapat menyelesaikan pendidikan dasar universal hingga tahun 2015 mendatang. Program Wajar 9 tahun ini akan mencakup populasi yang cukup besar yakni 40 juta orang anak Indonesia.
Saat-saat penerimaan siswa baru (PSB), tradisi kutip-mengutip ini memang tak terhindarkan. Pengutipan uang dalam jumlah tertentu dengan dalih untuk uang pendaftaran, uang pembangunan, uang bangku dan uang lain-lain seolah-olah dipandang sebagai ‘gengsi’ untuk menaikkan pamor sekolah. Walaupun pada hakikatnya tetap saja untuk meraup dana illegal untuk meningkatkan kesejahteraan pihak sekolah baik secara institusi maupun individual.
Selama musim penerimaan siswa baru (PSB) tahun 2007 ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Monitoring menemukan 131 kasus pungutan liar (pungli) di sejumlah kota di Indonesia. Penyebabnya sederhana: tidak ada aturan resmi dari pemerintah yang mengatur PSB. Besaran pungli itu antara Rop. 250 ribu - Rp. 7 juta dengan dalih untuk pakaian seragam, formulir pendaftaran, pembangunan dan lembaran kerja siswa.
Menurut Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, pungutan loiar umumnya dilakukan setelah dua bulan proses oleh sekolah. Pasalnya bila dilakukan dalam tahap proses seleksi pengawasan umunya masih ketat. Ternyata, sekolah telah membuat list, daftar besaran biaya yang harus ditanggung murid dan harganya bisa ditawarCelakanya lagi, ada di antara sekolah negeri yang memberlakukan biaya pendaftaran ulang. Seperti yang terjadi di SMAN 61 Jakarta Timur yang mewajiubkan biaya lapor diri sebesar Rp. 409 ribu (iuran bulan Juli Rp. 295 ribu, iuran OSIS Rp. 90 ribu dan koperasi siswa Rp. 24 ribu). Lain pula di SMAN 68 Jakarta Pusat yang mewajibkan siswa saat lapor diri membayar yang Komite untuk bulan juli sebesar Rp. 150 ribu. Di SMAN 1 Bengkulu, wali murid diminta pihak sekolah membayar sumbangan sebesar Rp. 1,35 juta (sumbangan awal Rp. 500 ribu, biaya praktik 3 bulan Rp. 285 ribu, iuran Komite Sekolah 3 bulan Rp. 105.000, OSIS 1 tahun Rp. 90 ribu dan pakaian batik Rp. 130 ribu dan pakaian jurusan Rp. 125 ribu serta pakaian olahraga Rp. 80 ribu). .(Suara Pembaruan, 18/7).
Di SMAN 2 Tambun, Bekasi, wali murid diwajibkan membayar uang pembangunan sebesar Rp. 500 ribu. SMAN 4 Harapan Jaya dikenakan tarif sebesar Rp. 1.598 ribu untuk iuran BP3, buku LKS dan seragam. Lain lagi di SDN Mangunjaya VI yang mengenakan pungutan karena usia anak yang kurang satu bulan dari batas usia minimun dengan besaaran Rp. 100 ribu. Begitu pula di SMAN 8 Karawaci, RAPBS dikenakan Rp. 3 juta. Hal senada diberlakukan di SMN 1 Rp. 750 ribu, SMAN 1 Rp. 2,4 juta, SMAN 2 Rp. 2,4 juta dan SMAN 7 Rp. 1,8 juta.
Di Riau, kutip-mengutip PSB ini tak kalah seru. Sebuah SD Negeri di Tangkerang, Pekanbaru mewajibkan biaya masuk sekolah swebesar Rp. 500 ribu. Sementara di SD Negeri 033 Tampan mewajibkan biaya daftar ulang sebesar Rp. 600 ribu (biaya seragam, buku tulis, peralatan tulis- kotak pensil, penghapus, penggaris dll) serta buku Lembar Kerja Siswa. Uang ini harus dilunasi dalam waktu 20 hari. (Riau Pos,10/7).
Gubernur Riau, HM Rusli Zainal memerintah Kadis Diknas untuk menindaklanjuti informasi adanya pungutan yang dibebankan pada siswa baru.”Jangan ada pungutan apa pun jika tidak ada ketentuan yang mengaturnya,” tegas Rusli.
Hiruk-pikut pungutan liar saat PSB ini bukannya tidak direspons oleh otoritas terkait. Di Surabaya, Komisi D DPRD setempat memanggil tiga Kepala Sekolah masing-masing SMK 8, SMPN 38 dan SMAN 17 untuk mengklarifikasi informasi adanya pungutan liar di sekolah-sekolah tersebut. Sementara di Manado, tiga Kepala Sekolah dari sekolah favorit dicopot oleh Walikota Manado karena terbukti melakukan pungli saat PSB tahun ini. Ketiganya pimpinan SMAN 1, SMK Negeri dan SMPN 8.
Adanya kutipan liar di sekolah-sekolah negeri ini sangat mengiris perasaan karena pemerintah sejak tahun 2005 silam sudah berbaik hati mengucurkan dana Bantuan Opersaional Sekolah (BOS) untuk mengurangi beban orang tua siswa. Bila tahun 2006, besaran dana BOS total mencapai Rp. 10,2 triliun mencakup 41,3 juta anak maka pada tahun 2007 ini meningkat menjadi Rp. 11,8 triliun bagi 41,9 juta anak. Dasar perhitungan dana BOS per siswa per tahun tersebut untuk jenjang SD/ Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 235 ribu dan jenjang SMP/ Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 324 ribu.
Berdasarkan kebijakan Depdiknas, dana BOS tersebut digunakan untuk komponen biaya alat tulis, daya dan jasa, perbaikan dan pemeliharaan, pembinaan siswa, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, peralatan, bahan praktek dan keperluan lain-lain seperti rapat pengurus dan kegiatan Komite Sekolah.
Sekolah gratis? Tampaknya hanya bakal jadi lip service saat kampanye-kampanye Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Begitulah praktik ‘sapi perah’ di kandang pendidikan kita yang tak akan cepat berakhir. ***
ENTERPRENEURSHIP GOVERNMENT
Fakhrunnas MA Jabbar
ENTERPRENEURSHIP GOVERNMENT
SUATU kali saya berkesempatan punya waktu panjang berbincang dengan seorang pejabat penting di pemerintahan. Si pejabat mengeluhkan kinerja aparat kepala dinas/ badan di lingkungan kerjanya. Padahal, jauh hari ketika jabatan strategis itu ditawarkan kepada mereka sudah diikuti target-target yang harus dicapai untuk memperkuat performa pemerintahan. Jadi semacam ‘kontrak politik’yang dibuat dari ke hati sebagai komitmen moral.
Dalam perbincangan itu, tak tergambar jelas bagaimana pertanggungjawaban itu bisa diminta kembali ketika masa jabatan telah dilewati 1-2 tahun. Si Pejabat di posisi puncak ini hanya agak mengeluh karena komitmen-komitmen yang sudah dibuat sebelumnya tak sepenuhnya bisa dibuktikan orang-orang kepercayaannya.
Lantas saya pun mencoba menganalisis kenapa situasi seperti itu bisa terjadi dalam realitas pemerintahan kita. Orientasi pemerintahan kita selalu bukan didasarkan pada kompetensi melainkan senioritas masa tugas dalam kepangkatan di jalur birokrasi. Apabila ada pejabat senior di daerah yang memiliki kepangkatan tinggi setara dengan Eselon II, misalnya, biasanya mau tidak mau diberi jabatan sebagai Kepala Dinas/ Badan sebagai sikap menghargai atau menghormati. Walaupun bidang tugas kedinasan yang dikomandoinya tak ada kait-mengait dengan latar-belakang pendidikan keilmuannya. Misalnya, jangan heran bila jabatan Kepala Dinas Kehutanan dijabat oleh seorang berdisiplin ilmu perikanan atau sarjana ekonomi.
Selain itu, posisi Kepala Dinas/ Badan seolah-olah disetarakan dengan jabatan politis sehingga peneunjukannya boleh jadi sangat disarati aspek-aspek balas budi atau balas jasa. Bisa dimafhumi bila penempatan posisi Kepala Dinas/ Badan di suatu daerah usai proses Pilkada mencerminkan hubungan sebuah lokomotif dengan gerbong. Artinya, ‘kabinet’ pemerintahan di daerah akan sangat ditentukan oleh ‘orang-orang’ yang sehaluan dengan Kepala Daerah.
Politik balas budi inilah yang selalu ‘mencederai’ jalannya pemerintahan baru karena penempatan para pejabat yang lebih didasarkan hubungan emosional belaka. Padahal, dalam tradisi Dinasti Cina masa silam, dikisahkan, apabila seorang raja sudah menempati posisinya maka para tim sukses sengaja dilenyapkan karena suatu ketika akan menggerogoti kekuasaan denbgan alasan minta imbal jasa.
Ada anekdot yang beredar di kalangan birokrat kita terutama di daerah-daerah perihal pengisian jabatan-jabatan penting pemerintahan ini. Sebagai birokrat karir, bukannya tidak ada penjenjangan sekolah atau pendidikan yang harus dilewati. Jenjang pendidikan yang bernuansa kepemimpinan ini dimulai dengan SPAMA (tingkat dasar/ pertama), SPAMEN (tingkat menengah) dan SPATI (tingkat tinggi). Biasanya apabila seseorang sudah meraih sertifikat SPATI ini hanya menunggu sejengkal lagi untuk menempatyi posisi yang pantas dalam struktur pemerintahan.
Alkisah, ada seorang birokrat senior yang sudah bersertifikat SPATI selama belasan tahun, tak kunjung diberi jabatan Kepala Dinas/ Badan. Situasi ini dari ke waktu menjadi siksaan batin baginya karena diperolok-olokkan oleh rekan sekerja yang masih muda-muda pula.
“Pak, SPAMA, SPAMEN dan SPATI saja tak cukup sekarang ini. Masih ada satu jenjang sekolah lagi yang belum Bapak tempuh,” olok teman-teman sekerjanya.
“Ah, sekolah macam apa lagi yang harus saya lewati. Soal kepiawaian dan kepemimpinan, saya siap untuk diuji,” tangkis birokrat malang ini.
“Ternyata jenjang sekolah yang tertinggi itu, bukan SPATI. Sekolah yang masih kurang pada Bapak adalah SPAHAM (baca :sepaham)…” ujar teman-teman mudanya sambil tertawa. Si Birokrat tua ini pun ikut pula tersenyum getir.
Pola penempatan pejabat yang bersifat subyektif itulah yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan birokrasi. Apalagi, pola kerja yang diciptakan tanpa target-target yang jelas dengan dukungan kerja keras dan disiplin yang tinggi. Andai saja, pelaksanaan pemerintahan kita diperkaya dengan pola-pola penjenjangan kepangkatan dan jabatan di perusahaan atau institusi swasta, niscaya tingkat keberhasilan seorang pejabat akan lebih terukur dan profesional. Inilah pola enterpreneurship government yang mestinya menjadi wacana yang perlu diwujudkan.
Perusahaan-perusahaan swasta di era global sudah menerapkan konsep dan target keberhasilan yang benar-benar terukur. Seseorang yang dirpomosi menjadi pimpinan departemen mulai superintendent, manajer, GM (general manager) atau Direktur lebih dulu diberi target besar departemen melalui KPI (key performance indicator). Setelah itu, KPI ini dikerucutkan menjadi balance score card (BSC) yang berisi skoring atas apa yang harus dicapai melalui departemen yang dipimpin bersama staf. Secara personal, pimpinan departemen ini harus membuat kontrak kinerja (performance contract-PC) untuk jangka waktu setahun ke depan. PC ini benar-benar berisi kontrak atas kinerja yang harus dicapai mulai dari aspek finance, costumer satisfaction, succession dan empowering para staf.
Tingkat pencapaian PC itulah yang dijadikan dasar pemberian bonus atau promosi yang dibahas dalam Management Development Review (MDR) yang meneroka setiap pimpinan, staf atau karyawan untuk prospek dirinya ke depan. PC boleh dikatakan semacam rapor yang menjadi pegangan obyektif bagi atasan dalam mempromosikan atau menempatkan seseorang di jenjang jabatan perusahaan. Tentu saja, pertimbangan-pertimbangan aspek kepribadian dan moral menjadi bagian tersendiri yang dibahas dalam MDR tersebut. Hebatnya lagi, proyeksi ke depan seseorang staf sudah terbaca sejak dini sesuai dengan potensi yang dibedah melalui analisis SWOT (strengh, weakness, opportunity dan threat) yang lazim dipergunakan di mana-mana.
Andai saja proses suksesi dalam birokrasi kita menggunakan pendekatan enterpreneurship government (pemerintahan bergaya swasta) ini dapat diterapkan, niscaya tidak diperlukan lagi pemaksaaan ‘kontrak politik’ oleh rakyat di awal kekuasaannya. Sebab, ‘rapor’ yang dikemas di dalam PC tadi secara individual memberikan keleluasaan bagi seorang pejabat untuk mengukur diri dan memposisikan dirinya apakah perlu melanjutkan jabatannya atau lebih baik mengundurkan diri akibat kinerjanya yang buruk.***
ENTERPRENEURSHIP GOVERNMENT
SUATU kali saya berkesempatan punya waktu panjang berbincang dengan seorang pejabat penting di pemerintahan. Si pejabat mengeluhkan kinerja aparat kepala dinas/ badan di lingkungan kerjanya. Padahal, jauh hari ketika jabatan strategis itu ditawarkan kepada mereka sudah diikuti target-target yang harus dicapai untuk memperkuat performa pemerintahan. Jadi semacam ‘kontrak politik’yang dibuat dari ke hati sebagai komitmen moral.
Dalam perbincangan itu, tak tergambar jelas bagaimana pertanggungjawaban itu bisa diminta kembali ketika masa jabatan telah dilewati 1-2 tahun. Si Pejabat di posisi puncak ini hanya agak mengeluh karena komitmen-komitmen yang sudah dibuat sebelumnya tak sepenuhnya bisa dibuktikan orang-orang kepercayaannya.
Lantas saya pun mencoba menganalisis kenapa situasi seperti itu bisa terjadi dalam realitas pemerintahan kita. Orientasi pemerintahan kita selalu bukan didasarkan pada kompetensi melainkan senioritas masa tugas dalam kepangkatan di jalur birokrasi. Apabila ada pejabat senior di daerah yang memiliki kepangkatan tinggi setara dengan Eselon II, misalnya, biasanya mau tidak mau diberi jabatan sebagai Kepala Dinas/ Badan sebagai sikap menghargai atau menghormati. Walaupun bidang tugas kedinasan yang dikomandoinya tak ada kait-mengait dengan latar-belakang pendidikan keilmuannya. Misalnya, jangan heran bila jabatan Kepala Dinas Kehutanan dijabat oleh seorang berdisiplin ilmu perikanan atau sarjana ekonomi.
Selain itu, posisi Kepala Dinas/ Badan seolah-olah disetarakan dengan jabatan politis sehingga peneunjukannya boleh jadi sangat disarati aspek-aspek balas budi atau balas jasa. Bisa dimafhumi bila penempatan posisi Kepala Dinas/ Badan di suatu daerah usai proses Pilkada mencerminkan hubungan sebuah lokomotif dengan gerbong. Artinya, ‘kabinet’ pemerintahan di daerah akan sangat ditentukan oleh ‘orang-orang’ yang sehaluan dengan Kepala Daerah.
Politik balas budi inilah yang selalu ‘mencederai’ jalannya pemerintahan baru karena penempatan para pejabat yang lebih didasarkan hubungan emosional belaka. Padahal, dalam tradisi Dinasti Cina masa silam, dikisahkan, apabila seorang raja sudah menempati posisinya maka para tim sukses sengaja dilenyapkan karena suatu ketika akan menggerogoti kekuasaan denbgan alasan minta imbal jasa.
Ada anekdot yang beredar di kalangan birokrat kita terutama di daerah-daerah perihal pengisian jabatan-jabatan penting pemerintahan ini. Sebagai birokrat karir, bukannya tidak ada penjenjangan sekolah atau pendidikan yang harus dilewati. Jenjang pendidikan yang bernuansa kepemimpinan ini dimulai dengan SPAMA (tingkat dasar/ pertama), SPAMEN (tingkat menengah) dan SPATI (tingkat tinggi). Biasanya apabila seseorang sudah meraih sertifikat SPATI ini hanya menunggu sejengkal lagi untuk menempatyi posisi yang pantas dalam struktur pemerintahan.
Alkisah, ada seorang birokrat senior yang sudah bersertifikat SPATI selama belasan tahun, tak kunjung diberi jabatan Kepala Dinas/ Badan. Situasi ini dari ke waktu menjadi siksaan batin baginya karena diperolok-olokkan oleh rekan sekerja yang masih muda-muda pula.
“Pak, SPAMA, SPAMEN dan SPATI saja tak cukup sekarang ini. Masih ada satu jenjang sekolah lagi yang belum Bapak tempuh,” olok teman-teman sekerjanya.
“Ah, sekolah macam apa lagi yang harus saya lewati. Soal kepiawaian dan kepemimpinan, saya siap untuk diuji,” tangkis birokrat malang ini.
“Ternyata jenjang sekolah yang tertinggi itu, bukan SPATI. Sekolah yang masih kurang pada Bapak adalah SPAHAM (baca :sepaham)…” ujar teman-teman mudanya sambil tertawa. Si Birokrat tua ini pun ikut pula tersenyum getir.
Pola penempatan pejabat yang bersifat subyektif itulah yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan birokrasi. Apalagi, pola kerja yang diciptakan tanpa target-target yang jelas dengan dukungan kerja keras dan disiplin yang tinggi. Andai saja, pelaksanaan pemerintahan kita diperkaya dengan pola-pola penjenjangan kepangkatan dan jabatan di perusahaan atau institusi swasta, niscaya tingkat keberhasilan seorang pejabat akan lebih terukur dan profesional. Inilah pola enterpreneurship government yang mestinya menjadi wacana yang perlu diwujudkan.
Perusahaan-perusahaan swasta di era global sudah menerapkan konsep dan target keberhasilan yang benar-benar terukur. Seseorang yang dirpomosi menjadi pimpinan departemen mulai superintendent, manajer, GM (general manager) atau Direktur lebih dulu diberi target besar departemen melalui KPI (key performance indicator). Setelah itu, KPI ini dikerucutkan menjadi balance score card (BSC) yang berisi skoring atas apa yang harus dicapai melalui departemen yang dipimpin bersama staf. Secara personal, pimpinan departemen ini harus membuat kontrak kinerja (performance contract-PC) untuk jangka waktu setahun ke depan. PC ini benar-benar berisi kontrak atas kinerja yang harus dicapai mulai dari aspek finance, costumer satisfaction, succession dan empowering para staf.
Tingkat pencapaian PC itulah yang dijadikan dasar pemberian bonus atau promosi yang dibahas dalam Management Development Review (MDR) yang meneroka setiap pimpinan, staf atau karyawan untuk prospek dirinya ke depan. PC boleh dikatakan semacam rapor yang menjadi pegangan obyektif bagi atasan dalam mempromosikan atau menempatkan seseorang di jenjang jabatan perusahaan. Tentu saja, pertimbangan-pertimbangan aspek kepribadian dan moral menjadi bagian tersendiri yang dibahas dalam MDR tersebut. Hebatnya lagi, proyeksi ke depan seseorang staf sudah terbaca sejak dini sesuai dengan potensi yang dibedah melalui analisis SWOT (strengh, weakness, opportunity dan threat) yang lazim dipergunakan di mana-mana.
Andai saja proses suksesi dalam birokrasi kita menggunakan pendekatan enterpreneurship government (pemerintahan bergaya swasta) ini dapat diterapkan, niscaya tidak diperlukan lagi pemaksaaan ‘kontrak politik’ oleh rakyat di awal kekuasaannya. Sebab, ‘rapor’ yang dikemas di dalam PC tadi secara individual memberikan keleluasaan bagi seorang pejabat untuk mengukur diri dan memposisikan dirinya apakah perlu melanjutkan jabatannya atau lebih baik mengundurkan diri akibat kinerjanya yang buruk.***
Subscribe to:
Posts (Atom)
